Lamurionline.com--Aceh Utara - Tuntutan rakyat Aceh selama ini, yang seharusnya adalah bagaimana caranya agar Pemerintahan Aceh baik eksekutif dan legislatif mengupayakan kesejahteraan rakyat maupun bukti nyata dengan berbagai regulasi dan program pro rakyat. Bukan lambang yang terpenting untuk saat ini.
Demikian yang disampaikan oleh Mantan Anggota DPR RI, Ghazali Abbas Adan, menjawab The Globe Journal via pesan elektronik, Kamis sore (11/04/2013). Menurutnya, Aceh saat ini belum butuh simbol ataupun lambang-lambang Aceh yang sekarang sedang gencar di bicarakan.
“Saya rasa rakyat Aceh saat ini belum butuh simbol dan lambang-lambang yang sekarang sedang gencar di bicarakan. Yang sangat dibutuhkan sebenarnya adalah wujud nyata dari janji yang pernah diumbar masa pemilukada lalu,”” kata kepada The Globe Journal.
Pun katanya lagi, termasuk Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Qanun Jinayah/Acara Jinayah. “Ini sangat berbeda dengan Qanun Lembaga Wali Nanggroe, demikian pula qanun tentang bendera dan lambang Aceh. Kendati tidak pernah diminta rakyat, tetapi sim salabin Bendera dan Lambang tersebut sudah jadi dan disahkan. Kemudian sim salabim pula dimasukkan dalam Lembaran Daerah,” katanya lagi.
Aceh saat ini begitu sungguh-sungguh dan bersemangat melakukan sesuatu apabila bersentuhan dengan kepentingan diri dan kelompoknya. Dan dalam waktu yang bersamaan berbanding terbalik dengan kepentingan rakyat banyak.
“Lihat saja bagaimana gencarnya kritikan dan penolakan terhadap Qanun Wali Nanggroe, bendera dan lambang Aceh, tetapi mereka tidak peduli. Bahkan yang terakhir muncul kontroversi berkaitan dengan Qanun Bendera dan Lambang yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan pemerintah, tetap saja mereka ngotot dan menunjukkan sikap keras kepala,” sambung Ghazali.
Terhadap janji-janji yang diumbar dalam kampanye pilkada lalu, seperti pemberian Rp 1 juta/bulan/keluarga, naik haji gratis bagi anak Aceh yang sudah akil balik dengan kapal pesiar dan lain-lain dari 21 janji, menurutnya itu hanya pepesan kosong.
“Tidak terdengar lagi kapan janji itu diwujudkan. Apabila ada suara-suara yang mengingatkannya, jangankan ada upaya nyata mewujudkan, respons saja tidak ditunjukkan. Tetapi bagaimanapun menunjukkan sikap pekak, namun rakyat Aceh tidak boleh dan tidak akan berhenti menuntutnya,” tulisnya lagi mengakhiri pertanyaan The Globe Journal.
[006]