Oleh: Syahrati, S. HI., M.Si

Penyuluh Agama Islam Provinsi Aceh


Masyarakat Aceh dalam sebulan terakhir, memperbincangkan dugaan jarimah liwath yang melibatkan seorang mantan pejabat. Perhatian publik meningkat setelah Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh menyampaikan bahwa, berdasarkan petunjuk jaksa peneliti berkas, unsur Pasal 63 ayat (1) Qanun Jinayat belum terpenuhi. Perkara itu pun belum sampai ke Mahkamah Syar'iyah.

Sebagian orang bertanya mengapa dugaan itu tidak berujung pada persidangan. Pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa perkara semacam ini sulit dibuktikan? Jawabannya ada pada qanun.

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan tidak cukup hanya diduga terjadi. Perbuatan itu harus memenuhi unsur yang telah dirumuskan dalam ketentuan hukum. Rumusan dan pembuktian saling menentukan nasib sebuah perkara.

Rumusan yang Spesifik

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur jarimah liwath dalam Pasal 63. Pasal 1 angka 28 mendefinisikannya sebagai perbuatan seorang laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam dubur dengan kerelaan kedua belah pihak. Rumusan itu spesifik. Perilaku yang tidak memenuhi perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan liwath. 

Kita perlu membedakan penilaian moral dari kualifikasi hukum. Sesuatu yang dipandang bertentangan dengan norma agama tidak serta-merta dapat dijatuhi sanksi melalui pasal tertentu bila unsur pidananya tidak terpenuhi.

Dua Tahap Pembuktian

Pembuktian diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang membedakan dua tahap. Penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan (Pasal 1 angka 28). Hakim baru boleh menjatuhkan uqubat bila yakin, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah, bahwa jarimah terjadi dan terdakwalah pelakunya, kecuali pada zina (Pasal 180). Status tersangka belum berarti perbuatan terbukti.

Qanun juga menetapkan batasan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup (Pasal 182 ayat 2). Pengakuan terdakwa saja pun tidak cukup tanpa alat bukti lain, kecuali pada perzinaan (Pasal 187 ayat 4). Aturan empat saksi dalam Pasal 182 ayat (5) hanya berlaku untuk zina, bukan untuk liwath.

Mengapa Sulit Dibuktikan

Dari ketentuan itu tampak beberapa sebab. Rumusannya spesifik, sehingga yang harus dibuktikan adalah perbuatan tertentu, bukan sekadar kedekatan atau dugaan hubungan. Perbuatan semacam ini pada umumnya terjadi di ruang tertutup dan hanya melibatkan dua orang yang sama-sama sepakat, sehingga saksi mata jarang ada. Padahal satu saksi tidak cukup, dan pengakuan pun tidak cukup tanpa alat bukti lain.

Itu menjelaskan jalannya perkara ini. Menurut pemberitaan, jaksa dua kali mengembalikan berkas kepada penyidik, lalu masa penahanan berakhir pada 31 Oktober 2026 dan kedua tersangka keluar dari tahanan. Hukum acara jinayat mewajibkan itu demi hukum setelah batas waktu habis (Pasal 24 sampai 29). Keluar dari tahanan tidak sama dengan putusan bebas, yang hanya dijatuhkan hakim setelah sidang (Pasal 191 ayat 2). Hingga kini belum ada putusan, dan hukum acara jinayat menjunjung asas praduga tidak bersalah (Pasal 2 huruf d).

Pemerintah kota juga memberhentikan mantan pejabat itu secara tidak hormat sebagai PNS lewat jalur kepegawaian. Jalur ini berjalan terpisah dan tidak menunggu putusan hakim, tetapi masyarakat kerap membacanya sebagai satu rangkaian vonis.

Perlu Dikaji, Bukan Dipaksakan

Kasus ini juga membuka diskusi tentang kecukupan rumusan liwath. Definisi yang ada merumuskan satu perbuatan tertentu. Lalu bagaimana dengan bentuk aktivitas seksual lain yang tidak tercakup di dalamnya? Pertanyaan ini penting dikaji, bukan untuk memaksakan pasal yang ada, melainkan untuk menguji apakah rumusan hukum kita cukup jelas dan mampu menjawab persoalan di masyarakat.

Menariknya, Pasal 1 angka 30 tentang pemerkosaan mencantumkan hubungan seksual melalui mulut, bila disertai kekerasan, paksaan, atau ancaman. Qanun sudah mengenal bentuk perbuatan itu dalam konteks lain, meskipun tidak dalam definisi liwath.

Pandangan akan beragam. Sebagian orang menilai rumusan sempit melemahkan penegakan syariat dan perlu diperluas. Sebagian lain menilai rumusan yang ketat melindungi warga dari tuduhan tanpa dasar, dan kelompok hak asasi manusia sejak lama mempersoalkan pengkriminalan hubungan yang disepakati kedua pihak. Perbedaan itu sah dan layak dibahas terbuka bersama DPRA, ulama, dan ahli hukum.

Apa pun hasilnya, perubahan hanya sah lewat qanun yang dibentuk DPRA bersama Gubernur, dan menurut asas legalitas (Pasal 2 huruf b Qanun Jinayat) tidak menjangkau perbuatan sebelumnya. Kekurangan rumusan tidak boleh ditutup dengan memperluas tafsir secara paksa.

Kepastian Hukum

Karena itu, peristiwa ini layak menjadi ruang refleksi. Memahami hukum tidak cukup dengan melihat siapa yang ditangkap dan siapa yang dilepaskan. Kita perlu tahu apa yang diatur dan apa yang harus dibuktikan. Qanun perlu ditegakkan, dan rumusannya perlu terus dikaji, sebab kepastian hukum dimulai dari aturan yang jelas.*

SHARE :

0 facebook:

 
Top