Hati-Hati Politik Demokrasi Bermata Ganda

Oleh: M. Thahir Abdullah Leupu

Aktivis Partai Islam PPP

Dinamika politik global menunjukkan satu pola yang kerap berulang: standar ganda dalam menilai pihak lain, terutama ketika menyangkut kepentingan politik dan ekonomi kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dalam praktiknya, prinsip demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia sering dikedepankan, namun penerapannya tidak selalu konsisten. Penilaian terhadap kelompok atau negara lain kerap bergantung pada sejauh mana mereka sejalan dengan kepentingan strategis yang ada.

Fenomena ini dapat terlihat dalam relasi dengan berbagai kelompok di dunia Islam. Ketika suatu kelompok dianggap sejalan dengan kepentingan global—baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun keamanan maka mereka cenderung mendapat dukungan, legitimasi, bahkan apresiasi dalam bentuk publikasi intelektual dan pengakuan internasional. Sebaliknya, ketika posisi mereka berseberangan, narasi yang berkembang bisa berubah drastis, dari pujian menjadi kritik, bahkan delegitimasi.

Dalam konteks demokrasi, standar ganda juga sering dipersoalkan. Tidak sedikit contoh di mana hasil pemilu yang berlangsung secara prosedural dan sah justru dipertanyakan ketika tidak menghasilkan pemerintahan yang sejalan dengan kepentingan global. Praktik pemerintahan yang jauh dari prinsip demokrasi dapat tetap diterima selama berada dalam orbit kepentingan tersebut. Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi nilai yang selama ini dikampanyekan.

Jika ditarik ke belakang, pola relasi seperti ini bukan hal baru. Sejak era Perang Salib hingga masa kolonialisme, kepentingan politik dan ekonomi sering menjadi faktor dominan dalam membentuk aliansi dan konflik. Bahkan dalam perkembangan kontemporer, strategi politik global terus mengalami adaptasi, termasuk melalui pendekatan diplomasi, ekonomi, hingga pengaruh budaya dan informasi.

Dalam situasi demikian, tantangan terbesar bagi umat bukan hanya menghadapi kekuatan eksternal, tetapi juga mengatasi persoalan internal. Fragmentasi, kepentingan jangka pendek, dan orientasi pragmatis sebagian elit seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan pihak luar. Sejarah menunjukkan, perpecahan internal membuka ruang bagi intervensi dan dominasi.

Pengalaman lokal pun memberi pelajaran berharga. Dalam berbagai fase sejarah, termasuk di Aceh, pernah terjadi kerja sama dengan kekuatan asing dengan beragam alasan dan pertimbangan. Hal ini menjadi cermin bahwa tanpa kesadaran kolektif dan integritas kepemimpinan, potensi perpecahan akan selalu ada.

Karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta membangun kesadaran politik yang matang dan berlandaskan nilai. Orientasi kekuasaan semata, tanpa komitmen terhadap kepentingan umat dan prinsip yang kokoh, hanya akan memperlemah posisi dalam percaturan global.

Kewaspadaan terhadap dinamika politik global perlu diimbangi dengan introspeksi internal. Persatuan, kedewasaan politik, dan keteguhan nilai menjadi kunci agar umat tidak mudah terombang-ambing oleh kepentingan pihak lain. Wallahu a‘lam bisshawab.*

SHARE :