Foto: IST
Lamurionline.com. ACEH BESAR - Terkait polemik pembangunan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Provinsi Aceh, ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Besar mengharapkan kepada Gubernur Aceh untuk lebih realistis dalam menilai tempat kelayakan pembangunan kampus tersebut.

Hal ini dinilai lebih penting dibandingkan mempertahankan ego dan kepentingan sektoral sesaat.

Selanjutnya kata ketua KNPI Aceh Besar yang didampingi Bendahara Umum Ismairi IB berharap rencana pembangunan kampus IPDN tersebut dapat segera terealisasi

"Dan untuk masalah tempat kita serahkan kepada tim penilai kelayakan dan kepatutan untuk menentukan daerah mana yg lebih cocok atau tepat untuk pembangunan kampus tersebut. Terlalu memaksakan harus berada pada wilayah tertentu justru kita khawatirkan nanti menjadi masalah tersendiri di kemudian hari" ujar Rahmat.

Seperti diketahui, sebelumnya rencana pembangunan kampus IPDN Regional Aceh akan di bangun di Sabang, hal tersebut berdasarkan surat rekomendasi dari Gubernur Aceh sebelumnya dr Zaini Abdullah kepada Presiden cq menteri dalam negeri pada tanggal 4 juli 2014, dan di harapkan tahun 2015 sudah bisa dimulai proses pembangunannya.

Tetapi entah mengapa sampai tahun 2016 proses pembangunan tak kunjung terwujud, hingga akhirnya pada tahun 2017 ini pihak pemerintah dan IPDN malah kembali melakukan survey kelayakan dan kepatutan  daerah tujuan pembangunan kampus IPDN.

Tim survey IPDN meninjau 2 lokasi terpisah sebagai calon lokasi pembangunan, Kabupaten Aceh besar dengan lokasi pembangunan di Jantho dan Kabupaten Bireuen dengan lokasi berada di kawasan Cot Batee Geulungku, dimana salah satu alasan pemilihan lokasi di Bireuen berdasarkan surat rekomendasi dari Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tertanggal 4 Desember 2017 tentang rekomendasi lokasi pembangunan kampus IPDN Regional Aceh.

Padahal dalam menentukan lokasi pembangunan tersebut haruslah memenuhi beberapa aspek diantaranya ketersediaan lahan yang memadai, memiliki fasilitas yang lengkap seperti Ketersediaan Air Bersih, Tenaga Listrik, Jaminan Keamanan, Fasilitas kesehatan dan tenaga pendidik.

"Kita berharap betul Gubernur dan Pemerintah Aceh mendukung upaya pendirian kampus IPDN regional Aceh dengan lokasi sesuai Kelayakan dan Kepatutan bukan karena sebatas Keinginan Semata" tambah Rahmat mengakhiri pembicaraannya dengan wartawan. (Mun)
SHARE :
 
Top