Oleh Abulampanah

Abu Sulaiman tak cukup ahli membahas topik ekonomi dan bisnis, apalagi ekonomi syariah, hanya saja karena dia mantan jurnalis, peduli dan mengikuti perkembangan perjuangan umat Islam Indonesia untuk menerapkan sistem ekonomi Islam sejak masa Orba Soeharto. “Saya lupa kapan kejadiannya, namun pernah ada peristiwa seorang dai menceramahkan ekonomi Islam masa itu di sebuah masjid di Yogyakarta, kemudian berurusan dengan aparat keamanan,” kenangnya dalam obrolan Shubuh di Serambi Masjid kampung kami. 

Saya sengaja “menggiring” Abu Sulaiman bicara tema ekonomi, sebab tema ini sedang aktual dibincangkan dan menjadi opini publik di Aceh. Tantu saja pembicaraan di media terbatas pada penerapan qanun LKS dan perbankan syariah. Padahal cakupan ekonomi Islam yang luas, mulai dari sektor produksi, konsumsi, transportasi dan sektor lainnya. Mencakup juga keuangan sosial Islam dan keuangan komersial Islam. 

“Saya sependapat dengan sahabat dosen di fakultas ekonomi Unyiah dan UIN, yang menganjurkan Aceh prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan,” kata Abu Sulaiman. Dia yakin dengan strategi pembangunan ekonomi Aceh yang tepat, akan terwujud keadilan dan berkurangnya kesenjangan penghasilan di tengah-tengah masyarakat. “Sudah waktunya kita ingatkan semua komponen masyarakat, bahwa konflik Aceh terjadi akibat ketidakadilan ekonomi, karena itu solusinya adalah pembangunan ekonomi,” katanya. 

Dia mengaku membaca kebijakan untuk mengundang investor luar negeri dan pemberdayaan sosial masyarakat akibat konflik. “Namun itu saja tak kukup,” katanya. “Ketika masa atau periode rahabilitasi atau reintegrasi kita anggap selesai, mestiya program-program yang sifatnya populis dan bantuan sosial dapat dikurangi, dan mulai fokus pada pembangunan ekonomi produktif. Kita tak bisa memanjakan masyarakat cukup lama dengan bantuan sosial, rumah gratis dan subsidi berkepanjangan,” urai Abu Sulaiman, semangat. 

Karena itu, tambahnya, “Sudah waktunya kita serius mendiskusikan dan merumuskan ulang strategi pembangunan  ekonomi Aceh yang berbasis pertanian,  perikanan dan peningkatan kapasitas SDM. Ini bukan gagasan baru, cuma program dan kegiatannya seakan bukan prioritas, sebab telah mengutamakan program populis, supaya dipilih lagi ketika pilkada nanti.”

Dia menyebut contoh program ketahanan pangan, yang dapat dibangun terpadu antara sektor pertanian, peternakan dan perikanan, sebab banyak wilayah subur di Aceh yang bersisian dengan lautan atau bisa juga perikanan darat. Masalahnya, lagi-lagi, kita harus berpikir produktif, bisnis dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Kita dukung potensi ekonomi masyarakat yang ada dengan pendampingan teknis, fasilitasi modal dan marketing hasil (produk). “Saya tahu  Bappeda punya konsepnya, cuma lagi-lagi atasan sering lebih suka program populis dan bagi-bagi bantuan.” Mulai keluar kalimat kritis Abu yang mantan anggota parlemen itu.  

Lalu Abu,  bagaimana dengan pembangunan ekonomi syariah? “Semuanya harus syariah, itu sudah pasti. Dalam konteks ini, kampus mestilah terus menguatkan SDM ekonomi syariah, pemerintah menyiapkan regulasi yang mendukung penerapan ekonomi syariah, kelembagaan ekonomi syariah diperkuat, lalu lengkapi dengan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan zaman,” pungkas Abu Sulaiman. Salut, salut, Abu ahli juga bicara ekonomi, tentu akan lebih ahli bila dia bicara politik. Lain waktu kita ngobrol lagi, Abu. Semoga tetap sehat dan bisa shalat lima waktu di masjid. 

Dalam “diskusi” pagi dengan Abu Sulaiman, seringkali saya kurang kesempatan berpendapat. Sebab dia merasa seakan saya sedang mewawancarainya dan dia tahu saya akan menuliskannya untuk media. Dan dia yakin,  apa yang dipikirkannya tak jauh berbeda dengan yang saya pikirkan juga. Maklum sang guru cukup tahu jalan pikiran muridnya.

SHARE :
 
Top