lamurionline.com -- Aceh Besar - Kemitraan dan kerjasama lintas sektoral antara Kantor Kementerian Agama Aceh Besar dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama ini telah berjalan sangat baik, kolaborasi berbagai kegiatan berjalan terpadu melibatkan berbagai instansi, terutama aspek pendidikan, keagamaan dan pelayanan jamaah haji. Bahkan selama ini tidak banyak di ketahui publik, setiap tahun Kementerian Agama mengalokasikan anggaran untuk guru Pemda.
Di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 304 guru SD SMP dan SMA bidang studi pendidikan agama Islam yang berstatus ASN Pemda mendapat tunjangan sertifikasi guru dari Kemenag. Untuk tahun 2022 di alokasikan anggaran sebanyak 14 milyar. Informasi ini terungkap pada acara kunjungan silaturrahmi pimpinan Kemenag Aceh Besar dengan Bupati Aceh Besar di gedung Dekranasda Gampong Gani Kecamatan Ingin Jaya, kamis (6/10).
Pertemuan yang di laksanakan dengan penuh kekeluargaan bersama Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM dan Kakankemenag Aceh Besar H Salman Arifin SPd MAg di ikuti Asisten 1 Pemkab Aceh Besar Farhan AP, Kasubbag tata usaha H Khalid Wardana SAg MSi, Kasi Bimas Islam H Akhyar SAg MAg, Kasi Penmad Suryadi SAg dan Kasi PAI Jamaluddin SE.
Kakankemenag Aceh Besar H Salman menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya untuk membangun sinergisitas dan hubungan kerja yang lebih maksimal dengan Pemerintah Kabupaten. Terutama penataan berbagai aset tanah madrasah dan kantor urusan agama (KUA) yang masih berstatus milik Pemkab Aceh Besar.
Pihaknya berharap agar dapat di proses hibah sebagai persyaratan agar pembangunan fisik bisa di laksanakan oleh Kementerian Agama. H Salman juga menjelaskan dalam tahun 2022 ini Kemenag Aceh Besar mengalokasikan anggaran 14 milyar untuk tunjangan sertifikasi guru pendidikan agama Islam. Para guru PAI ini berstatus ASN Pemkab, tetapi sertifikasi di bantu Kemenag. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kemitraan untuk membangun sektor pendidikan bersama Pemkab.
Lebih lanjut Kasubbag tata usaha Kemenag Aceh Besar H Khalid Wardana menambahkan, saat ini masih ada belasan madrasah yang berstatus swasta, bahkan ada madrasah swasta yang telah melahirkan sosok bupati, tetapi belum penegerian sampai saat ini karena terkendala lahan, untuk itu pihaknya sangat mengharapkan dukungan dan bantuan dari Pemkab Aceh Besar.
Kemenag Aceh Besar telah mengajukan permohonan hibah lahan tanah beberapa madrasah antara lain MTsS Kota Jantho, MTsS Kuta Cot Glie dan MTsS Seulimeum sejak tahun yang lalu untuk mempercepat proses penegerian, mudah mudahan cepat terwujud harap Khalid Wardana, mantan ketua KNPI Aceh Besar.
0 facebook:
Post a Comment