LAMURIONLINE.COM I BANDA ACEH - Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) Provinsi Aceh menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap program pelatihan dan pengembangan SDM Keagamaan memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026 yang berlangsung di Deha Kecil Cafe and Resto, Kuta Alam, Banda Aceh (5/11/2026).
Kegiatan evaluasi ini diselenggarakan bukan sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai langkah strategis untuk mengukur seberapa jauh program-program BDK Aceh berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dan pendidikan di tengah masyarakat Aceh.
Kepala BDK Aceh, Aprianto, dalam pengarahannya menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan lembaga tidak hanya berhenti pada penyerapan anggaran atau selesainya target kegiatan, melainkan pada standar kualitas layanan publik yang makin membaik.
"Perjanjian kinerja itu bukan perjanjian individu, melainkan komitmen kolektif lembaga kepada publik. Keberhasilan pencapaian target ini membutuhkan solidaritas dan kerja keras agar seluruh indikator kinerja memberikan dampak yang benar-benar nyata bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan keagamaan yang diterima masyarakat Aceh," tegas Aprianto.
Aprianto juga menyampaikan harapan besarnya agar seluruh indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan BDK Aceh pada tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan ekspektasi dan memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan serta keagamaan di Provinsi Aceh.
Dukungan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik ini turut disampaikan oleh Abdul Syukur, ketua Tim Pelaporan Kinerja, Evaluasi Program BMBPSDM Kementerian Agama RI secara virtual melalui Zoom. Dalam paparannya, beliau menggarisbawahi pentingnya tata kelola kinerja dan keterbukaan informasi sebagai hak masyarakat untuk memperoleh informasi layanan.
"Penyusunan Perjanjian Kinerja hingga pengukuran capaian kinerja harus senantiasa dilaksanakan secara ketat dan taat asas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengukuran kinerja yang akuntabel ini bermuara pada transparansi publik, sehingga pengelolaan laman resmi dan media digital BDK Aceh harus segera dioptimalkan kembali agar masyarakat dapat mengakses serta memantau seluruh program pelatihan secara terbuka," ungkap Abdul Syukur.
Selain menyoroti pengukuran kinerja, Abdul Syukur juga memberikan perhatian khusus pada keterbukaan informasi publik dan tata kelola media digital BDK Aceh. Terkait dengan pengelolaan laman resmi, beliau menyarankan agar pihak BDK Aceh segera melakukan langkah-langkah koordinasi teknis yang diperlukan agar website resmi BDK Aceh dapat segera diaktifkan kembali secara optimal guna menunjang transparansi publik.*
0 facebook:
Post a Comment