Rapat ini dilangsungkan di ruang aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada hari Selasa, (19/03/2024) dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Pidie menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam konteks pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah Kabupaten Pidie. Hal ini sejalan dengan prinsip Keadilan, Merata, dan Lingkungan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No.8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026.
"Pada konsultasi publik ini, kita perlu menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, serta peluang yang ada di Kabupaten Pidie. Hal ini akan membantu kita memiliki inovasi yang khas dan berbeda dengan daerah lain di Provinsi Aceh," ungkap Pj Bupati Pidie.
Pj Bupati juga menyoroti beberapa isu negatif yang perlu perhatian serius, termasuk meningkatnya kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), stunting, homosexual, penyalahgunaan narkoba, dan kriminalitas di kalangan anak-anak. Ia menekankan bahwa gangguan psikologis menjadi faktor utama di balik tren negatif ini.
Sebagai solusi, Pj Bupati mengusulkan program-program seperti wisata dayah yang tidak hanya menghibur tetapi juga membantu mengurangi ketegangan psikologis masyarakat. "Melalui program ini, kita dapat memperkenalkan kepada masyarakat bahwa Pidie adalah kota santri yang ramah dan toleran," tambahnya.
Rapat Forum Komunikasi Publik ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam merumuskan agenda pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi Kabupaten Pidie. Dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, diharapkan tercipta kesepahaman dan keselarasan dalam menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.(Harmadi)
Editor : Cek Man
0 facebook:
Post a Comment