Loading...

LAMURIONLINE.COM | KOTA JANTHO  - Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh Besar meminta Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali untuk mencari alternatif solusi bagi masyarakat yang terdampak pada penertiban Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh

Permintaan ini disampaikan oleh Sekretaris KNPI Aceh Besar Munawar AR kepada Lamurionline.com disalah satu warung kopi di Bundaran Lambaro Aceh Besar, Selasa (18/08)

Munawar AR mengatakan, pemerintah Aceh Besar perlu memikirkan masyarakat yang sudah lama mengantungkan perekonomiannya di bantaran Krueng Aceh, apalagi mereka juga membantu pemerintah terkait ketersedian daging sapi di Banda Aceh dan Aceh Besar terutama saat tradisi meugang.

"Ngohya Resto resto bagi sebagian masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh merupakan destinasi wisata baru, industri wisata mulai hidup atas inovasi ngohya, mestinya pemerintah memberikan apresiasi bukan malah menzalimi" ujar Munawar AR

Penertiban ini akan menambah jumlah pengangguran karena dampak pemberhentian sejumlah pekerja di beberapa penyedia kuliner dan ini antitesis terhadap upaya pemerintah yang giat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Lebih lanjut Munawar menambahkan banyak masyarakat kita yang tingal diseputaran bantaran DAS tersebut yang menggantungkan hidupnya dengan mengelola daerah bantaran menjadi ladang pengembangbiakan sapi.

"Sikap pemerintah terkait penertiban DAS tidak tegas terhadap bangunan permanen gedung ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) tapi tegas terhadap masyarakat. Dan ini memunculkan krisis kepercayaan dan menimbulkan gejolak di masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan terutama terkait perizinan" tegas Putra Kutabaro ini

Situasi saat ini, (Covid-19) telah berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang membutuhkan bantuan perekonomian mereka.

Kita berharap kepada pemerintah Aceh Besar dan BWS I untuk lebih arif dan bijak dalam menyikapi masalah ini.

"Pemerintah harus tegas dan proaktif melakukan sosialiasi terhadap pemanfaatan DAS, agar masyarakat paham dan tidak mendirikan bangunan permanen" tutup Alumni Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Ar Raniry ini.
SHARE :
 
Top