Mawardi Ali mengatakan bahwa dahulu gampong harus menjumpai kepala daerah untuk membangun gampong, namun saat ini desa telah dapat memiliki anggaran sehingga dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan sendiri hingga evaluasi.
"Gampong menjadi garda terdepan dalam pembangunan dan pengawasan adalah sebuah keniscayaan," tegas Mawardi Ali.
Kemudia tambahnya, pembangunan berkelanjutan dan terintegresi, bukan menghabiskan uang saja. Tetapi pembangunan harus memiliki output dan outcome dengan tujuan kesejahteraan.
" Kesejahteraan itu bukan hanya diucapkan dengan mulut, tetapi melalui indeks penilaian-penilaian," ujarnya.
Sementara itu Kepala BPKP Aceh Indra Khaira Jaya mengungkapkan bahwa BPKP bekerja sama dengan Kemendagri telah mencoba berinovasi dalam rangka mempermudah desa dalam melakukan usaha menuju kesejahteraan masyarakatnya.
"BPKP mencoba berinovasi untuk memudahkan dengan pemantaatan aplikasi digital, sehingga lahirlah Siskeudes," kata Indra dengan harapan tools tersebut akhirnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh desa di Indonesia.
Kepala DPMG Aceh Azhari SE MSi mengakui bahwa aplikasi tersebut mempermudah pemanfaatkan dana desa dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat hingga pada tahapan pengawasan dan pelaporan.
"Aplikasi secara online akan mempermudah mengikuti prosedur keuangan dan memperkecil persoalan dan lebih transparan," Kepala DPMG Aceh Azhari SE M.Si
Kepala DPMG Aceh Besar Carbaini S.Ag melaporkan bahwa Aceh Besar merupakan Kabupaten pertama di Aceh yang melakukan lounching setelah beberapa kota lain di Aceh.
Hadir pada kegiatan peluncuran Siskeudes tersebut antara lain Kepala BPKP Aceh, Kepala DPMG Aceh, Kapolres Aceh Besar, Kodim 0101/BS, Plt Sekda Aceh Besar, DPRK Aceh Besar dan Para Camar serta Perwakilan Keuchik. (sirath/rel)
0 facebook:
Post a Comment