Oleh: H. Abd. Gani Isa
Fenomena apa yang sedang terjadi, tentang Blang Padang. Ada yang bilang bagaikan senetron, yang sulit ditebak kapan ceritanya berakhir. Berbagai upaya dan ikhtiar selama ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Tim Advokasi Penelusuran Aset Wakaf Masjid Raya Baiturrahman (MRB), baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat pusat. Semua lembaga dan Kementerian yang dikunjungi selalu disuguhkan dengan harapan dan janji-janji indah, haba mangat (kabar baik) terus bergulir, bahwa “Pak Presiden sudah setuju, bahwa dalam waktu dekat segera diserahkan”. Bahkan setiap kedatangan pejabat pusat memberikan angin segar, seolah-olah wakaf Blang Padang segera diserahkan ke nazhir MRB.
Namun harapan dan janji itu akhirnya senyap kembali seperti tidak ada (wujuduhu ka ‘adamihi). Inilah yang diisyaratkan al-Quran “Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna mala taf’alun” (Wahai orang-orang yang beriman kenapa kamu katakan sementara kamu tidak melakukannya). Itu pula ciri-ciri orang yang “kabura maqtan” (kehinaan yang bakal menimpanya, bila mengatakan sesuatu, tetapi tidak dibuktikan dengan perbuatan.
Lalu, kapan haba mangat terbukti. Haba mangat yang kita tunggu adalah kepastian tiga hal, pertama, Blang Padang tetap milik publik, bukan milik privat dan golongan tertentu. Ia adalah Oemeung Sara ,Wakaf Sultan untuk Masjid Raya Baiturrahman. Hal ini ini dikuatkan oleh Van Langen dalam bukunya “…ATJEHSCHE STAAT BESTUUR…yang terbit tahun 1888. Dari hasil penelitiannya, ia hanya menulis dua lokasi, pertama Blang Punge dan kedua Tanah Blang Padang (Oemeng Sara/Wakaf Sultan). Sementara Blang Punge sudah memiliki sertifikat tahun 2002. Jadi Tanah Blang Padang bukan milik TNI dan bukan pula asset Pemerintah Aceh, tetapi milik Kenazhiran MRB. Pengalihan dan penguasaan sepihak oleh TNI terjadi pasca tsunami 2004.
Kedua, Nazhir Yayasan Baiturrahman Peduli Umat bersama Tim Advokasi, terus berupaya agar status Tanah Blang Padang memiliki legalitas yang sama dengan Tanah Wakaf Blang Punge. Alhamdulillah berkat kerja keras Nazhir, pada 2 Juli 2025, APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf), melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh; telah diterbitkan melalui SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kementerian Agama RI.
Selanjutnya pada 1 Agustus 2025, nazhir mendaftarakan dan memohon hak pada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, agar dalam waktu segera dapat menerbitkan sertifikat tanah wakaf. Namun sudah setahun lebih Kantah Kota Banda Aceh belum bisa melakukan tahapan selanjutnya (pengukuran dan sertifikasi) karena terkendala adanya pihak yang selama ini menguasai dan mengelola tanah tersebut, disamping belum dikeluarkannya sebagai asset negara dari Kementerian Keuangan. Dengan sudah adanya APAIW, maka itsbat wakaf tidak diperlukan lagi, sekalipun Menko Hukum dan HAM menganjurkan perlu itsbat di Mahkamah Syar’iyah.
Ketiga, yang kita lakukan selanjutnya adalah, pertama, kita semua perlu mendukung Kantah Kota Banda Aceh untuk segera menyelesaikan proses pengukuran dan penerbitan sertifikat. Kedua, audiensi ulama dan tokoh masyarakat Aceh dengan presiden yang diinisiasi oleh Pemerintah Aceh. Ketiga, dukungan kementerian terkait seperti Menko Hukum dan HAM, Kementerian Tata Ruang/BPN, Kementerian Keuangan dan lainnya. Keempat, MPU Aceh bersama nazhir dan masyarakat diharapkan terus mengawal prosesi ini.
Perlu diingat, status wakafnya tidak pernah hilang. Wakaf itu abadi. Sesuai ketentuan fikih dan UU Nomor 41/2004 pasal 40, tanah wakaf tidak dapat perjual-belikan, dihibahkan, diwariskan, digadaikan, atau dialihkan dalam bentuk apapun.
Ini semua ikhtiar kebaikan. Tugas kita bersama adalah, mengawal dengan doa dan masukan yang lembut, bukan dengan caci maki. Mari kita tunggu haba mangat itu dengan sabar, dengan husnuzan. Semoga Blang Padang yang baru nanti menjadi lebih teduh, lebih berkah, dan lebih membahagiakan semua asnaf, dari fakir hingga amil, dari ibnu sabil hingga anak-anak kita. Wallahu a'lam.
Penulis, Anggota Tim Advokasi dan Pemerhati Wakaf Aceh
0 facebook:
Post a Comment