LAMURIONLINE.COM | BIREUN - Baitul Mal Aceh (BMA) mempercepat langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan pengembangan wakaf di Aceh. Salah satu upaya konkret tersebut diwujudkan dengan menggandeng Pusat Riset Hukum Islam dan Adat (PRHIA) Universitas Syiah Kuala (USK) dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Aceh tentang Wakaf.
Anggota Badan BMA Bidang Perencanaan, Wakaf dan Transpormasi Digital, Fahmi M. Nasir, menyampaikan hal itu sebelum pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh PRHIA USK di Kampus Universitas Al Muslim, Kabupaten Bireuen, Senin (17/11/2026).
Dalam keterangannya, Fahmi menjelaskan, Pemerintah Aceh telah menunjukkan komitmen terhadap pengembangan wakaf melalui Instruksi Gubernur Aceh Nomor 3/INSTR/2025 tentang Gerakan Aceh Berwakaf (GAB) yang ditetapkan pada 16 Maret 2025.
Instruksi tersebut merupakan landasan kebijakan untuk mempersiapkan berbagai langkah strategis dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Aceh. Di antaranya memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas nazhir, mengoptimalkan penghimpunan dan pengembangan aset wakaf, menyusun Rencana Induk Wakaf Aceh, menyempurnakan regulasi, serta mempersiapkan pengembangan Dana Abadi Wakaf Aceh.
"Menindaklanjuti arahan Gubernur Aceh tersebut, Baitul Mal Aceh bergerak cepat mempersiapkan penyempurnaan regulasi wakaf. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan PRHIA Universitas Syiah Kuala untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Qanun Aceh tentang Wakaf," ungkap Fahmi.
Menurutnya, GAB tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kegiatan seremonial atau program jangka pendek. Lebih dari itu, GAB harus ditempatkan sebagai gerakan transformasi membangun ekosistem wakaf Aceh yang terencana, terintegrasi, dan produktif.
"Kita ingin membangun suatu sistem yang menghubungkan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, aset wakaf, lembaga keuangan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam satu agenda pembangunan yang saling memperkuat," jelasnya.
Fahmi menegaskan, penyusunan Qanun Aceh tentang Wakaf memiliki arti strategis dalam memastikan keberlanjutan GAB. Menurutnya, semangat dan komitmen para pemangku kepentingan harus ditopang oleh landasan hukum, sehingga pengembangan wakaf tidak bergantung pada kepemimpinan atau periode pemerintahan tertentu.
Oleh karena itu, Qanun Wakaf yang sedang disusun harus mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan dan tanggung jawab kelembagaan, memperkuat perlindungan aset wakaf, serta menciptakan mekanisme pengelolaan wakaf yang profesional.
Selain itu, penyusunan regulasi tersebut perlu diselaraskan dengan Rencana Induk Wakaf Aceh (RIWA) dan Peta Jalan Wakaf Aceh yang sedang dikembangkan sebagai pedoman arah kebijakan dan program pengembangan wakaf di Aceh.
"Regulasi harus memberikan kepastian, rencana induk harus memberikan arah, dan kelembagaan harus memastikan seluruh agenda tersebut dapat dilaksanakan. Kita menginginkan transformasi wakaf Aceh memiliki dasar hukum dan kelembagaan yang kokoh," tambahnya.
Fahmi menjelaskan, FGD menghadirkan Tim PRHIA USK yang dipimpin oleh Prof. Dr. Azhari, S.H, M.C.L, M.A selaku Ketua PRHIA, bersama Prof. M. Adli, S.H, M.C.L, Prof. Dr. Sulaiman Tripa, S.H, M.H, Prof. Dr. Teuku Muttaqin Mansur, S.H, M.H, serta Dr. Musliadi, S.H, M.H.
Kegiatan ini juga melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya Rektor Universitas Al Muslim, Dr. Marwan, M.Pd., Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama, Baitul Mal Kabupaten Bireuen, kalangan akademisi, para nazhir, Baitul Mal Gampong, serta tenaga profesional BMA (Jusma Eri, Ibnu Sa’dan, Ahmad Fitri, dan Nahar)
“Keterlibatan berbagai unsur tersebut untuk memastikan penyusunan naskah akademik dan rancangan qanun wakaf memperoleh perspektif yang komprehensif, baik dari aspek hukum, syariah, kelembagaan, sosial, ekonomi, maupun praktik pengelolaan wakaf di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Melalui forum ini, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai persoalan aktual, mengevaluasi pelaksanaan regulasi wakaf yang berlaku, serta merumuskan kebutuhan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik dan kekhususan Aceh.
“Pelaksanaan FGD direncanakan berlangsung di beberapa wilayah sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi dan menyerap aspirasi para pemangku kepentingan,” tegasnya.
Kegiatan pertama dilaksanakan pada 17 November 2026 di Kampus Universitas Al Muslim, Kabupaten Bireuen. Selanjutnya, pada 18 November 2026 di Kampus IAIN Takengon. Berikutnya dijadwalkan 24 November 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, dan akan dilanjutkan di Banda Aceh. (Sayed M. Husen)

0 facebook:
Post a Comment