LAMURIONLINE.COM I BANDA ACEH - Pengelolaan wakaf di Aceh menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan lebih produktif dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu menyamakan persepsi dan memperkuat langkah strategis dalam pendataan, sertifikasi, dan pemberdayaan wakaf di Aceh.
Anggota Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh (DPS BMA), Dr HA Gani Isa, menyampaikan hal itu saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nazir Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK) di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, Selasa (7/4/2026).
Acara pembukaan bimtek dihadiri Anggota Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) BMA Dr HA Gani Isa, anggota badan, dan para kepala bagian. Sementara Bimtek diikuti 50 peserta dari unsur badan dan sekretariat BMK se Aceh, serta unsur BMA.
Dalam pemaparannya, A Gani Isa mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 24 ribu persil tanah wakaf yang tersebar di seluruh Aceh, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Bireuen. Potensi tersebut, harus diiringi dengan pengelolaan yang tertib dan profesional agar aset wakaf dapat terdata dengan baik dan terpelihara secara optimal.
Ia menegaskan, Bimtek ini menjadi momentum menyatukan kembali data wakaf yang ada, sekaligus memperkuat komitmen semua pihak dalam menjaga dan mengembangkan aset wakaf. “Kita ingin wakaf di Aceh tidak hanya tercatat, tetapi juga terkelola dengan baik dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya tanggung jawab nazir dalam mengelola wakaf. Untuk ini, nazir harus memiliki komitmen dan kapasitas yang memadai. “Jika tidak mampu mengelola, maka sebaiknya tidak menerima amanah wakaf. Ini penting agar aset wakaf tidak terbengkalai,” tegasnya.
Baitul Mal Aceh (BMA), lanjutnya, selama ini telah memberikan dukungan kepada para nazir dalam mengembangkan wakaf produktif. Namun demikian, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai harapan.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan wakaf di Aceh dapat mempertahankan bahkan meningkatkan indeks wakaf nasional melalui penguatan wakaf produktif.
Gani Isa mendorong realisasi berbagai bentuk wakaf modern, seperti wakaf uang dan wakaf produktif.
Menurutnya, Aceh perlu memulai langkah berikutnya dengan peluncuran program wakaf uang sebagai bagian dari upaya membangun dana abadi umat.
“Demikian pula, kita harus menggerakkan masyarakat melalui sosialisasi yang masif. Potensi wakaf di Aceh sangat besar, karena masyarakatnya dikenal dermawan. Bahkan baru-baru ini masih ada yang mewakafkan dua unit toko,” ungkapnya.
Ia juga mencontohkan keberhasilan pengelolaan wakaf Baitul Asyi sebagai inspirasi dalam mengembangkan wakaf produktif di Aceh.
Menurutnya, praktik wakaf uang saat ini tidak lagi menjadi perdebatan karena telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, maupun peraturan perundang-undangan.
“Dalam fatwa MPU disebutkan bahwa wakaf uang dibolehkan berdasarkan mazhab Hanafi,” tegasnya
Dalam implementasi nantinya, wakaf uang dapat dihimpun melalui berbagai saluran, termasuk Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Baitul Mal Aceh juga dapat menempatkan kotak wakaf uang di berbagai instansi, bahkan SKPA dengan capaian wakaf terbaik berpeluang ditunjuk sebagai nazir.
Ia menambahkan, Pemerintah Aceh juga dapat mengundang berbagai pihak berpartisipasi dalam pengembangan wakaf, sehingga gerakan ini menjadi lebih luas dan inklusif.
A Gani Isa mengajak Baitul Mal dan peserta Bimtek dapat beralih dari sekadar wacana menuju aksi nyata. “Kita sudah banyak teori, sekarang saatnya kita bekerja. Kita mulai dari langkah-langkah kecil, rapat-rapat kecil, namun berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar para nazir senantiasa menjaga integritas dengan bersikap jujur dan amanah. Semestinya melalui Bimtek ini akan lahir gagasan-gagasan cemerlang yang dapat memperkuat pengelolaan wakaf di Aceh.
“Ini bukan lagi saatnya berteori, tetapi saatnya melahirkan aksi nyata demi kemaslahatan umat,” pungkasnya. (Sayed M. Husen)
0 facebook:
Post a Comment