lamurionline.com -- Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mengunjungi Baitul Mal Aceh (BMA). Kunjungan tersebut sebagai bentuk silaturahmi, serta tertarik pengelolaan zakat dan wakaf di Aceh. Kedatangan rombongan dari Kota Padang disambut langsung Ketua Badan BMA, Mohammad Haikal bersama anggota badan dan unsur sekretariat, Jumat (6/1/2023).
Dalam sambutannya, Mohammad Haikal menjelaskan kewenangan BMA, struktur lembaga, hingga program-program kerja Baitul Mal Aceh. Untuk program pemberdayaan, BMA fokus pada beberapa sektor, di antaranya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan sosial.
“Untuk pendidikan BMA punya sejumlah program beasiswa yang menyentuh langsung penerima manfaat dari kalangan miskin. Untuk kesehatan kita bangun sanitasi, agar mereka mendapatkan fasilitas jamban yang layak. Begitu juga untuk pemberdayaan ekonomi kita memberikan sejumlah modal usaha untuk individu dan kelompok, baik itu berupa dana maupun peralatan kerja,” jelas Mohammad Haikal.
Untuk wakaf, BMA mendeteksi lokasi-lokasi wakaf yang dapat disuntik dana untuk pemberdayaan. BMA sudah melakukan verifikasi lebih kurang 20 titik, baru 10 titik yang dinilai layak untuk dibantu pengembangannya.
“Harapan kita, dari objek ini dapat mendatangkan uang cash untuk pemberdayaan umat lebih luas,” jelas Mohammad Haikal.
Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, mengatakan kehadiran rombongannya ke BMA meningkat selama ini permasalahan sosial di kotanya cukup tinggi. Tahun 2022 mencapai seribu lebih yang tersandung kasus sosial.
“Oleh karena itu, kami tertarik ke Aceh khususnya ke Baitul Mal Aceh untuk mengetahui bagaimana dana zakat itu dapat menyelesaikan persoalan sosial tersebut. Kami lihat Aceh sudah lumayan bagus pengelolaan dana zakatnya,” ungkapnya.
Pihaknya tertarik dengan lahan-lahan wakaf yang sudah diproduktifkan seperti di Kebun Kurma Barbate. Setelah kunjungan ke BMA rombongan berkeinginan ingin melihat langsung hasilnya.
“Kita juga sedang mencari sumber-sumber dana lainnya untuk pemberdayaan umat. Menurut kami, masih banyak sumber-sumber yang belum digarap,” katanya.
Sementara itu, Anggota Badan BMA, Dr Rani Usman menjelaskan di BMA ada satu inovasi BaGAH. Program ini sebagai respons cepat dari BMA ketika ada suatu kejadian yang emergensi harus dibantu, seperti bencana alam, kemanusiaan, dan kasus-kasus yang membutuhkan bantuan cepat lainnya.
Di samping itu, Anggota Badan BMA, Muhammad Iksan juga mengatakan, BMA telah mensertifikasi sejumlah lahan wakaf sebelum dilakukan pemberdayaan. Ia menyarankan, bagi pengelola wakaf di Padang nanti perlu diurus legalitasnya. Untuk SDM juga dapat digerakkan yang muda-muda, sehingga wakaf itu bisa produktif dan aktif. (Sayed M Husen)
0 facebook:
Post a Comment