lamurionline.com -- Banda Aceh : Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Safrina Salim SKM MKes menghadiri rapat koordinasi  dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh dan dinas terkait lainnya,  di Pendopo Wakil Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Selasa (16/2/2021).

FOTO/ DOK BKKBN ACEH : Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Safrina Salim SKM MKes bersama Ketua TP PKK Aceh Dr Ir Dyah Erti Idawati MT, pada Rakor dengan TP PKK Provinsi Aceh dan dinas terkait lainnya, di Pendopo Wakil Gubernur Aceh, di Banda Aceh, Selasa (16/2/2021).


Secara umum seperti yang disampaikan oleh Presiden RI, kata Safrina Salim, BKKBN adalah linding sektor stunting di Indonesia,  dengan target penurunan stunting sebesar 14 persen hingga 2024.

 Mengapa harus BKKBN? Karena menurut Safrina Salim,  Presiden Jokowi telah mengevaluasi BKKBN mempunyai penyuluh hingga ke pelosok desa. 

"Strategi penurunan angka stuntinh di Indonesia,  kedepan secara bersama-sama dengan kementerian dan mitra BKKBN lainnya,  tidak banyak berubah. Tetapi bagaimana empat tahun ke depan, secara terkoordinir dan terintegrasi, percepatan penurunan stunting itu bisa digapai di setiap tahunnya yaitu sebesar 2,3 persen," kata Safrina pada rapat koordinasi yang dipimpin langsung Ketua TP-PKK Aceh,  Dyah Erti Idawati. 

Safrina berharap, secara nasional khususnya untuk Aceh, strategi percepatannya dilakukan di tingkat desa. Salah satunya dengan menggerakan penyuluh KB, kader PKK, kader Posyandu, dan bidan desa, yang diyakininya bisa menerobos langsung ke 'hulu'.

"Dengan demikian, anak-anak yang lahir di tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024,  bisa lahir dalam pendampingan dan tidak akan melahirkan anak yang stunting," imbuhnya. 

Jika sebelumnya BKKBN memiliki program andalan pencegahan stunting,  1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), yakni memantau bumil (ibu hamil) dan keluarga yang memiliki balita untuk didampingi dan dibina. Sekarang, lanjuta Safrina,  BKKBN memiliki strategi pencegahan stunting dari 'hulu'' yaitu melakukan pendampingan pada calon pengantin dan selama tiga bulan dalam masa screening dibuat kursus pra nikah di mana di dalamnya ada pendidikan bagaimana menjadi orangtua hebat dalam pengasuhan. 

Menurutnya, bagi calon pengantin yang tidak lulus dalam pendampingan tetap bisa menikah namun dalam pemantauan. Misalnya, pengantin perempuan (calon ibu) memiliki riwayat penyakit anemia maka didampingi sampai membaik kondisinya membaik alias tidak anemia, dan kemudian baru hamil dan melahirkan dengan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan dalam kondisi sehat dan tidak stunting. 

"Salah satu penyebab dari stunting anemia. Pun di kursus pra nikah calon ayah, jika perokok aktif maka harus mengurangi dan mengonsumsi zink agar sperma yang dihasilkan pada saat pembuahan spermanya sehat," demikian pungkas mantan Kepala OPD KB Kota Langsa yang didampingi Koordinator KSPK, Perwakilan BKKBN Aceh,  Muhammad Razali.

Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati saat menggelar Rapat Koordinasi dan Singkronisasi 10 program pokok PKK dengan BKKBN dan dinas terkait lainnya  di Aula Meuligoe Wakil Gubernur Aceh, Selasa (16/2/2021) lalu mengatakan,  rapat ini merupakan langkah awal untuk menyatukan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan dan pelaksanaan 10 program pokok PKK dan percepatan pencegahan stunting di Aceh melalui program Rumoh Gizi Gampong (RGG).

 "Kita implementasikan semua program dengan kerja keras, semoga kemiskinan dan stunting bisa turun, dan ini semua harus di barengi dengan kerja keras yang maksimal,"  kata Dyah. 

Turut hadir dalam pertemuan itu, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Aceh Safrina Salim, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Marwan Nusuf, dan Kepala Dinas Pangan Aceh Cut Yusminar.

Ketua PKK Aceh, Dyah Erti Idawati mengatakan, penanaganan stunting menjadi program prioritas PKK di 2021. 

Sebagaimana amanat Pergub Nomor 14 tahun 2019 yaitu rumoh gizi kampung sebagai salah satu sarana pencegahan amupun penanganan stunting. 

"Kita fokus untuk 2021 dimana sudah hampir seluruh kabupaten/kota sudah dilainching. Tahun ini kita fokus implementasinya dengan menempatkan pilot project ini terkait penanganan," bebernya. 

Kegiatannya berlangsung sampai tiga bulan dilaksanakan di rumoh gizi kampung bagi kampung-kamlung sekitar kecamatan. 

Pilot projek diharapkan semakin memperjelas penanganan stunting dan lelbih terealisasi di kalangan masyarakat. Bisa digunakan dengan dana desa yang sudah berlangsung tahun 2021 di 14 desa dari 14 kota kabupaten. 

"Penanganan stunting secara mandiri diharapkan bisa terjadi. Mudah-mudahan sesuai target Pak Jokowi kita berhasil bisa menurunkan angka stunting di 2024," tandasnya. (Cek Man/Ril)

SHARE :
 
Top