* Diselenggarakan Rabu 30 Maret 2022 di LPMP Aceh

Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati SPd


lamurionline.com -- Banda Aceh : Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) akan segera menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2023, Rabu (30/3/2022) mendatang di Gedung LPMP Aceh, Niron, Aceh Besar.

Kepala Bappeda Aceh Besar, Rahmawati SPd, kepada posaceh.com, diruangkerjanya, Kamis (24/3/2022) mengatakan, peserta Musrenbang terdiri dari tiga orang dari masyarakat,yakni keuchik atau kepala desa, tokoh perempuan, tokoh masyarakat dan kepala perwakilan 23 Kecamatan yang sudah dipilih saat Musrenbang Kecamatan, selanjutnya para camat se Kabupaten Aceh Besar, Kepala OPD.

“Selain itu, kita juga mengundang anggota DPRK Aceh Besar, Organisasi Kepemudaan dan tokoh masyarakat yang memiliki kontribusi pembangunan daerah, total seluruhnya sekitar 200 orang,” sebutnya.

Ia menuturkan, Musrenbang Kabupaten Aceh Besar tahun 2023 rencananya akan langsung dibuka oleh Bupati Aceh Besar, Ir. H. Mawardi Ali, selain itu juga mengundang tiga pemateri. “Pemateri pertama dari Akademisi yang akan disampaikan oleh Dr. Abral, ahli ekonomi, kedua Kepala BPKS,” ujarnya.

Rahmawati juga mengatakan, Kepala BPKS akan menyampaikan satu materi terkait investasi apa yang dapat dikembangkan di Pulo Aceh dalam rangka memajukan pariwisata di Kabupaten Aceh Besar.

“Jadi Pulo Aceh merupakan target pengembangan destinasi wisata yang ada di Aceh Besar, sedangkan pak Abral akan kita minta untuk memberikan materi terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi Aceh Besar tahun 2023 mendatang,” jelasnya.

Selanjutnya, pemateri ketiga Bappeda Aceh Besar berharap kehadiran kepala Bappeda Aceh, HT Ahmad Dadek, SH MH, yang akan menyampaikan sinergisitas perencanaan mulai dari Pemerintah Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten.

“Kita harapkan ketiga pemateri tersebut hadir dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Pemerintah Aceh Besar dan masyarakat Aceh Besar, sehingga kita semua dapat memahami arah dan kebijakan pembangunan Aceh Besar 2023 nanti,” ujarnya.

Sementara prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2023, Bappeda menetapkan empat prioritas pembangunan dengan tema pembangunan, peningkatan infrastruktur untuk mendukung peningkatan ekonomi Kabupaten Aceh Besar yang inklusif. “Kita harapkan, ini akan memberikan dampak besar terutama untuk penanganan pertumbuhan ekonomi Aceh Besar,” harapnya.

Untuk prioritas pembangunan tersebut, Rahmawati menjelaskan, peningkatan infrastruktur yang terintegrasi, bagaimana infrastruktur tersebut dapat mendukung laju perekonomian masyarakat, selanjutnya adalah bagaimana tata kelola Pemerintahan yang bersih dan tidak korupsi serta akuntabel, prioritas ketiga adalah meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing.

“Mengingat sumber daya manusia Kabupaten Aceh Besar masih perlu peningkatan secara komperhensif secara keseluruhan, karena dalam beberapa tahun terakhir kita masih sangat kurang dalam peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujarnya.

Kemudian prioritas pembangunan yang terakhir ialah, bagaimana memunculkan sektor-sektor unggulan yang mampu mendukung pendapatan perkapita Kabupaten Aceh Besar, terutama yang mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh Besar.

“Seperti yang kita ketahui pertumbuhan ekonomi sejak Covid-19 melanda turun hingga 0,31 persen, namun tahun 2021 kemarin kita sudah mulai bangkit, pertumbuhan ekonomi sudah membaik mencapai 2,44 persen,” sebutnya.

Selain itu, pada Musrenbang nanti, ia mengatakan bahwa Bupati Aceh Besar akan memaparkan target-target yang sudah tercapai selama lima tahun menjabat sebagai Kepala Daerah.

“Maka dengan demikian kami akan menyampaikan sebuah presentasi terhadap capaian target pembangunan selama lima tahun Ir. Mawardi Ali menjabat sebagai Bupati, dan ini menjadi momen terakhir bagi Bupati Aceh Besar menyampaikan ide pembangunan yang akan dipertahankan dan dilanjutkan, karena kita semua komit akan melanjutkan program-program yang memang memiliki dampak yang baik, baik sektor ekonomi, pendidikan maupun sektor lainnya, sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) disaat masa transisi dari 2023 hingga 2026 mendatang,” pungkasnya. (Cek Man)

SHARE :
 
Top