Oleh: Ustaz Fakhruddin Lahmuddin

Ketua PW DMI Aceh

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia melakukan transaksi perdagangan. Jika dahulu penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung untuk melaksanakan akad, sekarang ini jual beli dapat dilakukan melalui telepon, internet, dan berbagai aplikasi digital. Kemudahan ini menghadirkan pertanyaan penting: bagaimana hukum jual beli online menurut fikih Islam.

Mengacu pada kitab Al-Mu‘tamad fi al-Fiqh asy-Syafi‘i dan buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Dr. Erwandi Tarmizi, menjelaskan ketentuan syariat mengenai transaksi digital, kejelasan barang, kepemilikan, dan hak pembeli.

Menghindari Jual Beli yang Mengandung Gharar

Dalam fikih Islam, jual beli harus memenuhi ketentuan syariat agar tidak menimbulkan kerugian dan perselisihan. Salah satu prinsip ialah larangan gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Rasulullah saw melarang jual beli gharar sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim. Larangan ini menjadi dasar dalam menilai berbagai bentuk transaksi, termasuk perdagangan melalui internet.

Salah satu persoalan yang dibahas ulama ialah jual beli barang yang tidak dilihat secara langsung ketika akad berlangsung, tetapi hanya diketahui melalui gambar dan penjelasan spesifikasi. Dalam fikih, transaksi semacam ini dikenal dengan istilah bai‘ al-ghaib ‘ala ash-shifah, yakni jual beli barang yang tidak disaksikan secara langsung, tetapi sifat-sifatnya dijelaskan.

Persoalan tersebut memiliki perbedaan pandangan di kalangan ulama. Dalam mazhab Syafi‘i, pendapat yang dinilai kuat oleh Imam an-Nawawi menyatakan jual beli barang yang tidak dilihat ketika akad tidak sah. Pandangan ini bertolak dari kehati-hatian terhadap kemungkinan ketidakjelasan objek transaksi.

Namun, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali membolehkan jual beli tersebut selama spesifikasi barang dijelaskan secara terperinci sehingga objek transaksi dapat diketahui dengan jelas.

Pendapat yang membolehkan ini juga menjadi pilihan yang dinilai lebih kuat oleh Dr. Erwandi, dengan syarat tidak terdapat unsur yang menyebabkan transaksi menjadi terlarang.

Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, “Wa ahallallahu al-bai‘a wa harramar-riba”, yang berarti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menegaskan kebolehan jual beli pada dasarnya, sepanjang memenuhi ketentuan syariat.

Spesifikasi Barang Harus Jelas

Kebolehan jual beli online bukan berarti penjual dapat menawarkan barang tanpa informasi yang memadai. Kejelasan objek merupakan salah satu syarat menghindari gharar.

Penjual harus menyampaikan informasi yang relevan, seperti jenis barang, ukuran, warna, model, bahan, kondisi, dan spesifikasi lain yang memengaruhi harga maupun keputusan pembeli. Foto produk perlu didukung keterangan yang akurat agar pembeli memahami barang yang ditawarkan.

Sebagai contoh, menjual pakaian dalam kotak tanpa menjelaskan warna, ukuran, model, bahan, atau jenisnya dapat menimbulkan ketidakjelasan. Sebaliknya, apabila barang ditampilkan melalui gambar dan dijelaskan secara terperinci, pembeli memiliki dasar yang cukup mengambil keputusan.

Dengan demikian, ukuran keabsahan transaksi online tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, tetapi juga oleh kejelasan objek, terpenuhinya rukun dan syarat akad, serta tidak adanya unsur yang dilarang syariat.

Penjual Harus Memiliki Barang atau Bertindak sebagai Agen

Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah status kepemilikan barang. Penjual tidak boleh memperjualbelikan barang yang belum dimilikinya seolah-olah barang tersebut merupakan miliknya sendiri.

Dalam praktik perdagangan digital, terdapat penjual yang memajang produk di aplikasi, tetapi baru membeli barang dari pemasok setelah menerima pesanan konsumen. Praktik seperti ini perlu diperiksa berdasarkan akad yang digunakan dan kewenangan penjual dalam transaksi tersebut.

Apabila seseorang bertindak sebagai agen atau perantara, dia harus memperoleh izin dari pemilik barang dan menjelaskan kedudukannya secara benar. Imbalan atas jasanya dapat diatur melalui akad yang sesuai, seperti ijarah, sepanjang memenuhi ketentuan syariat.

Karena itu, penjual perlu memastikan status kepemilikan barang atau kewenangan perantaraannya sebelum menawarkan produk kepada konsumen. Kejelasan tersebut untuk mencegah penipuan dan perselisihan.

Pembeli Memiliki Hak Jika Barang Tidak Sesuai

Dalam jual beli online, pembeli umumnya hanya melihat foto dan membaca keterangan produk sebelum melakukan pembayaran. Kondisi barang yang sebenarnya baru diketahui setelah pesanan diterima.

Oleh sebab itu, hak pembeli tetap harus diperhatikan. Apabila barang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi atau deskripsi yang dijanjikan, pembeli memiliki dasar mengajukan pembatalan atau pengembalian sesuai ketentuan akad dan hak yang berlaku.

Dalam fikih, hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dikenal sebagai khiyar. Salah satu bentuknya berkaitan dengan ketidaksesuaian barang terhadap sifat yang telah dijelaskan. Hak ini melindungi pembeli dari kerugian akibat informasi produk yang tidak benar.

Penjual tidak semestinya menolak keluhan hanya dengan alasan akad telah selesai. Apabila terdapat ketidaksesuaian yang menjadi dasar hak pembeli, penyelesaian harus dilakukan secara adil sesuai ketentuan syariat dan kesepakatan yang sah.

Transaksi Digital dan Ketentuan Riba

Selain jual beli barang biasa, perkembangan teknologi juga memudahkan transaksi keuangan, seperti transfer dana, penarikan uang melalui ATM, dan penukaran mata uang. Meski memberikan kemudahan, transaksi tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan fikih, terutama apabila berkaitan dengan barang ribawi.

Misalnya, mengenai jual beli emas dan perak melalui internet. Dalam pertukaran barang ribawi tertentu, syariat mensyaratkan serah terima secara tunai dalam majelis akad. Karena itu, transaksi yang menyebabkan salah satu pihak menerima objek pertukaran secara tertunda dapat menimbulkan persoalan riba nasi’ah.

Berbeda dengan transaksi yang hanya menggunakan sarana elektronik sebagai perantara, penukaran mata uang melalui ATM dapat dibolehkan apabila mekanismenya memenuhi ketentuan sharf, termasuk persyaratan serah terima yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan teknologi tidak serta-merta menjadikan transaksi halal atau haram. Hukumnya bergantung pada jenis transaksi, mekanisme pelaksanaan, dan terpenuhinya persyaratan syariat.

Memahami Fikih Muamalah di Era Digital

Karena itu, perlu memahami fikih muamalah agar masyarakat dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Kemudahan bertransaksi harus diiringi kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak setiap pihak.

Jual beli online pada dasarnya dapat menjadi sarana perdagangan yang bermanfaat. Namun, pelaku usaha harus memastikan informasi barang disampaikan secara benar, status kepemilikan atau kewenangan penjualan jelas, serta hak pembeli dihormati. Transaksi yang berkaitan dengan barang ribawi juga harus memenuhi ketentuan khusus agar terhindar dari riba.

Melalui pemahaman fikih yang tepat, umat Islam kita harapkan mampu menyikapi perkembangan perdagangan digital secara bijaksana. Teknologi dapat terus berkembang, tetapi prinsip keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap syariat harus menjadi landasan dalam setiap transaksi. (Smh) 

Sumber: Pengajian Subuh Ustaz Fakhruddin Lahmuddin di Masjid Jamik Lueng Bata, Banda Aceh, 3 September 2026, disiarkan melalui kanal YouTube Umah Gibraltar.

SHARE :

0 facebook:

 
Top