LAMURIONLINE.COM I BANDA ACEH - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya mengubah paradigma penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Perjalanan ke Tanah Suci tidak lagi dipandang semata-mata sebagai rangkaian pelayanan ritual dan spiritual, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, daerah, dan perekonomian nasional.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Prof. Dr. Jaenal Effendi, S.Ag, M.A, menyampaikan hal tersebut dalam presentasinya pada High Level Forum Road to Aceh Waqf Summit (AWS) 2026 yang diselenggarakan Baitul Mal Aceh di Aula Bappeda Aceh, Banda Aceh, Kamis (3/9/2026). Forum ini mengangkat tema “Membangun Ekosistem Ekonomi Umat melalui Sinergi ZISWAF, Ekonomi Haji dan Umrah.”
Prof. Jaenal mengatakan, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah merupakan bagian dari upaya membangun kedaulatan ekonomi umat. Potensi ekonomi dari aktivitas perhajian, menurutnya, harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.
Selama ini, sebagian besar arus kas dari aktivitas haji dan umrah masih mengalir ke luar negeri. Karena itu, diperlukan pendekatan baru agar sektor haji tidak hanya dipandang sebagai pusat biaya, tetapi dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan dan penciptaan nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Melalui pendekatan baru ini, nilai ekonomi yang dihasilkan akan dikembalikan kepada umat dalam bentuk subsidi layanan jamaah, peningkatan kualitas fasilitas, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai daerah,” ungkapnya.
Menurut Prof. Jaenal, pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah telah memberikan sejumlah dampak positif. Salah satunya efisiensi biaya pelayanan jamaah, meskipun industri penerbangan dan berbagai komponen pendukung perhajian menghadapi kenaikan harga secara global.
Di sisi lain, keterlibatan produk lokal dalam rantai pasok kebutuhan jamaah juga membuka peluang ekonomi yang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produk seperti bumbu tradisional, makanan siap saji, perlengkapan ibadah, fesyen muslim, dan berbagai kebutuhan jamaah lainnya memiliki peluang untuk masuk dalam rantai ekonomi haji dan umrah.
“Guna mewujudkan ekosistem yang terintegrasi, pemerintah melaksanakan berbagai program strategis. Penggunaan pasokan bahan pangan Indonesia untuk kebutuhan konsumsi jamaah di Arab Saudi terus ditingkatkan,” ujarnya.
Siapkan Tenaga Kerja Terampil
Forum tersebut juga menghadirkan Founder & Chief Executive Officer EduHub Indonesia, Kosdia Digdaha. Ia menyoroti dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan Aceh pada September tahun lalu. Bencana tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga mengakibatkan masyarakat kehilangan aset, mengalami penurunan pendapatan, serta menghadapi risiko meningkatnya pengangguran, terutama di kalangan generasi muda.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan pola pemulihan yang tidak berhenti pada bantuan konsumtif, tetapi diarahkan menjadi investasi produktif yang mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
EduHub Indonesia, kata Digdaha, menawarkan Program Aceh Carong melalui skema EduWork Overseas. Program tersebut dirancang untuk mengubah bantuan pascabencana menjadi investasi sumber daya manusia berbasis ekonomi syariah dengan membekali generasi muda keterampilan, pendidikan, penguasaan bahasa, serta kesiapan memasuki pasar kerja.
“Program pemulihan ini berjalan melalui kemitraan strategis yang mengintegrasikan peran berbagai lembaga pelaksana. Dalam skema kerja sama ini, Baitul Mal Aceh berperan menyediakan dana hibah untuk pemenuhan kebutuhan dasar, akomodasi, dan pelatihan bahasa bagi para peserta,” ungkapnya.
Dalam skema tersebut, perbankan syariah diarahkan mendukung pembiayaan pendidikan dan persiapan penempatan kerja melalui fasilitas pembiayaan dana belajar. Sementara itu, BAZNAS Republik Indonesia menyediakan dana jaminan untuk memberikan keamanan terhadap transaksi pembiayaan perbankan.
Seluruh proses, mulai dari tata kelola operasional, pelaksanaan pelatihan, persiapan peserta, hingga pengawasan pengembalian dana, dirancang melalui mekanisme yang terintegrasi. Digdaha meyakini, melalui skema tersebut, pemuda dari keluarga terdampak bencana dapat memperoleh keterampilan kerja, kemampuan bahasa, serta pembentukan karakter sebelum memasuki dunia kerja.
Jalur penempatan kerja juga disiapkan secara beragam sesuai dengan kompetensi peserta dan kebutuhan pasar, termasuk peluang bekerja di luar negeri.
Sinergi Zakat dan Ekonomi Haji
Sementara itu, Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Abon Muhammad Yunus, mengungkapkan Baitul Mal Aceh terus mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF).
Menurutnya, pengelolaan ZISWAF tidak boleh hanya berhenti pada aspek penghimpunan dan penyaluran, tetapi harus dikembangkan menjadi instrumen pemberdayaan dan modal ekonomi umat yang produktif.
Ia mengatakan, diperlukan cara pandang yang lebih luas terhadap dana dan aset umat. Zakat, infak, dan wakaf memiliki fungsi strategis, bukan hanya sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan investasi yang manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.
Abon Muhammad Yunus menilai hubungan sejarah dan spiritual yang panjang antara Aceh dan Tanah Suci memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi hubungan ekonomi yang lebih produktif.
Aceh, katanya, tidak seharusnya hanya menjadi konsumen dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah, tetapi juga perlu mengambil posisi sebagai produsen, pemasok, penyedia jasa, bahkan investor.
Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai sektor, seperti kuliner halal, transportasi, akomodasi, fesyen muslim, produk pertanian, makanan olahan, hingga UMKM berbasis halal.
“Untuk mendukung pencapaian tersebut, Baitul Mal Aceh menekankan pentingnya pengembangan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja bagi generasi muda dan kelompok ekonomi rentan,” ungkapnya.
Menurutnya, sinergi antara ZISWAF dan ekosistem ekonomi haji dan umrah dapat menjadi salah satu strategi memperluas manfaat ekonomi umat. Dengan kolaborasi antarlembaga, dana sosial keagamaan dapat diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sekaligus membuka akses terhadap rantai ekonomi yang lebih luas.
High Level Forum Road to Aceh Waqf Summit 2026 tersebut dihadiri sekitar 60 peserta yang terdiri atas unsur pimpinan daerah, pejabat kementerian, perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Aceh, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, akademisi, serta penyelenggara perjalanan haji dan umrah.
Forum yang berlangsung sekitar tiga jam itu dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, S.T., M.Si. (Sayed M. Husen)
0 facebook:
Post a Comment