LAMURIONLINE.COM I ACEH - Anggota DPD RI perwakilan Aceh Drs Ghazali Abbas Adan mengatakan adanya sinergisitas antara pihak bank dengan pengusaha kecil dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat memperlancar dan mempermudah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Senator Aceh ini menambahkan kemudahan KUR bagi pengusaha kecil dan UMKM sangatlah berkaitan dengan pihak perbankan yang memang diamanahkan oleh undang-undang untuk mempermudah proses dan syarat penyaluran KUR. Sementara di pihak lain, pengusaha kecil/UMKM harus menunjukkan transparansi, kejujuran dan keamanahannya manakala ingin mendapatkan bantuan modal dalam bentuk KUR dari pihak Bank.
“Inilah yang menjadi bahan diskusi dalam RDP dengan Bank Mandiri dan BNI di Banda Aceh serta Dinas Koperasi dan UKM di beberapa Kabupaten di Aceh sebagai leading sektor penyaluran dan penerima bantuan KUR selama reses yang berlangsung akhir Desember 2018 hingga awal Januari 2019 ini,” kata Ghazali Abbas Adan, Minggu (6/1).
Mantan Abang Jakarta ini mengungkapkan intinya adalah dalam kaitannya dengan penyaluran KUR bagi pengusaha kecil dan UMKM maka leading sektor dan para pihak masing-masing haruslah taat asas yakni pihak Bank sebagai penyalur kredit, sementara adanya transparansi, kejujuran dan amanah di pihak penerima KUR.
“Dengan sinergisitas seperti ini akan terjadi dialektika yang harmonis antara pihak-pihak tersebut. Dalam waktu yang bersamaan pihak Bank dapat survive dengan fungsi dan misinya, dilain pihak para pengusaha kecil/UMKM pun dapat hidup dan berkembang menjalankan usahanya dengan bantuan KUR tersebut,” jelas Ghazali.
Anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI juga menjelaskan reses merupakan bagian dari amanah konstitusi yang secara terjadwal harus dilakukan oleh setiap anggota parlemen.
“Bagi saya yang berusaha bekerja profesional sebagai anggota parlemen di lembaga DPD RI Dapil Aceh bahwa reses tidak sekedar dilakukan secara terjadwal dan setor muka ke Dapil di Aceh, tetapi rangkaian reses itu juga bertemu, bersilaturrahmi dan berdiskusi dengan berbagai entitas secara resmi diantaranya melakukan RDP dengan entitas pemerintahan dan RDPU dengan berbagai kelompok masyarakat,”jelas Ghazali. (murdani TJ)