Menurut Darys, delapan bulan sejak banjir melanda Aceh seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, berdasarkan hasil pengamatan mahasiswa di lapangan, masih terdapat berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh.
"Kami datang dengan hati yang penuh harapan. Delapan bulan telah berlalu sejak banjir melanda Aceh. Delapan bulan yang seharusnya menjadi momentum mempercepat pemulihan, membangun kembali harapan, dan mengembalikan kehidupan masyarakat yang terdampak. Meski perbaikan di lapangan belum sepenuhnya terlihat, kami tetap optimistis bahwa dengan komitmen bersama, Aceh dapat bangkit lebih kuat," ujar Darys.
Ia juga menyayangkan belum adanya pertemuan langsung antara Gubernur Aceh dengan mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan dalam beberapa aksi sebelumnya.
"Ini sudah ketiga kalinya kami hadir sejak aksi JKA. Kami datang bukan untuk mencari panggung politik, melainkan membawa suara rakyat yang ingin didengar. Seorang pemimpin diharapkan hadir di tengah kesulitan rakyatnya. Kami yakin melalui dialog yang terbuka, kita dapat bersama-sama menemukan solusi terbaik bagi Aceh," katanya.
Dalam keterangannya, Darys menyebut bahwa gerakan mahasiswa didasarkan pada hasil kajian dan observasi lapangan yang dilakukan Aliansi Rakyat Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) saat aksi yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh pada 3 Juli 2026.
Dari hasil kajian tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan catatan yang dinilai menjadi perhatian dalam proses pemulihan Aceh pascabencana.
Catatan tersebut meliputi belum ditetapkannya status bencana nasional oleh pemerintah pusat, masih adanya izin perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), kurangnya transparansi pengelolaan anggaran penanggulangan bencana, belum adanya regulasi yang mengatur secara rinci penyaluran anggaran pusat ke daerah, penyaluran bantuan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, adanya program yang dianggap memboroskan anggaran, pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan Aceh kepada pemerintah pusat.
Berdasarkan temuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Kepada pemerintah pusat, mereka meminta agar segera menetapkan status bencana nasional, menerbitkan regulasi yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran anggaran bencana, serta menghentikan program-program yang dinilai tidak menjadi prioritas dan berpotensi memboroskan anggaran.
Sementara kepada Pemerintah Aceh, mahasiswa mendesak pencabutan izin pertambangan dan perkebunan di kawasan DAS, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran penanggulangan bencana, menetapkan produk hukum terkait pencabutan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA, serta secara aktif memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
Darys menegaskan bahwa gerakan mahasiswa akan terus mengawal proses pemulihan Aceh secara damai dan konstitusional.
"Kami percaya Aceh memiliki kekuatan untuk bangkit. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian, transparansi, dan kerja nyata dari pemerintah. Kami akan terus mengawal proses pemulihan ini dengan damai dan penuh semangat. Jika tuntutan kami masih diabaikan, kami siap kembali dengan massa yang lebih besar. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Aceh benar-benar pulih," tegasnya.
Gerakan yang diinisiasi DEMA UIN Ar-Raniry bersama Aliansi Rakyat Aceh tersebut menegaskan komitmen mahasiswa untuk terus menyampaikan aspirasi masyarakat melalui jalur damai. Mereka berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh dapat membuka ruang dialog dan menindaklanjuti berbagai masukan demi mempercepat pemulihan Aceh pascabencana.*
0 facebook:
Post a Comment