Persatuan Umat dan Kepemimpinan Berbasis Syariat

Oleh: M. Thahir Abdullah Leupu

Aktivis PPP

Gagasan tentang Indonesia yang maju, makmur, dan sejahtera merupakan cita-cita bersama: terwujudnya negeri yang berada dalam ridha Allah. Dalam perspektif ini, peran umat Islam sebagai mayoritas penduduk, sangatlah strategis, terutama dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik.

Guna mencapai cita-cita ini, partai-partai Islam mestinya memiliki peran dominan dalam kekuasaan. Argumentasi ini berangkat dari keyakinan bahwa nilai-nilai Islam, jika diterapkan secara utuh dalam tata kelola negara, akan melahirkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan. 

Hanya saja, realitas politik menunjukkan, tantangan terbesar bukan hanya pada siapa yang berkuasa, tetapi pada sejauh mana umat mampu bersatu dan menjaga integritas perjuangan.

Persatuan umat menjadi hal mendasar. Sejarah telah berulang kali menunjukkan, perpecahan umat, baik karena perbedaan mazhab, organisasi, maupun kepentingan politik, justru melemahkan kekuatan kolektif umat. 

Dalam konteks ini, pesan supaya umat tidak mudah terpengaruh oleh politik uang, fitnah, provokasi, serta adu domba tetap relevan. Umat dituntut cerdas, kritis, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran ajaran Islam.

Pemikir Islam seperti Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam As-Sulthaniyyah menulis, kepemimpinan dalam Islam bertujuan menjaga agama dan mengatur dunia dengan keadilan. Artinya kekuasaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana menegakkan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan sosial.

Sementara itu, Ibn Khaldun dalam Muqaddimah mengingatkan, kekuatan suatu peradaban sangat ditentukan oleh ashabiyyah (solidaritas sosial). Ketika solidaritas itu melemah akibat konflik internal, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. 

Pandangan ini sesuai dengan kondisi umat saat ini, yang menunjukkan fragmentasi sering kali lebih dominan daripada persatuan umat.

Karena itu, peran ulama, intelektual kampus, dan santri sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga moral, tetapi juga sebagai pengarah pemikiran umat agar tidak terjebak dalam narasi-narasi yang menyesatkan. 

Kolaborasi antara kekuatan keilmuan dan kekuatan spiritual (iman) ini menjadi landasan dalam membangun masyarakat, negara, dan peradaban Islam.

Demikian pula, aparat negara seperti militer dan kepolisian memiliki tanggung jawab besar. Mereka alat negara yang seharusnya berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan menjadi instrumen kepentingan kelompok tertentu. 

Selama ini, penegak hukum pun tidak luput dari sorotan. Integritas dan kejujuran merupakan pilar utama dalam sistem hukum yang adil. Seruan untuk “bertaubat” dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai ajakan kembali kepada nilai-nilai kebenaran, menjauhi praktik korupsi, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Namun demikian, perlu juga diingat, membangun Indonesia yang diridhai Allah Swt tidak cukup hanya dengan slogan atau klaim identitas. Ia membutuhkan kerja nyata, keteladanan, dan komitmen kolektif menjadikan nilai-nilai Islam sebagai ruh dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam politik, ekonomi, maupun kehidupan sosial.

Untuk itu, persatuan umat bukan hanya pilihan, namun suatu keharusan. Tanpa persatuan, kekuatan umat akan tercerai-berai. Tanpa integritas, kekuasaan kehilangan makna. Dan tanpa nilai-nilai ilahiah, kemajuan yang kita capai tidak akan membawa keberkahan. 

Kita tetap berharap dan optimis Indonesia yang maju dan diridhai Allah dapat terwujud, dengan syarat seluruh elemen umat dan bangsa bersatu dalam kebaikan, keadilan, dan berkomitemen menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai dimensi kehidupan.*

SHARE :