Lamuri Online

ISTNU Aceh Gelar Wisuda Tahun 2026, 133 Wisudawan Resmi Dikukuhkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhssnIT01Wxk8X2B70_I2pV5AqSWKEKn3Njdc2HwUtsWl7smZdf3O_B9rwigU4U6cc1XsW36xrrN_-y92TjqqWwYohwKqovmocGHdYrdcCMriicJZzP6CPD3yyxXZNRJWIc626fd29mSpbyldILhTuPPLRWrOnPYBs-7ktCrPD0JSHwpiDtUcBL45UH_5s/s1599/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2018.04.02.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhssnIT01Wxk8X2B70_I2pV5AqSWKEKn3Njdc2HwUtsWl7smZdf3O_B9rwigU4U6cc1XsW36xrrN_-y92TjqqWwYohwKqovmocGHdYrdcCMriicJZzP6CPD3yyxXZNRJWIc626fd29mSpbyldILhTuPPLRWrOnPYBs-7ktCrPD0JSHwpiDtUcBL45UH_5s/w640-h360-rw/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2018.04.02.jpeg" width="640" /></a></div> LAMURIONLINE.COM I ACEH — Institut Nahdlatul Ulama (ISTNU) Aceh menggelar Wisuda Tahun 2026 dengan mengukuhkan sebanyak 133 wisudawan dari program pendidikan magister dan sarjana. Prosesi wisuda berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebahagiaan, dihadiri oleh pimpinan yayasan, pimpinan kampus, Kopertais Wilayah V Aceh, unsur Pemerintah Aceh, sivitas akademika, serta keluarga wisudawan.Dari 133 wisudawan tersebut, sebanyak 16 wisudawan merupakan lulusan program magister, sedangkan 117 wisudawan merupakan lulusan program sarjana.Kegiatan wisuda menjadi momentum penting bagi ISTNU Aceh dalam memperkuat komitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan agama.Ketua Yayasan dan Pendiri ISTNU Aceh sambutannya, Abu Faisal Ali, M.Pd, selaku perwakilan Yayasan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan. Ia berharap para lulusan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di tengah masyarakat.Wisuda, menurutnya, bukanlah akhir dari proses belajar, tetapi menjadi awal bagi para lulusan untuk mengabdikan ilmu dan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Rektor ISTNU Aceh, Dr. Tgk. Muhammad Yasir, S.HI., MA, dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan dan keluarga.Rektor menegaskan bahwa gelar akademik yang diperoleh harus diiringi dengan tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu pengetahuan serta menjaga nama baik almamater.“Lulusan ISTNU Aceh diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memiliki integritas, akhlak, kepedulian sosial, dan semangat untuk terus belajar serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” demikian pesan Rektor.Mewakili Kopertais V Aceh Sektretaris Kopertais turut memberikan Dr. Bustami Usman, M.Hum, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan.Ia mengapresiasi pelaksanaan wisuda sebagai bagian dari proses akademik dan pengembangan perguruan tinggi ke depan. Para lulusan diharapkan mampu membawa nama baik perguruan tinggi serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.Sambutan Mewakili Wakil Gubernur Aceh disampaikan oleh Karo Isra Aceh, Dr. Yusrizal, M.Si, yang hadir mewakili Wakil Gubernur Aceh.Dalam sambutannya, ia menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan serta mengharapkan lulusan perguruan tinggi dapat menjadi sumber daya manusia yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan Aceh.Dalam rangkaian Wisuda ISTNU Aceh Tahun 2026 adalah Orasi Ilmiah disampaikan oleh Prof. Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, Ph.D guru besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh.*

ISTNU Aceh Gelar Wisuda Tahun 2026, 133 Wisudawan Resmi Dikukuhkan

LAMURIONLINE.COM I ACEH — Institut Nahdlatul Ulama (ISTNU) Aceh menggelar Wisuda Tahun 2026 dengan mengukuhkan sebanyak 133 wisudawan dari p...

Plt. Sekda Dorong Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Hidrometeorologi Aceh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPnSlT5IxWnsg1yUFmVJiWx7zEkE8KIH2AaA5OVXQY0C6ZRTG065Y0y_Jy72Cah8B8ZWGBLCMx3N1kexfZveziQwJFffvTpVRipzgu_Kfd1pT6mGCZZ2YquIukrPimcxCYL2KKoiXCi-EZcBDyI0ErbLL7YCBwDqJV8-zdv-S9mG82dEQm0tTtJpUiET0/s1280/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2017.11.33.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPnSlT5IxWnsg1yUFmVJiWx7zEkE8KIH2AaA5OVXQY0C6ZRTG065Y0y_Jy72Cah8B8ZWGBLCMx3N1kexfZveziQwJFffvTpVRipzgu_Kfd1pT6mGCZZ2YquIukrPimcxCYL2KKoiXCi-EZcBDyI0ErbLL7YCBwDqJV8-zdv-S9mG82dEQm0tTtJpUiET0/w640-h426-rw/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2017.11.33.jpeg" width="640" /></a></div> LAMURIONLINE.COM I BANDA ACEH - Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT, mengikuti kegiatan Diskusi terkait Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Rabu (30/9).Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., Asisten Deputi PRB, Dr. Andre Notohamijoyo, para pakar kebencanaan, jajaran pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran SKPA terkait.Dalam arahannya, Taufik menyampaikan bahwa diskusi tersebut penting dilakukan untuk menyinkronkan langkah penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, sekaligus menyampaikan sejumlah catatan dari lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti. Taufik mengatakan percepatan ini perlu diperhatikan mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun.“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.Pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, turut melaporkan sejumlah persoalan yang masih menjadi fokus utama, termasuk mengenai penyelesaian lahan huntap, pengoptimalan posko di kabupaten/kota, normalisasi sungai dan infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan SOP kebencanaan di kabupaten/kota. Robby juga menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan pada program kegiatan rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian/lembaga. Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah kabupaten/kota memiliki informasi yang utuh mengenai program yang berjalan guna mencegah terjadinya tumpang tindih program. Selain itu, ia juga melaporkan terkait realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang terus didorong percepatannya.Sementara itu, Deputi Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, mengatakan pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Tim tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis agar proses rehab-rekon pascabencana dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.Ia juga mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan agar pendampingan dan pengawalan pelaksanaan rehab-rekon berjalan dengan baik. Menurutnya, berbagai isu yang sensitif dalam proses pemulihan juga perlu dikawal bersama agar penanganan lebih efektif dan tepat sasaran.Dalam diskusi tersebut, tim pakar kebencanaan turut menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi sebagai bahan penguatan langkah strategis penanganan rehab-rekon pascabencana di Aceh.*

Plt. Sekda Dorong Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Hidrometeorologi Aceh

LAMURIONLINE.COM I BANDA ACEH - Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sek...

Aceh Besar Satu-satunya Kabupaten/Kota dengan Nilai IPKD Predikat Baik dan Tertinggi di Aceh

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8vYScxkpJ_sAPxPSiHMpI8qbk-DNBs7rqpGVWYrTDysn_wYyhswSkDDbDH3QKGLg414v3JlyzsmdEC4vns-EWatwrSxcfXHjYdbEagzgsIcQpX_2s4TTwGduDvNvefb6hxSj9n0V2r2PSSqxqhq-2HLrdcl50XRjCJd68YHVBBWYv9xV-9IWlxFyJZtw/s1280/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2017.11.05.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8vYScxkpJ_sAPxPSiHMpI8qbk-DNBs7rqpGVWYrTDysn_wYyhswSkDDbDH3QKGLg414v3JlyzsmdEC4vns-EWatwrSxcfXHjYdbEagzgsIcQpX_2s4TTwGduDvNvefb6hxSj9n0V2r2PSSqxqhq-2HLrdcl50XRjCJd68YHVBBWYv9xV-9IWlxFyJZtw/w640-h426-rw/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2017.11.05.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bupati Aceh Besar H Muharram Idris yang diwakili Kepala Bappeda Aceh Besar Agus Husni SP menerima penghargaan bergengsi sebagai  Pemerintah Daerah Pengelola Keuangan Berpredikat “Baik” dengan Skor 80,379 “Kategori Kapasitas Fiskal Rendah” berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 tahun ukur 2025 di Aula Bappeda Aceh, Rabu (30/9/2026). FOTO/ DOK BAPPEDA ACEH BESAR</td></tr></tbody></table> LAMURIONLINE.COM I KOTA JANTHO – Kabupaten Aceh Besar berhasil meraih juara sebagai Pemerintah Daerah Pengelola Keuangan Berpredikat “Baik” dengan Skor 80,379 “Kategori Kapasitas Fiskal Rendah” berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 tahun ukur 2025.Penghargaan yang ditandatangani Gubernur Aceh H Muzakir Manaf tertanggal 15 September 2026 tersebut diserahkan oleh Kepala Bappeda Aceh Dr Zulkifli MSi yang diwakili oleh Plt Sekretaris Bappeda Aceh Mahdinarmansyah SSTP MM  kepada Bupati Aceh Besar H Muharram Idris yang diwakili Kepala Bappeda Aceh Besar Agus Husni SP pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2024, Tahun Ukur 2025 di Aula Prof Madjid Ibrahim, Kantor Bappeda Aceh, Rabu (30/9/2026).Hadir dalam kegiatan itu, Dr Rochayati Basra MPd (Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa Badan Strategi Kebijakan Kementerian Dalam  Negeri) dan Kepala Bappeda dan Kepala BPKD se-Aceh. Seusai menerima penghargaan bergengsi itu, Kepala Bappeda Aceh Besar, Agus Husni SP kepada wartawan menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian dari Badan Strategi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (BSKDN) tersebut, Kabupaten Aceh Besar meraih nilai tertinggi dan satu-satunya  se-Provinsi Aceh. “Alhamdulillah, Aceh Besar mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Aceh Besar berhasil meraih juara sebagai Pemerintah Daerah Pengelola Keuangan Berpredikat “Baik” dengan Skor 80,379 “Kategori Kapasitas Fiskal Rendah” berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 tahun ukur 2025. Ini merupakan hasil dari kerja keras berbagai pihak,” ungkap Agus Husni.Agus menjelaskan, makna skor 80,379 menunjukkan kualitas tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di atas rata-rata standar baik. Adapun kapasitas fiskal rendah menggambarkan kemandirian atau ruang gerak keuangan daerah yang terbatas karena ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat.Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Ibarat “rapor”, IPKD mencerminkan seberapa baik suatu daerah mengelola keuangan publik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.Penghargaan yang diraih Kabupaten Aceh Besar itu, jelas Agus Husni, menjadi bukti atas komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana diketahui, IPKD merupakan instrumen penilaian yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020. Penilaian dilakukan berdasarkan enam dimensi, antara lain, kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Penyerapan anggaran, Kondisi keuangan daerah dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Karena itulah, setiap tahunnya, semua kabupaten dan kota berlomba-lomba untuk dapat meraih prestasi terbaik terkait penilaian IPKD. Selama ini, secara berkala, Bappeda Aceh juga menggelar Bimtek pengisian data, Rakor, hingga evaluasi dan pengumuman pengukuran IPKD bagi kabupaten/kota se-Aceh.(**)

Aceh Besar Satu-satunya Kabupaten/Kota dengan Nilai IPKD Predikat Baik dan Tertinggi di Aceh

Bupati Aceh Besar H Muharram Idris yang diwakili Kepala Bappeda Aceh Besar Agus Husni SP menerima penghargaan bergengsi sebagai Pemerintah ...

Meninjau Ulang Nisab Zakat Emas di Aceh: Antara Kehati-hatian dan Kemaslahatan Umat

Oleh: Dr. Damanhur Abbas, Lc, MAKetua Baitul Mal Kota Lhokseumawe<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoT1DtlWNicmWKPh9pgBxdc5vb0M0rP-TMzc1j7SRAARQ7okpfYhEBQv5IIP8ixvHxDRwmBh0h1yojDzs8ld6Iz_6qNeiAqScOZvOmdILIKJk_Q4XcevQuQ_G5IiqN2r6SHoxJqRRzXpoap7kYlBPgGyikt-POs1YirApUJmrJc-oDozazgFG9xdogL4E/s1342/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2016.35.50.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1342" data-original-width="1172" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoT1DtlWNicmWKPh9pgBxdc5vb0M0rP-TMzc1j7SRAARQ7okpfYhEBQv5IIP8ixvHxDRwmBh0h1yojDzs8ld6Iz_6qNeiAqScOZvOmdILIKJk_Q4XcevQuQ_G5IiqN2r6SHoxJqRRzXpoap7kYlBPgGyikt-POs1YirApUJmrJc-oDozazgFG9xdogL4E/s320-rw/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2016.35.50.jpeg" width="279" /></a></div>Artikel “Meninjau Ulang Nisab Zakat Emas di Aceh” yang ditulis oleh Mulkan Tarida Tua Tampubolon (Lamuri Online, 29 September 2026) mengangkat persoalan yang sangat penting dalam pengembangan hukum zakat kontemporer di Aceh. Persoalan perbedaan standar nisab zakat emas antara standar nasional sebesar 85 gram dan ketentuan yang berlaku di Aceh sebesar 94 gram bukanlah sekadar perbedaan angka, melainkan persoalan metodologi fikih, otoritas fatwa, dan maqashid al-shari'ah.Artikel tersebut patut diapresiasi karena tidak hanya melihat persoalan nisab dari aspek fikih normatif, tetapi juga menghubungkannya dengan harmonisasi kebijakan, kemudahan administrasi, dan kemaslahatan masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penguatan, kritik konstruktif, dan perluasan analisis, khususnya melalui pendekatan komparatif nisab perak (dirham).Apresiasi MetodologisSecara metodologis, argumentasi artikel bertumpu pada dua konsep kunci dalam usul fikih, yaitu ihtiyath (kehati-hatian) dan maslahah. Penulis menunjukkan bahwa penetapan nisab 94 gram di Aceh memiliki basis kehati-hatian dengan mengambil batas yang lebih tinggi agar seseorang yang hartanya belum mencapai nisab menurut sebagian pendapat ulama tidak dibebani kewajiban zakat. Perspektif ini merupakan pendekatan fikih yang dapat dipahami, terutama ketika terdapat perbedaan interpretasi mengenai konversi 20 mitsqal/dinar ke dalam ukuran gram modern.Artikel juga tepat ketika menempatkan hadis tentang nisab emas sebagai titik awal pembahasan. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada kewajiban zakat pada emas hingga mencapai 20 dinar” (HR. Abu Dawud). Persoalan utama sesungguhnya bukan sekadar angka 85 atau 94 gram, melainkan bagaimana ukuran klasik tersebut dikonversikan secara metodologis ke dalam satuan kontemporer.Catatan Kritis AkademikNamun demikian, terdapat beberapa ruang kosong yang harus diisi dengan penguatan akademik.Pertama, klaim bahwa 85 gram merupakan “konsensus ulama” perlu dipertegas dan dibatasi secara terminologis. Perlu dibedakan secara ketat antara ijma’, pendapat mayoritas (jumhur), standar kelembagaan (institutional standard), dan kebijakan administratif negara (siyasah syar'iyyah). Keempat konsep tersebut memiliki kedudukan epistemologis yang berbeda dalam usul fikih. Angka 85 gram lebih tepat disebut sebagai standar jumhur ulama kontemporer dan kebijakan administratif nasional yang diadopsi oleh BAZNAS, MUI, dan Konferensi Internasional Zakat di Kuwait (1984), bukan ijma' dalam arti usul fikih.Kedua, penyebutan standar 94 gram sebagai pendapat minoritas perlu didukung dengan pemetaan literatur fikih yang lebih komprehensif mengenai konversi mitsqal, dinar, dan dirham menurut masing-masing mazhab. Perbedaan 85 gram vs 94 gram lahir dari perbedaan asumsi bobot 1 mitsqal: apakah 4,25 gram (sehingga 20 mitsqal = 85 gram) atau 4,7 gram (sehingga 20 mitsqal = 94 gram).Ketiga, dari perspektif maqashid al-shari’ah, artikel menarik ketika menghubungkan ihtiyath dengan maslahah. Akan tetapi, konsep maslahah dalam zakat perlu dianalisis secara lebih seimbang. Maslahah tidak hanya menyangkut kemudahan bagi muzakki, tetapi juga perlindungan hak mustahik, peningkatan penghimpunan zakat, kepastian hukum, keadilan distribusi, dan kepercayaan publik terhadap institusi zakat.Perluasan Analisis: Urgensi Nisab Dirham (Perak) sebagai PembandingUntuk memperkuat objektivitas metodologis, diskursus nisab emas tidak dapat dilepaskan dari pembahasan nisab zakat perak (dirham), karena keduanya merupakan dua standar nisab moneter yang disebutkan secara eksplisit dalam hadis yang sama dan memiliki implikasi maqashid yang berbeda.Pertama, Landasan Hadis dan KonversiNisab perak disebutkan dalam hadis: “Tidak ada zakat pada perak kurang dari lima uqiyah” (HR. Bukhari-Muslim). Lima uqiyah setara dengan 200 dirham.Konversi kontemporer yang disepakati: 1 dirham syar'i = 2,975 gram perak murni.Maka: 200 dirham x 2,975 gram = 595 gram perak murni.Inilah standar jumhur. Jika dikonversi ke harga saat ini (Oktober 2025 - perak ± Rp 15.000/gram), nisab perak hanya sekitar Rp 8,9 juta, sementara nisab emas 94 gram mencapai ± Rp 133 juta (emas ± Rp 1,42 juta/gram). Kesenjangan ini sangat signifikan.Kedua, Problematika Epistemologis: Ketimpangan IhtiyathDi sinilah letak krusial yang luput dalam artikel awal. Jika argumen ihtiyath digunakan untuk memilih angka tertinggi dalam konversi emas (94 gram) agar muzakki tidak terbebani, maka secara konsisten, prinsip ihtiyath yang sama seharusnya juga berlaku pada nisab perak.Namun faktanya, jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah) menetapkan kaidah: pemilik harta bebas memilih nisab yang paling ringan di antara emas dan perak untuk menentukan kewajiban zakatnya, demi maslahah mustahik. Dalam konteks ini, penggunaan nisab perak (595 gram) justru merupakan bentuk ihtiyath untuk hak mustahik.Jika Aceh mempertahankan 94 gram emas dengan alasan ihtiyath untuk muzakki, sementara tidak mengaktifkan nisab perak sebagai alternatif, maka terjadi ketimpangan metodologis: Ihtiyath untuk muzakki diambil dari konversi tertinggi emas, tetapi ihtiyath untuk mustahik yang berbasis perak diabaikan.Akibatnya di lapangan: Seorang pedagang di Kota Lhokseumawe dengan tabungan Rp 50 juta, menurut Qanun Aceh (94 gram) tidak wajib zakat, tetapi menurut standar perak jumhur (595 gram) ia sudah wajib zakat. Hak mustahik menjadi hilang.Ketiga, Perspektif Maqashid dan Solusi Ulama KontemporerProf. Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Zakat dan Prof. Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengusulkan bahwa untuk zakat uang dan tabungan kontemporer, nisab perak (595 gram) sebaiknya digunakan sebagai batas minimal kewajiban, karena: a) Nilainya lebih rendah, sehingga lebih banyak harta yang ter-zakati dan lebih banyak mustahik tertolong. b) Lebih sesuai dengan prinsip al-taysir wa raf' al-haraj bagi mustahik dan keadilan distributif. c) Mencegah tahayyul al-hiyal (menghindari zakat) dengan berlindung di balik nisab emas yang tinggi di tengah inflasi.RekomendasiSecara keseluruhan, artikel yang ditanggapi ini merupakan pemantik diskusi akademik yang relevan dan penting. Perdebatan nisab zakat emas di Aceh sebaiknya tidak ditempatkan semata-mata sebagai pertentangan antara “kehati-hatian” dan “kemudahan”, melainkan sebagai persoalan metodologi fikih, otoritas kelembagaan, harmonisasi regulasi, dan pencapaian maqashid al-shari’ah.Karena itu, keputusan mengenai perubahan atau pemertahanan nisab 94 gram memerlukan kajian yang lebih komprehensif. Kami merekomendasikan tiga opsi kebijakan fikih untuk dibahas bersama antara MPU Aceh, Baitul Mal Aceh, akademisi, dan BAZNAS:Opsi Pertama, Harmonisasi Nasional: Menyeragamkan nisab emas ke 85 gram untuk kepastian hukum dan kemudahan administrasi lintas wilayah.Opsi Kedua, Dualisme Nisab Aktif (Paling Maslahat): Mempertahankan kajian 94 gram, tetapi secara resmi mengaktifkan kembali nisab perak 200 dirham/595 gram sebagai alternatif. Siapa yang mencapai salah satu dari keduanya, wajib zakat. Ini adalah ihtiyath yang seimbang bagi muzakki dan mustahik.Opsi Ketiga, Riset Metrologi Syar'iyah Aceh: Melakukan riset laboratorium bersama untuk menetapkan secara definitif bobot 1 mitsqal/dinar dan 1 dirham berdasarkan artefak dinar-dirham Islam yang ditemukan di Aceh pada masa Kesultanan Samudra Pasai, sehingga angka yang dihasilkan berbasis khazanah lokal, bukan impor.Dengan pendekatan fikih komparatif, bukti empiris, dan maqashid yang seimbang, kebijakan zakat di Aceh dapat dibangun atas dasar dalil, kepastian hukum, kemaslahatan, dan keadilan sosial. Wallahu a'lam bish-shawab.

Meninjau Ulang Nisab Zakat Emas di Aceh: Antara Kehati-hatian dan Kemaslahatan Umat

Oleh: Dr. Damanhur Abbas, Lc, MA Ketua Baitul Mal Kota Lhokseumawe Artikel “Meninjau Ulang Nisab Zakat Emas di Aceh” yang ditulis oleh Mul...

BMA Miliki Peran Strategis Pengawasan Perwalian

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6OvfLSB4bDmuzXxixGa4IModLtEoauQQ2JrTqo8_9f9drD70Y7ekeqL8g5jJf9uWCv3JdP2TVWLk8tFMPI6E9NzuuEnNiJ-SCN97cjb5SYckTcp-ZahO4kfOeP51GsGwi0o96cSeNfQbG0_p4SKfhQcfAmzVfQCUbaE81slX8bCC4k0DyGsomaORTWrs/s1280/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2015.35.11.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="288" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6OvfLSB4bDmuzXxixGa4IModLtEoauQQ2JrTqo8_9f9drD70Y7ekeqL8g5jJf9uWCv3JdP2TVWLk8tFMPI6E9NzuuEnNiJ-SCN97cjb5SYckTcp-ZahO4kfOeP51GsGwi0o96cSeNfQbG0_p4SKfhQcfAmzVfQCUbaE81slX8bCC4k0DyGsomaORTWrs/w640-h288-rw/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2015.35.11.jpeg" width="640" /></a></div> LAMURIONLINE.COM I BANDA ACEH - Baitul Mal Aceh (BMA) memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan anak dan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum melalui pengawasan perwalian. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari tugas Baitul Mal sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Wakaf dan Perwalian, Hendra Saputra, SHI, MAg, menyampaikan hal itu sebagai salah satu pokok bahasan dalam Kajian Literasi dan Edukasi Perwalian Subbag Wakaf dan Perwalian seri ke-7 Sekretariat BMA, di Kantor BMA, Jeulingke, Banda Aceh, Rabu (30/9/2026). Kajian yang berlangsung dua jam tersebut membahas peran Baitul Mal dalam pengawasan perwalian, termasuk pembagian tugas antara BMA, Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), dan Baitul Mal Gampong (BMG).Hendra menjelaskan, Qanun Aceh tentang Baitul mendefinisikan wali sebagai orang atau badan sosial yang melaksanakan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya telah meninggal dunia, anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. “Perwalian mencakup kepentingan pribadi sekaligus pengelolaan harta kekayaan pihak yang berada di bawah perwalian,” tegasnya. Sementara itu, pengawasan perwalian mencakup kewenangan mengusulkan penetapan wali kepada Mahkamah Syar’iyah apabila keluarga tidak mengajukannya. “Baitul Mal juga memiliki tugas mengawasi kinerja wali, melakukan pembinaan, mengusulkan pergantian wali apabila tidak menjalankan tugas sesuai hukum, serta menjadi wali sementara ketika keluarga tidak bersedia atau tidak memenuhi syarat menjadi wali,” ungkapnya.Hendra menambahkan, pelaksanaan pengawasan perwalian dilakukan secara berjenjang. BMA berada pada tingkat provinsi, BMK pada tingkat kabupaten/kota, sedangkan BMG berada di tingkat gampong.  “Hubungan antar tingkatan itu mencakup fungsi koordinasi dan pembinaan sesuai kewenangan masing-masing,” ujarnya.Pada tingkat gampong, BMG memiliki posisi penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat. BMG bertugas melakukan pendataan anak yatim dan wali, mengusulkan calon wali kepada BMK, dan  menjadi wali sementara apabila keluarga tidak bersedia atau tidak memenuhi syarat. BMG juga berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan kepada BMK.Adapun BMK berperan memastikan BMG melaksanakan tugas pengawasan perwalian. BMK dapat melakukan penyuluhan, konsultasi, pendampingan, dan pelatihan kepada BMG. Selain itu, BMK memiliki kewenangan mengajukan permohonan penetapan wali maupun penggantian wali kepada Mahkamah Syar’iyah.BMA pada tingkat provinsi berperan melakukan pembinaan kepada BMK dan BMG untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan perwalian, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait. “Dengan demikian, BMA tidak hanya berfungsi pada aspek kebijakan, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam membangun sistem pengawasan perwalian yang terintegrasi,” tegas Hendra.Pada bagian lain, Hendra menyoroti kewajiban wali dalam mengurus anak dan harta kekayaannya. Wali wajib membuat daftar harta kekayaan, mencatat perubahan harta, bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaiannya, serta menyerahkan harta dan hasilnya kepada anak setelah mencapai usia dewasa.Karena itu, pengawasan perwalian tidak hanya berkaitan dengan keberadaan wali, tetapi juga memastikan kepentingan anak dan harta yang berada dalam penguasaannya terlindungi. Dalam hal wali tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, BMK sebagai wali pengawas dapat mengajukan permohonan pergantian wali kepada Mahkamah Syar’iyah.“Karena itu, pembagian peran BMA, BMK, dan BMG mesti lebih konkret termasuk mekanisme penetapan dan pemberhentian wali. Koordinasi dengan Dinas Sosial,  Mahkamah Syar’iyah, DP3A, aparatur gampong, dan pemangku kepentingan lainnya juga penting,” pesan Hendra. Selain itu, ungkapnya, literasi dan edukasi mengenai hak dan kewajiban wali harus diperkuat agar praktik adat dan keluarga dapat berjalan selaras dengan ketentuan hukum formal. Sebab pengawasan perwalian patut diarahkan untuk menjaga maqashid syariah, terutama perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Sayed M. Husen)

BMA Miliki Peran Strategis Pengawasan Perwalian

LAMURIONLINE.COM I BANDA ACEH - Baitul Mal Aceh (BMA) memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan anak dan orang yang tidak cakap...

Meninjau Regulasi, Membaca Dampak, dan Menguatkan Pendapatan Zakat

Oleh: Supriadi Mohd. AtamKetua Badan Baitul Mal Kabupaten Simeulue Periode 2023–2026<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnhX-30IgkxRzvmtAy5nZZ8Dw6HGuwALep6lfdKrSJvIWOA7unDhuo796DPZWuDb4HlRRcHaC3mz4LrFE-6aqQk596Pxm_6iBYf7PoP0I6ENZNHC997fDcRPTo_45vBMkoaR-OnZyQ-C4x1GXTUVUnVVTZRC9JmJY4dVysdOyn1iZdcTdyCiAdGVyutsU/s1280/1000130539.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnhX-30IgkxRzvmtAy5nZZ8Dw6HGuwALep6lfdKrSJvIWOA7unDhuo796DPZWuDb4HlRRcHaC3mz4LrFE-6aqQk596Pxm_6iBYf7PoP0I6ENZNHC997fDcRPTo_45vBMkoaR-OnZyQ-C4x1GXTUVUnVVTZRC9JmJY4dVysdOyn1iZdcTdyCiAdGVyutsU/s320-rw/1000130539.jpg" width="180" /></a></div>Tulisan “Meninjau Ulang Nisab Zakat Emas di Aceh” yang ditulis oleh Mulkan Tarida Tua Tampubolon (Lamuri Online, 29 September 2026) layak mendapat perhatian. Bagi kami yang berada di Baitul Mal Kabupaten/Kota, persoalan nisab bukan hanya angka yang tertulis dalam regulasi. Di balik angka itu ada muzaki yang menunaikan kewajiban, ada mustahik yang menunggu haknya, dan ada program pemberdayaan yang membutuhkan kepastian sumber dana.Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 menetapkan nisab emas sebesar 94 gram emas murni dengan kadar zakat 2,5 persen setelah mencapai haul. Ketentuan tersebut sebagai dasar penghitungan zakat emas yang digunakan Baitul Mal Aceh.Pertanyaannya, apakah regulasi pada suatu momentum tertentu harus diperlakukan sebagai angka yang tidak boleh dievaluasi ketika kondisi ekonomi berubah? Tentu tidak.Regulasi yang baik bukan yang kebal terhadap perubahan, tetapi regulasi yang memiliki mekanisme evaluasi yang jelas, terukur, dan tetap berpijak pada prinsip syariah.Pengalaman di lapangan menunjukkan, perubahan nisab dapat berdampak langsung terhadap penghimpunan. Baitul Mal Aceh mencatat, setelah nisab zakat penghasilan meningkat dari sekitar Rp6,9 juta menjadi Rp10,5 juta per bulan pada Juli 2024, setoran zakat BKKBN Aceh turun dari sekitar Rp19 juta menjadi Rp12 juta per bulan karena jumlah pegawai yang memenuhi nisab berkurang. Mungkin tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Aceh.Data ini penting. Bukan untuk mengatakan kenaikan nisab keliru, melainkan menunjukkan setiap perubahan nisab mempunyai konsekuensi terhadap basis muzaki dan penerimaan zakat.Karena itu, perubahan regulasi tidak boleh hanya dilihat dari satu sisi: adil bagi muzaki. Kita juga harus menghitung dampaknya terhadap keberlangsungan program pemberdayaan mustahik.Jika basis muzaki menyempit, penerimaan zakat berpotensi turun. Jika penerimaan turun, ruang gerak lembaga zakat membiayai beasiswa, bantuan fakir miskin, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, rumah layak huni, serta program sosial lainnya ikut terpengaruh. Karena itu, urgensi evaluasi regulasi menjadi semakin kuat.Kabar baiknya, ruang melakukan pembenahan itu sedang terbuka. Pemerintah Aceh dan DPRA telah membahas perubahan kedua Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, sementara BAZNAS RI dan Baitul Mal Aceh pada 2026 juga mendorong harmonisasi regulasi serta penguatan tata kelola zakat. Momentum ini mestinya jangan dilewatkan.Menurut kami, pembahasan nisab harus ditempatkan dalam satu paket, kepastian hukum, metodologi penetapan harga emas, mekanisme evaluasi berkala, perluasan basis muzaki, digitalisasi pembayaran, profesionalisme amil, transparansi, serta penguatan kepercayaan publik.Jangan sampai kita sibuk memperdebatkan angka nisab, tetapi lupa masih banyak potensi zakat yang belum tergarap. Perusahaan, pelaku usaha, profesional, perkebunan, perdagangan, jasa, dan sumber-sumber zakat lainnya harus menjadi perhatian. Peningkatan penghimpunan tidak cukup hanya mengandalkan aturan, tetapi juga membutuhkan komunikasi, profesionalisme, transparansi, dan kepercayaan.Sebagai pengelola zakat di kabupaten/kota, kami berpandangan bahwa meninjau nisab bukan berarti menurunkan standar syariah demi mengejar angka penghimpunan. Jauh dari itu, yang kita butuhkan regulasi yang adil, ilmiah, transparan, adaptif, serta tidak kehilangan ruh syariahnya.Ukuran keberhasilan zakat bukan hanya berapa rupiah yang berhasil dihimpun, tetapi berapa banyak kehidupan yang berhasil diubah. Karena itu, sudah waktunya Aceh melakukan evaluasi berbasis data. Nisab mestinya memberikan kepastian kepada muzaki, tetapi jangan sampai menjadi tembok yang mempersempit gerakan zakat. Jadi zakat bukan hanya soal angka dalam laporan penerimaan. Zakat hak mustahik, amanah muzaki, dan instrumen mengangkat martabat umat. Maka jika regulasi dapat diperbaiki agar lebih adaptif tanpa mengurangi prinsip syariah, mengapa kita harus takut mengevaluasinya. Sebab Aceh tidak kekurangan potensi zakat, justru yang kita perlukan regulasi yang tepat, pengelolaan yang dipercaya, dan keberanian terus berbenah.Editor: Sayed M. Husen

Meninjau Regulasi, Membaca Dampak, dan Menguatkan Pendapatan Zakat

Oleh: Supriadi Mohd. Atam Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Simeulue Periode 2023–2026 Tulisan “Meninjau Ulang Nisab Zakat Emas di Aceh” yang...

Kemenag Aceh Besar Peringati Maulid Nabi, Yahwa: Teladani Akhlak Rasulullah secara Utuh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvM2pgirK3yY5PD-DkQpO_k5BfelcK58KWszNvYVQg0oPYaoGhC2WbiPoXuuit_4b9jSJOIe-1EF86Xk2_ESsWAXq4Cvucz0289HXY-R_hPH_SAVNdRT8JLcuUCO691CMkYkvIWhZMlTpnwDNeh_K7A0wpfDk9kxknTTVMSXbuooX0AsE_nLwvO9BdkvvS/s1600/ea603fb8-7636-4d88-a441-3de6649ccc24.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1078" data-original-width="1600" height="432" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvM2pgirK3yY5PD-DkQpO_k5BfelcK58KWszNvYVQg0oPYaoGhC2WbiPoXuuit_4b9jSJOIe-1EF86Xk2_ESsWAXq4Cvucz0289HXY-R_hPH_SAVNdRT8JLcuUCO691CMkYkvIWhZMlTpnwDNeh_K7A0wpfDk9kxknTTVMSXbuooX0AsE_nLwvO9BdkvvS/w640-h432-rw/ea603fb8-7636-4d88-a441-3de6649ccc24.jpg" width="640" /></a></div> lamurionline.com -- Aceh Besar - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di Kantor Kemenag Aceh Besar, Jantho, Rabu, 30 September 2026.Kepala Kantor Kemenag Aceh Besar H Saifuddin SE mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenag Aceh Besar menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari.Menurut Yahwa--sapaan akrabnya, meneladani Rasulullah harus tercermin dalam sikap dan perilaku, termasuk ketika ASN melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.“Meneladani Rasulullah harus secara utuh, salah satunya kedisiplinan. Rasulullah mengajarkan kita untuk menghargai waktu, amanah, dan melaksanakan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh,” katanya.Ia menilai ciri-ciri orang sukses ialah orang yang disiplin. Menurutnya, disipilin menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang baik di lingkungan Kemenag Aceh Besar.ASN, lanjut dia, tidak hanya dituntut hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga harus memberikan pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan.“Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, maka akhlak beliau harus menjadi bagian dari kehidupan kita," ujarnya.Saifuddin juga mengingatkan bahwa peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pengabdian sebagai ASN.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu2N4dLyIu0xUpmh0M_fmpgt-LbGr1d9Wk-rrTBCkddlA2_sL6cFRrv4Kg3HBPKc9PVxZpC7JGuB9PIsUowoIOXmHPdFjhZLAX2tP7mhIN0Qpq0S_UH2UHehd8fc5BKmdX43PjQRXkXwSr3u_0LagMXMMW_JU7GmaOzfC3FxJWKNAOES0IRsA5jVUkgON7/s1347/ac9e8422-1e30-480e-a01d-8e8696495fd9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="898" data-original-width="1347" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu2N4dLyIu0xUpmh0M_fmpgt-LbGr1d9Wk-rrTBCkddlA2_sL6cFRrv4Kg3HBPKc9PVxZpC7JGuB9PIsUowoIOXmHPdFjhZLAX2tP7mhIN0Qpq0S_UH2UHehd8fc5BKmdX43PjQRXkXwSr3u_0LagMXMMW_JU7GmaOzfC3FxJWKNAOES0IRsA5jVUkgON7/w640-h426-rw/ac9e8422-1e30-480e-a01d-8e8696495fd9.jpg" width="640" /></a></div>Peringatan Maulid Nabi itu diisi dengan siraman rohani yang disampaikan Ustadz Khairul Rafiqi Lc, tentang Mencintai Rasulullah, Meneladani Akhlaknya, Merawat Indonesia.Tema itu menekankan pentingnya kecintaan kepada Rasulullah yang diwujudkan melalui keteladanan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai kejujuran, amanah, kedisiplinan, kasih sayang dan tanggung jawab menjadi bagian dari ajaran yang perlu diterapkan dalam kehidupan.Saifuddin juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi kerja sama seluruh pihak sehingga peringatan Maulid Nabi dapat terlaksana dengan baik.Tak hanya ceramah, acara maulid juga diisi dengan penampilan Bercerita Kisah Nabi dari siswa MIN 27 Aceh Besar dan MIN 8 Aceh Besar, serta pidato dari siswa MIN 20 Aceh Besar."Pada momentum ini, keluarga besar Kemenag Aceh Besar juga menyalurkan santunan untuk 15 anak yatim yang berasal dari beberapa madrasah di Aceh Besar. Semoga dapat membantu dan meringankan beban kebutuhan," ujar Yahwa.Maulid Nabi dihadiri Kakanwil Kemenag Aceh, Wakil Bupati Aceh Besar, Kapolres Aceh Besar serta tamu undangan lainnya di Aceh Besar dan Banda Aceh.(Cek Man/*)

Kemenag Aceh Besar Peringati Maulid Nabi, Yahwa: Teladani Akhlak Rasulullah secara Utuh

lamurionline.com -- Aceh Besar - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di Kant...

Majelis Taklim Penyuluh Akhwat Tampilkan Shalawat, Semarakkan Peringatan Maulid Nabi di Kantor Kemenag Aceh Besar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD2IX6MLDoPgfKmTdRO1D-c5ttM0vF9GWjZZyY_Z5Q9nPiyAOC8TsHk91H0QDtjs9el1BoMgL3f1iC8kn0c0vqZzRF25-A-3-thcHF9bZu_d_irNqr9fJ5swj4i5JVkqsXaV-Sj4XFVaSW9oZH-V5KrG5PXVGgAJUKqKRVRu8x68VHBw7rIovDZZagjrg/s4032/1000129580.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3024" data-original-width="4032" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD2IX6MLDoPgfKmTdRO1D-c5ttM0vF9GWjZZyY_Z5Q9nPiyAOC8TsHk91H0QDtjs9el1BoMgL3f1iC8kn0c0vqZzRF25-A-3-thcHF9bZu_d_irNqr9fJ5swj4i5JVkqsXaV-Sj4XFVaSW9oZH-V5KrG5PXVGgAJUKqKRVRu8x68VHBw7rIovDZZagjrg/w640-h480-rw/1000129580.jpg" width="640" /></a></div> LAMURIONLINE.COM | ACEH BESAR - Suasana religius dan penuh kekhidmatan mewarnai penampilan shalawat oleh Majelis Taklim Penyuluh Akhwat Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H.Penampilan shalawat tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik dalam rangkaian kegiatan Maulid. Para anggota Majelis Taklim Penyuluh Akhwat tampil dengan penuh semangat dan kompak melantunkan shalawat sebagai bentuk ungkapan cinta kepada Rasulullah SAW.Lantunan shalawat yang dipimpin oleh ustazah Fazliana, S.Ag (Penyuluh kec. Darussalam) mendapat perhatian dan apresiasi dari para jamaah dan tamu undangan. Nuansa keislaman semakin terasa ketika seluruh peserta turut menghayati lantunan shalawat tersebut.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs3XWrORVWV3ahSVzqqWhbexnROy_V7NLxYIg9eAAcyUD8A5jH31wxXAzbkdCfwOxElbACqXQDuhsF2DZ8WJ_u-QEtvfzXmIm8wswe2BfByQGUJFgYMQHhrV4sGpXuyHKBGDk0XjXwMXNA5-UG55O1uYDBmPYbMmxiNO6LI4h_YZ5mQeLJ9T2HsO9HVok/s4032/1000129582.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3024" data-original-width="4032" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhs3XWrORVWV3ahSVzqqWhbexnROy_V7NLxYIg9eAAcyUD8A5jH31wxXAzbkdCfwOxElbACqXQDuhsF2DZ8WJ_u-QEtvfzXmIm8wswe2BfByQGUJFgYMQHhrV4sGpXuyHKBGDk0XjXwMXNA5-UG55O1uYDBmPYbMmxiNO6LI4h_YZ5mQeLJ9T2HsO9HVok/w640-h480-rw/1000129582.jpg" width="640" /></a></div> Ketua Majelis Taklim Penyuluh Akhwat Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, Ustazah Syathriah, S.Ag., M.Ag., menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW."Melalui lantunan shalawat, kita berharap kecintaan kepada Rasulullah SAW semakin tumbuh dan nilai-nilai keteladanan beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.*

Majelis Taklim Penyuluh Akhwat Tampilkan Shalawat, Semarakkan Peringatan Maulid Nabi di Kantor Kemenag Aceh Besar

LAMURIONLINE.COM | ACEH BESAR - Suasana religius dan penuh kekhidmatan mewarnai penampilan shalawat oleh Majelis Taklim Penyuluh Akhwat Kem...

Pemkab Aceh Besar dan BNN RI Siap Tangani Kawasan Rawan Tanaman Terlarang Jadi Lahan Produktif

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig2Wre-tBaRCdAqTq71Iyx8J73IvoEs4anUPTOZLjnJ6EVwVtfI3TcQ0dTsGRgL1yq2MlQcF2NqJPW_OPoSFcxIpG-qYLTiQ7Uua8QdAAwmCes7eg8bUyRHf4r6FcpVbylXTWQ-0N_FBPd3hpfNLrIPKOfrWiFvYiSelGNpPs8UJPt2dK6JLhBFyJupig/s1040/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2006.48.23.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="694" data-original-width="1040" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig2Wre-tBaRCdAqTq71Iyx8J73IvoEs4anUPTOZLjnJ6EVwVtfI3TcQ0dTsGRgL1yq2MlQcF2NqJPW_OPoSFcxIpG-qYLTiQ7Uua8QdAAwmCes7eg8bUyRHf4r6FcpVbylXTWQ-0N_FBPd3hpfNLrIPKOfrWiFvYiSelGNpPs8UJPt2dK6JLhBFyJupig/w640-h428-rw/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2006.48.23.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syukri A Jalil wakili Bupati sampaikan sambutan pada acara Rapat Sinegi Program Stakeholder kawasan rawan tanaman terlarang di Aula BGTK, Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (29/9/2026). FOTO/ MC ACEH BESAR</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div> LAMURIONLINE.COM I KOTA JANTHO - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI terus memperkuat sinergi dalam menangani kawasan rawan tanaman terlarang melalui pendekatan terpadu yang tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga pencegahan, pemberdayaan masyarakat, edukasi, serta pengembangan alternatif ekonomi.Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat Sinergi Program Stakeholders pada Kawasan Rawan Tanaman Terlarang di Aceh Besar, yang berlangsung di Aula Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Aceh, Jalan Tengku Cot Malem, Gampong Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (29/9/2026).\Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Drs. Aldrin M.P. Hutabarat, Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, Kapolres Aceh Besar AKBP Chairul Ikhsan SIK, perwakilan Kodim 0101/KBA, para Kepala BNNK se-Aceh, serta sejumlah kepala OPD Aceh Besar terkait.Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil mengatakan persoalan tanaman terlarang tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan penegakan hukum. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan keamanan, kesehatan masyarakat, ketahanan sosial, perekonomian, pendidikan, kesejahteraan, serta masa depan generasi muda.“Persoalan tanaman terlarang tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan penegakan hukum semata. Persoalan ini berkaitan erat dengan keamanan, kesehatan masyarakat, ketahanan sosial, perekonomian, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta masa depan generasi muda,” ujarnya.Karena itu, Pemkab Aceh Besar berkomitmen terus meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kawasan rawan melalui pendekatan yang terpadu, terukur, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.Syukri menegaskan, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan tidak boleh hanya dilihat dari sisi persoalannya. Pemerintah dan seluruh stakeholder juga harus melihat potensi, kebutuhan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar dalam menyusun program intervensi.“Kita tidak ingin masyarakat yang berada di kawasan rawan hanya dilihat dari persoalannya. Kita juga harus melihat potensi, kebutuhan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan tersebut,” katanya.Menurutnya, program penanganan perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, penguatan ketahanan keluarga, pembangunan pertanian, peningkatan keterampilan, serta penciptaan alternatif mata pencaharian yang legal dan berkelanjutan.Wabup Syukri juga mengaharapkan adanya pemetaan kawasan rawan yang akurat, penguatan pengawasan, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta pengembangan alternatif ekonomi produktif bagi masyarakat.“Masyarakat di kawasan rawan tidak boleh semata-mata dipandang sebagai bagian dari persoalan. Sebaliknya, masyarakat harus kita tempatkan sebagai bagian penting dari solusi,” tegas Syukri.Ia mengatakan, pemerintah daerah bersama BNN dan seluruh stakeholder perlu membuka ruang partisipasi masyarakat agar mereka memiliki kesadaran, keberanian, dan kemampuan untuk bersama-sama menjaga lingkungan.“Pemerintah daerah bersama BNN dan seluruh stakeholder harus mampu menghadirkan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.Syukri menambahkan, apabila terdapat masyarakat yang selama ini bergantung pada tanaman terlarang sebagai sumber penghasilan, maka pendekatan yang dibangun harus disertai dengan program pemberdayaan dan pengembangan komoditas alternatif yang memiliki nilai ekonomi.“Upaya pencegahan tidak hanya berbicara tentang larangan, tetapi juga menghadirkan harapan, kesempatan, dan sumber penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya.Ia berharap sinergi lintas sektor yang dibangun dapat menghasilkan langkah nyata dan berkelanjutan dengan mengedepankan pendekatan pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi, edukasi, serta pembangunan alternatif ekonomi masyarakat.“Kita harus membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan dan masyarakat dari ancaman tanaman terlarang adalah tanggung jawab kita semua,” pungkas Syukri.Deputi BNN RI: Kawasan Rawan Harus DipulihkanSementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI Irjen Pol. Drs. Aldrin M.P. Hutabarat mengatakan penanganan kawasan rawan narkoba membutuhkan strategi yang terintegrasi dan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum.“Penanganan permasalahan narkoba termasuk pengurangan pasokan tidak bisa dilaksanakan dengan hanya penegakan hukum semata,” ujar Aldrin.<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijzsjAJei2T_R0M6FdNQbWDncWh9f8J7LekeIoz4BrFHiBmUD9cDs3s3-MBqwcuthVi2Neb4hbTs9eiyYUr1ngh5YH7Jlz3Gr0KlwgtYvHCKb3rmEOKMQbirT69PUZAzlvy-nCz0VCGlIPm8Fg6zjIQ6VZROZRY_HzkGaPrN6Hcaym3V3jyusC3ApVt-o/s1280/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2006.48.29.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="831" data-original-width="1280" height="416" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijzsjAJei2T_R0M6FdNQbWDncWh9f8J7LekeIoz4BrFHiBmUD9cDs3s3-MBqwcuthVi2Neb4hbTs9eiyYUr1ngh5YH7Jlz3Gr0KlwgtYvHCKb3rmEOKMQbirT69PUZAzlvy-nCz0VCGlIPm8Fg6zjIQ6VZROZRY_HzkGaPrN6Hcaym3V3jyusC3ApVt-o/w640-h416-rw/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2006.48.29.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syukri A Jalil teruma bingkisan dari Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Drs. Aldrin M.P. Hutabarat, S.H., M.Si di Aula BGTK, Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (29/9/2026). FOTO/ MC ACEH BESAR</td></tr></tbody></table> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9d9-5LUJCl3bfisUIUCj0FuakBJews5QL66ihgkqUzYFrvq5seloVD61nDmUbCfhtHaM2dQLk0aLdiGKT1unVE_8NdnQKAW6eBRpcUpssLaGxvIrAJ9gC6mMuJxbdfe0QHuHDUHVWLhYej5bmhtFjIWFvQY7OZ8J8RyGKfzjha5YZYtMr3Laxu_v7K6w/s1040/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%204.jpeg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="694" data-original-width="1040" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9d9-5LUJCl3bfisUIUCj0FuakBJews5QL66ihgkqUzYFrvq5seloVD61nDmUbCfhtHaM2dQLk0aLdiGKT1unVE_8NdnQKAW6eBRpcUpssLaGxvIrAJ9gC6mMuJxbdfe0QHuHDUHVWLhYej5bmhtFjIWFvQY7OZ8J8RyGKfzjha5YZYtMr3Laxu_v7K6w/w640-h428-rw/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%204.jpeg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Irjen Pol Drs. Aldrin M.P. Hutabarat, S.H., M.Si sampaikan sambutan sekaligus membuka Rapat Sinergi Program Stakeholder kawasan rawan tanaman terlarang, di Aula BGTK, Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Selasa (29/9/2026). FOTO/ MC ACEH BESAR</td></tr></tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxKQii0ytKueZlnZRdtUB94s0Q8rVDVp8oYGSLfVF9L13hLs8sxpNIfUDymuAAGs1LySa7z0NG_s7O2z0n5PMcvw-Yp0ukAdJl8r4ezWhp3V2QGKtGtVtht14NdREKlP6v0s2z0rIGtp2fFtipdbb0anF6-AzXw6V65_pnI4ZB0UuQ6L-mR7FL9Hl9Nzk/s1040/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2006.48.27.jpeg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="694" data-original-width="1040" height="428" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxKQii0ytKueZlnZRdtUB94s0Q8rVDVp8oYGSLfVF9L13hLs8sxpNIfUDymuAAGs1LySa7z0NG_s7O2z0n5PMcvw-Yp0ukAdJl8r4ezWhp3V2QGKtGtVtht14NdREKlP6v0s2z0rIGtp2fFtipdbb0anF6-AzXw6V65_pnI4ZB0UuQ6L-mR7FL9Hl9Nzk/w640-h428-rw/WhatsApp%20Image%202026-09-30%20at%2006.48.27.jpeg" width="640" /></a></div> Ia menjelaskan, BNN memiliki pemetaan kawasan rawan narkoba di seluruh Indonesia sebagai dasar dalam menentukan program intervensi. Dalam pemetaan yang disampaikan pada forum tersebut, terdapat kawasan yang masuk kategori bahaya maupun waspada, termasuk sejumlah kawasan di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.Untuk Aceh Besar, Aldrin menyebut terdapat enam kawasan berstatus bahaya dan tiga kawasan berstatus waspada. Enam kawasan yang disebutnya meliputi Desa Bilui, Desa Lamlung, Desa Lampisang Daya, Desa Ie Seum, hingga Pulo Aceh.Menurut Aldrin, penetapan status kawasan dilakukan dengan melibatkan BNN, aparat penegak hukum, aparat desa, dan masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi kerawanan, termasuk upaya pengurangan pasokan dan pengurangan permintaan narkoba.Karena itu, ia mendorong agar hasil pemetaan tersebut ditindaklanjuti melalui program yang konkret dan terkoordinasi, terutama dengan mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di setiap kawasan.“Kita perlu merumuskan program dan aksi bersama untuk memulihkan kawasan rawan tanaman terlarang dengan mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia agar ekonomi masyarakat berkembang,” katanya.Aldrin mengatakan, program pemberdayaan alternatif perlu diarahkan agar masyarakat yang sebelumnya terlibat dalam kultivasi maupun distribusi tanaman terlarang memiliki kesempatan untuk beralih ke kegiatan yang legal, produktif, mandiri, dan berdaya saing.Ia juga mendorong keterlibatan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat dalam menjalankan program secara terpadu.Menurutnya, sinergi tersebut penting agar penanganan kawasan rawan tidak berjalan secara parsial, melainkan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.Aldrin mengapresiasi seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian dalam upaya menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.Ia berharap rapat sinergi tersebut dapat memperkuat kesamaan persepsi dan menghasilkan langkah bersama dalam memulihkan kawasan rawan tanaman terlarang di Aceh Besar.“Semoga rapat kerja ini semakin memperkuat sinergi dan bersama seluruh elemen bangsa untuk menyatukan persepsi dan bergerak bersama,” pungkasnya.(**)

Pemkab Aceh Besar dan BNN RI Siap Tangani Kawasan Rawan Tanaman Terlarang Jadi Lahan Produktif

Wakil Bupati Aceh Besar Drs H Syukri A Jalil wakili Bupati sampaikan sambutan pada acara Rapat Sinegi Program Stakeholder kawasan rawan tana...

Meninjau Ulang Nisab Zakat Emas di Aceh

Oleh:  Mulkan Tarida Tua Tampubolon, Lc, MHIDosen Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  STAI Aceh Tamiang<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJiTerZAPO9O3FLGyX1kxMTLU6PBTIORKkzCxc7Wth2omXqldOZEn0WUbsHIzYK01sb7Kx21qmX7I4-PJ82X7_wKIa05oFH4usDwlitgdKB4vbzhHGzRkZiJ4dn8r7c-mNwwKhW3B-sfNhEiOk8ahX6ab-EwvBh4WZP0tbvhnuE5bhJA_Q6E-JrzusXAU/s566/1000128297.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="566" data-original-width="441" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJiTerZAPO9O3FLGyX1kxMTLU6PBTIORKkzCxc7Wth2omXqldOZEn0WUbsHIzYK01sb7Kx21qmX7I4-PJ82X7_wKIa05oFH4usDwlitgdKB4vbzhHGzRkZiJ4dn8r7c-mNwwKhW3B-sfNhEiOk8ahX6ab-EwvBh4WZP0tbvhnuE5bhJA_Q6E-JrzusXAU/s320-rw/1000128297.png" width="249" /></a></div>Nisab zakat emas adalah jumlah minimal kepemilikan emas dalam satu tahun yang menjadi acuan seseorang diwajibkan membayar zakat emas atau tidak. Adapun ketentuan nisab zakat emas dalam hadis Nabi saw adalah: “Tidak ada kewajiban zakat pada emas yang kurang dari 20 mistqal….”. (HR. Abu Dawud dan An-Nasai) dan Hadis Nabi saw: “…dan untuk emas anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar…” (HR. Abu Dawud). Dalam hadis tersebut menegaskan, zakat emas wajib ditunaikan zakatnya ketika sudah mencapai batas nisabnya, yiatu 20 dinar/mistqal. Dapat juga kita pahami, zakat emas yang dikeluarkan adalah setengah dinar dari 20 dinar/mistqal atau setara dengan 2,5%. Terminologi dinar/mistqal tidak lagi digunakan di zaman sekarang, melainkan menggunakan satuan gram. Oleh sebab itu, diperlukan konversi, yaitu mengubah nilai suatu satuan ke satuan yang lain. Dalam hal ini mengubah satuan berat dinar/mistqal ke satuan berat gram. Ketika dilakukan konversi satuan dinar/mistqal ke satuan gram, para ulama berbeda pendapat. Dalam ukuran emas tertentu menurut sebagian ulama wajib dizakati sebab telah mencapai nisab, sedangkan menurut ulama lain tidak wajib zakat sebab belum mencapai nisab. Perbedaan ini karena satuan berat emas di zaman Nabi saw tidak sama dengan satuan berat emas zaman sekarang. Nisab zakat emas 20 dinar/mistqal, namun bila dikonversi kepada satuan berat gram maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Pendapat ulama mazhab Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengatakan, 20 dinar/mistqal setara dengan 77,5 gram, ulama mazhab Hanafiyah mengatakan 107,75 gram, dan sebagian kecil pendapat ulama yang mengatakan 93,3 gram, atau 94 gram, atau 96 gram. Namun pendapat mayoritas ulama kontemporer dan lembaga-lembaga zakat di negara-negara Islam menetapkan 20 dinar/mistqal setara dengan 85 gram. Dari perbedaan ulama di atas, Badan Amil Zakat (Baznas) Pusat, MUI Pusat, dan Kementerian Agama RI menetapkan nisab zakat emas merujuk kepada pendapat mayoritas ulama kontemporer yaitu 85 gram. Sedangkan Baitul Mal Aceh (BMA) dan MPU Aceh menggunakan nisab emas 94 gram. Ini menjadikan Aceh satu-satunya provinsi yang berbeda nisab zakat emasnya secara nasional. Ketentuan BMA menetapkan nisab zakat emas mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3 tahun 2021, mengadopsi keputusan MPU Aceh mengacu kepada Fatwa MPU Aceh Nomor 09 tahun 2013 tentang Zakat Kelapa Sawit, Sarang Burung Walet dan Hasil Tambang. Sementara Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) BMA dan MPU Aceh menetapkan dan memutuskan menggunakan nisab zakat emas yang tidak sesuai dengan pendapat mayoritas ulama kontemporer, adalah sebagai bentuk tindakan ihtiyath (preventif atau kehati-hatian) dalam menerapkan zakat terhadap harta muzakki atau calon muzakki. Dalam ketentuan fikih, mendahulukan pendapat mayoritas ulama dan mengikuti prinsip kehati-hatian (ihtiyath) sebenarnya bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Karena keduanya merupakan prinsip yang digunakan dan saling melengkapi, namun penerapannya bergantung pada situasi yang hadapi.Karena itu, kapan harus mendahulukan pendapat mayoritas ulama dan kapan harus memilih sikap kehati-hatian, berikut penjelasannya: Secara umum, pendapat mayoritas ulama lebih aman diikuti dengan alasan, pertama, pendapat mayoritas ulama biasanya didasarkan pada dalil yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih komprehensif dan disepakati oleh sebagian besar dari ulama yang mumpuni. Kedua, menghindari pendapat yang janggal (syadz) dan menjaga agar tidak terjebak dalam pendapat minoritas yang terlalu longgar atau menyimpang dari konsensus umum. Ketiga, pendapat mayoritas ulama itu sendiri sudah mencakup unsur kehati-hatian karena dirumuskan oleh banyak kepala (pemikir) dan melalui proses penyaringan dalil dan hukum yang cukup ketat dan teliti.Adapun penerapan sikap kehati-hatian (ihtiyath) paling tepat digunakan ketika terjadi perbedaan pendapat yang sangat kuat. Jika sebagian besar ulama menghukumkan sesuatu sebagai makruh, namun ada sebagian kecil ulama yang mengharamkannya, maka sikap ihtiyath adalah meninggalkannya. Sebagai contoh, mayoritas ulama menyatakan bahwa menyentuh lawan jenis yang bukan mahram membatalkan wudhu. Namun, mazhab Hanafi menyatakan tidak batal kecuali disertai syahwat. Sebagai sikap ihtiyath di sini adalah tetap berwudhu kembali jika menyentuh lawan jenis, karena cara ini sah dan selamat menurut seluruh mazhab. Sikap hati-hati sangat baik diamalkan ketika dalam kondisi normal, sehat, dan mampu memilih opsi yang paling bersih dan aman dari dosa.Sikap kehati-hatian tidak boleh dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan dampak negatif berikut: Pertama, menimbulkan keraguan/was-was. Jika sifat hati-hati berubah menjadi keraguan yang terus-menerus (misalnya mengulang-ulang wudhu atau mengulang-ulang takbiratul ihram dalam shalat karena merasa belum sah), maka hal ini dilarang.Kedua, menyulitkan diri sendiri (Masyaqqah). Islam adalah agama yang memudahkan. Jika dalam kondisi darurat, sakit, atau bersafari (perjalanan jauh), mengambil keringanan (rukhshah) berdasarkan pendapat ulama yang valid justru lebih utama daripada memaksakan diri bersikap ihtiyat yang memberatkan.Karena itu, dalam konteks nisab zakat emas di Aceh, mengedepankan pendapat mayoritas ulama (MUI Pusat dan ulama organisai masyarakat atau praktisi zakat) dari ihtiyath atau kehati-hatian ulama Aceh merupakan hal yang dianjurkan dan lebih maslahat, dengan tidak mengesampingkan ihtiyath atau kehati-hatian ulama Aceh dalam konteks lain. Jadi dengan ulama/MPU Aceh mengikuti pendapat mayoritas ulama (MUI Pusat dan lainnya) dalam hal nisab zakat emas, justru lebih penuh kehati-hatian lagi, karena memiliki payung hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. MPU Aceh dalam aturannya memang diperbolehkan mengeluarkan fatwa terhadap suatu perkara yang berbeda dengan fatwa MUI Pusat, karena MPU Aceh bukan bawahan MUI Pusat, namun setidaknya MPUAceh sebelum mengeluarkan fatwa ada baiknya melakukan perbandingan pandangan ke lembaga MUI Pusat atau melakukan kajian akademik dengan akademisi atau praktisi zakat, sehingga tidak memilih jalan ihtiyath atau kehati-hatian sendiri yang dapat menimbulkan keraguan dan kesulitan di tengah masyarakat. Akhirnya saya menyimpulkan dan menyarankan, sekaligus sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji ulang nisab zakat emas di Aceh sebagai berikut: Pertama, langkah terbaik adalah mengikuti pendapat mayoritas ulama dari kehati-hatian (ihtiyath) ulama. Maka dalam hal konversi nisab zakat emas dari satuan berat dirham/mistqal kepada satuan berat gram adalah mengikuti pendapat mayoritas ulama, yaitu 85 gram.Kedua, mengikuti pendapat mayoritas ulama lebih menenangkan hati dan pikiran, karena ulama dalam mengambil kesimpulan penuh dengan kehati-hatian dan pemikiran yang jernih dan mendalam. Ketiga, ulama dalam mengambil kesimpulan hukum dari antara perbedaan yang ada juga menggunakan tindakan kehati-hatian. Jadi kehati-hatian (Ihtiyath) itu sendiri pada dasarnya sudah mencakup dalam pendapat mayoritas ulama.Keempat, penerapan nisab zakat emas 94 gram di Aceh menimbulkan keraguan atau was-was dan kesulitan (masyaqqoh) di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi muzakki atau calon muzakki. Muzakki atau calon muzakki bisa saja memiliki usaha di Aceh atau juga di luar Aceh, sehingga dalam penghitungan zakat menimbulkan kesulitan.Saya lengkapi tulisan ini dengan saran, pertama, bagi pemangku kebijakan, baik MPU Aceh, DPS BM Aceh, DPR Aceh agar meninjau ulang nisab zakat emas dalam Qanun Aceh 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tetang Perubahan Qanun Aceh tentang Baitul Mal.Kedua, para praktisi zakat, akdemisi, dan insan media agar ikut andil memberikan masukan dan saran bagi pemangku kepentingan, agar nisab zakat emas di Aceh segera dilakukan perubahan, yaitu mengikuti pendapat mayoritas ulama: 85 gram emas. Editor: Sayed M. Husen

Meninjau Ulang Nisab Zakat Emas di Aceh

Oleh: Mulkan Tarida Tua Tampubolon, Lc, MHI Dosen Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf STAI Aceh Tamiang Nisab zakat emas adalah jumlah minimal...

Tingkatkan Pemahaman Fardhu ‘Ain, Penyuluh Agama Bimbing Warga Binaan LAPAS

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpK-deNQgdVaQ3wCopsbuPIhDM9FIPDuIsxFU73MIHRm6ZIsNwFJN4uhxYbFgTxP-22tYACyahHzkHhSn5lUgeOBl14gYRc0lCzasxagmRbJicG4mhYzQK_eL-ncMB6NhmxEs2L9WCTtYR7ZESIzML3mPlQVGtwoVTOM1roolcL-KU97kxzO9Uo7Q6oek/s1600/1000128274.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="737" data-original-width="1600" height="294" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpK-deNQgdVaQ3wCopsbuPIhDM9FIPDuIsxFU73MIHRm6ZIsNwFJN4uhxYbFgTxP-22tYACyahHzkHhSn5lUgeOBl14gYRc0lCzasxagmRbJicG4mhYzQK_eL-ncMB6NhmxEs2L9WCTtYR7ZESIzML3mPlQVGtwoVTOM1roolcL-KU97kxzO9Uo7Q6oek/w640-h294-rw/1000128274.jpg" width="640" /></a></div> LAMURIONLINE.COM | LHOKNGA – Lima Penyuluh Akhwat Kemenag Kabupaten Aceh Besar laksanakan pengajian rutin mingguan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Lhoknga, Selasa, 29 September 2026. Kajian yang diusung hari ini merupakan Pelajaran Ke-5 Tentang Perempuan – Perempuan Mahram Kitab Fadhu ‘Ain Karangan Al Haj Irfan Yahya. Adapun rincian materi hari ini merupakan perempuan yang haram dinikahkan dan yang haram atas orang yang berhadas.Tentang Fardhu 'Ain merupakan bagian wajib yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimat. Tidak terlepas mereka yang berada didalam Lapas. Pengajian ini dihadiri oleh 20 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) khususnya perempuan dan bebas bertanya pada sesi pertanyaan.WBP terlihat interaktif mengikuti kajiannya dengan membaca langsung Kitab Arab Jawi yang tertera. Selanjutnya materi lengkapnya disampaikan dan dijelaskan oleh Ustazah Zahratil Ainiah, S.I.Kom, Penyuluh dari KUA Kecamatan Lhoknga. Adapun keempat penyuluh lainnya merupakan gabungan Penyuluh dari KUA Darul Imarah Ustazah Syathriah, M.Ag, Rina Mailiana, SHI dari KUA Peukan Bada Serta Ustazah Khazarriatul Hadisah, SHI dan Ustazah Azizah, S.Sos dari KUA Kecamatan Leupung.Untuk diketahui, kegiatan positif ini merupakan i’tikad baik hasil jalinan kerjasama antara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar dengan LAPAS Kelas III Lhoknga. (Zahratil Ainiah)

Tingkatkan Pemahaman Fardhu ‘Ain, Penyuluh Agama Bimbing Warga Binaan LAPAS

LAMURIONLINE.COM | LHOKNGA – Lima Penyuluh Akhwat Kemenag Kabupaten Aceh Besar laksanakan pengajian rutin mingguan di Lembaga Pemasyarakata...

PORSENI ke-8 K2MI Aceh Besar Ditutup, Kasi Penmad: Anak-Anak Harus Berani Naik Panggung

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCaB49dC1iv_xf3eNuB_qPKk2MHa7dOlzjP5q8mxDS6_XS_aW4Ch8AMxRwjwtEHpZKv27rm3eApFsLVNTDmZaZCCq63p3KIZYPEeGlzXwKuXgzL-MWU9lLY_X3TBKMEWfiCKW7g70JZVxWKlOnp5oEgTqKltrjdjzUzg9dKwVftL6V2ZiG44t6AgqsGOM/s1600/1000128018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCaB49dC1iv_xf3eNuB_qPKk2MHa7dOlzjP5q8mxDS6_XS_aW4Ch8AMxRwjwtEHpZKv27rm3eApFsLVNTDmZaZCCq63p3KIZYPEeGlzXwKuXgzL-MWU9lLY_X3TBKMEWfiCKW7g70JZVxWKlOnp5oEgTqKltrjdjzUzg9dKwVftL6V2ZiG44t6AgqsGOM/w640-h480-rw/1000128018.jpg" width="640" /></a></div> LAMURIONLINE.COM | ACEH BESAR — Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) ke-8 Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (K2MI) Aceh Besar resmi berakhir. Rangkaian kegiatan yang mempertemukan peserta didik madrasah ibtidaiyah dari berbagai madrasah di Aceh Besar tersebut ditutup oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar yang diwakili Kasi Pendidikan Madrasah, H. Suryadi, S.Ag., M.Pd.Dalam sambutan penutupan, H. Suryadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pendamping, guru, kepala madrasah, panitia, serta semua pihak yang telah menyukseskan PORSENI ke-8.Ia secara khusus mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih juara. Namun, kepada peserta yang belum memperoleh juara, ia berpesan agar tidak merasa gagal atau berkecil hati.“Selamat kepada anak-anak yang menjadi juara. Bagi yang belum dipanggil sebagai juara, jangan berkecil hati. Juara itu bukan hanya tentang piala dan medali. Anak-anak semua memiliki kesempatan untuk menjadi hebat dengan terus belajar dan berusaha,” ujarnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBVnjJAWjE43A9BQXL8bNF0NtAlEItvJhM3k_8fSUdzD9fizeaM38tVPpMjPQPQaXyaLgXcB0XgiMSgrqTJnn0KjM8MN5sewxAnByDF2xX75JD2kkVSFy2x5NHDUlOxMsguiP-N1fW1hXTSq3NbttF8UNLVNOBNF4mxGt-i0rEG7cOcEDUS1yRq1ePV6c/s1600/1000128019.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBVnjJAWjE43A9BQXL8bNF0NtAlEItvJhM3k_8fSUdzD9fizeaM38tVPpMjPQPQaXyaLgXcB0XgiMSgrqTJnn0KjM8MN5sewxAnByDF2xX75JD2kkVSFy2x5NHDUlOxMsguiP-N1fW1hXTSq3NbttF8UNLVNOBNF4mxGt-i0rEG7cOcEDUS1yRq1ePV6c/w640-h480-rw/1000128019.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihI6wPPQ5H-0Q4ql6aU-wfHdMjT4NFKFgcDM4o8jxqrS3-HtgR9HD4fZcLpiD2dggmNxhllzvYe1xrnnlTxfNF3MzfI-Be-Rql_Hd4VuutMs-wlZNAJF4sOd2ZLMH-mwms9IkaE_ogPjPoi5nqDgDBccG1bYSDpL8eTvCxPkPnl-POt07FxU30b2exFU4/s1600/1000128020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihI6wPPQ5H-0Q4ql6aU-wfHdMjT4NFKFgcDM4o8jxqrS3-HtgR9HD4fZcLpiD2dggmNxhllzvYe1xrnnlTxfNF3MzfI-Be-Rql_Hd4VuutMs-wlZNAJF4sOd2ZLMH-mwms9IkaE_ogPjPoi5nqDgDBccG1bYSDpL8eTvCxPkPnl-POt07FxU30b2exFU4/w640-h480-rw/1000128020.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh68mRcEJGXAtV6_d5BnqGlVXkDgzzGi9lce-VOz3dyRlPC854NnNY4bgKIJcePFq0X6v_NKS9SSs1kD0Je0ozXIBDjT5PpLLZ-9BqjMtVRb6aC1ZfviWnnkogAXAd6BUJSER_2FR2cjVmqZxbfCCCJ1_Mgyln4JE4CzGaKDL5hhfeUj9TR3Y7o3S8nXQE/s1600/1000128021.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="640" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh68mRcEJGXAtV6_d5BnqGlVXkDgzzGi9lce-VOz3dyRlPC854NnNY4bgKIJcePFq0X6v_NKS9SSs1kD0Je0ozXIBDjT5PpLLZ-9BqjMtVRb6aC1ZfviWnnkogAXAd6BUJSER_2FR2cjVmqZxbfCCCJ1_Mgyln4JE4CzGaKDL5hhfeUj9TR3Y7o3S8nXQE/w480-h640-rw/1000128021.jpg" width="480" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg1SCHvg7b9ZSBOdqyNsjryG3xh-FE2qSjW2DIIAZgRY80I93bTiwXL80UOD4GE5IPqv8LLEBWenl7Uj0Sbv2gq70u55fpd8Csk1OYwK_UyH3KXvDYmkqOv7JxMo7o9oHA5d6BKdbanpLrjoQvO8fn1fXIFcK_TekxnWKSy6Lp06vt3QBFDPei5PcheQY/s1600/1000128022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg1SCHvg7b9ZSBOdqyNsjryG3xh-FE2qSjW2DIIAZgRY80I93bTiwXL80UOD4GE5IPqv8LLEBWenl7Uj0Sbv2gq70u55fpd8Csk1OYwK_UyH3KXvDYmkqOv7JxMo7o9oHA5d6BKdbanpLrjoQvO8fn1fXIFcK_TekxnWKSy6Lp06vt3QBFDPei5PcheQY/w640-h480-rw/1000128022.jpg" width="640" /></a></div> Menurutnya, para juara yang lahir dari PORSENI ini nantinya akan kembali ke madrasah masing-masing dan dapat menjadi motivasi serta inspirasi bagi peserta didik lainnya.“Juara di sini, tetapi nanti kembali ke madrasah untuk mendampingi anak-anak yang lain. Teruslah berusaha menjadi anak-anak hebat,” pesannya.Banyak Anak Aceh Besar Jadi Duta AcehH. Suryadi juga mengingatkan bahwa Aceh Besar memiliki banyak peserta didik yang memiliki potensi luar biasa. Tidak sedikit anak-anak Aceh Besar yang kemudian dipercaya menjadi duta dan mewakili Aceh pada berbagai ajang tingkat nasional bahkan internasional.Hal tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa madrasah di Aceh Besar memiliki sumber daya peserta didik yang sangat potensial dan perlu terus dikembangkan.“Kita sudah melihat banyak anak-anak dari Aceh Besar yang menjadi duta dan mewakili Aceh di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa diri kita tidak memiliki kelebihan,” katanya.Ia menegaskan bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan peran masing-masing.“Kita semua memiliki kelebihan masing-masing. Tidak ada di antara kita yang tidak bermanfaat,” tegasnya.Untuk menggambarkan bahwa setiap makhluk memiliki manfaat, ia memberikan sebuah perumpamaan sederhana. Bahkan lalat yang berukuran kecil dan sering dianggap sebagai hewan yang menjijikkan pun tetap memiliki peran dalam kehidupan.Pesan tersebut menjadi pengingat agar anak-anak tidak minder ketika belum berhasil dalam suatu perlombaan. Kegagalan dalam satu kesempatan bukan berarti tidak memiliki potensi untuk berhasil pada kesempatan berikutnya.PORSENI Melatih Mental dan KeberanianLebih lanjut, H. Suryadi menyampaikan bahwa keberadaan PORSENI memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perlombaan untuk menentukan pemenang.Menurutnya, kegiatan seperti PORSENI merupakan bagian dari proses pendidikan untuk melatih mental, keberanian, disiplin, sportivitas, tanggung jawab, dan kepercayaan diri peserta didik.“Dengan adanya kegiatan PORSENI ini, mental anak-anak kita dilatih. Kalau hanya dilatih saja tetapi tidak pernah naik panggung, tidak pernah bertanding, anak-anak juga tidak akan menjadi hebat,” jelasnya.Karena itu, ia mendorong para guru dan pembina untuk terus memberikan kesempatan kepada peserta didik agar berani tampil, berkompetisi, dan menunjukkan kemampuan mereka.Baginya, panggung perlombaan bukan hanya tempat untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi anak-anak untuk mengenal kemampuan diri, menerima hasil, menghargai orang lain, dan bangkit ketika belum berhasil.Persiapkan Generasi Hebat Masa DepanMenutup sambutannya, H. Suryadi mengajak seluruh insan madrasah untuk tidak berhenti setelah PORSENI berakhir. Pembinaan bakat dan minat peserta didik harus terus dilakukan di masing-masing madrasah.“Persiapkan anak-anak kita menjadi orang-orang hebat ke depannya. Berikan mereka kesempatan untuk berkembang, tampil, dan menunjukkan kemampuan terbaiknya,” pesannya seraya dengam resmi menutup kegiatan.Sementara itu, usai dewan hakim membacakan surat keputusan pemenang dan perolehan nilai masing-masing ajang lomba, Juara Umum 1 diraih MIN 20 Aceh Besar, Juara umum 2 diraih MIN 27 Aceh Besar dan Juara Umum 3 diraih MIN 1 Aceh Besar (Athailah)

PORSENI ke-8 K2MI Aceh Besar Ditutup, Kasi Penmad: Anak-Anak Harus Berani Naik Panggung

LAMURIONLINE.COM | ACEH BESAR — Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI) ke-8 Kelompok Kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah (K2MI) Aceh Besar resmi be...

Recent Posts