Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), yang juga merupakan eks Ketua Relawan Jokowi-JK Provinsi Aceh, Dr. Iswadi, MPd
lamurionline.com -- Banda Aceh : Pemerintah Aceh memperoleh kedaulatan untuk mengelola secara mandiri ladang minyak dan gas (Migas) Blok B di Kabupaten Aceh Utara, pengelolaan tersebut menjadi bukti kedaulatan ada di tangan rakyat Aceh.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut minta Presiden Jokowi segera mereshuffle Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan menunjuk pengantinya yang mampu menyelesaikan gejolak harga minyak goreng, bukan malah menunjuk kementrian yang bukan porsinya untuk menyelesaikan masalah.
Akademisi yang juga politisi muda ini mengatakan Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian, Negara sudah jelas mengatur tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif. Sehingga penunjukan seharusnya tidak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal.
“Pak Jokowi seharusnya mengikuti regulasi tentang Kementerian Negara agar pemerintahan berjalan solid dan harmonis,” ungkapnya.
Putra kelahiran pidie Aceh ini juga mempertanyakan mengapa kemudian Jokowi tidak mengganti Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Pembina Yayasan Al-Mubarrak Fil-Ilmi tersebut juga mengatakan, langkah Presiden Jokowi menunjuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar pandjaitan untuk mengurus gejolak harga minyak goreng merupakan langkah yang keliru, Iswadi menilai penunjukan Luhut untuk menangani gejolak harga minyak goreng itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
“Persoalan ini sudah di hulu, tinggal pemerintah menyiapkan rantai pasok distribusi minyak goreng. Jadi tidak ada lagi komando-komando. Kalau realitanya menteri tidak bisa jalan, ya, ganti saja. Waktu cukup panjang, Jokowi harus bisa memilih yang deliver, karena ini tanggung jawab akhir ada di presiden,” ujarnya.
“Kalau memang dianggap menterinya tidak becus, ya, sudah ganti saja,” tutupnya (Harmadi/Rel)
0 facebook:
Post a Comment