Saatnya Generasi Z Menentukan Arah Demokrasi

Oleh: Mismaruddin Sofyan

Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh

Bangsa Indonesia sedang menyaksikan pergeseran dalam lanskap politik nasional. Pergeseran itu ditandai oleh lahirnya elite politik baru dan munculnya Generasi Z sebagai kekuatan sosial dan politik yang semakin dominan. Mereka menjadi pelengkap statistik pemilih dan aktor yang memiliki potensi dalam menentukan arah demokrasi Indonesia.  

Generasi Z adalah generasi yang lahir dan tumbuh dalam dunia digital. Mereka mengenal internet lebih dahulu daripada buku politik, memahami dinamika media sosial sebelum mengenal teori demokrasi, dan memperoleh informasi publik melalui layar telepon genggam. Akibatnya, pola komunikasi politik berubah secara fundamental. Kampanye tidak lagi dimonopoli oleh panggung-panggung politik, melainkan berlangsung setiap detik di ruang digital.

Fenomena ini melahirkan paradoks. Pada satu sisi, demokrasi lebih terbuka karena setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya tanpa batas ruang dan waktu, namun pada sisi lain, ruang digital dipenuhi banjir informasi yang sering kali sulit dibedakan antara fakta, opini, propaganda, bahkan manipulasi. Politik kemudian berubah menjadi kompetisi membangun persepsi. Popularitas lebih cepat diperoleh daripada kredibilitas, sementara sensasi sering mengalahkan substansi.

Generasi Z sesungguhnya memiliki karakter berbeda dibanding generasi sebelumnya. Mereka lebih independen dalam menentukan pilihan politik, cenderung tidak terikat secara emosional kepada partai tertentu dan lebih mengutamakan rekam jejak, integritas, dan kemampuan menyelesaikan persoalan publik. Kesetiaan mereka bukan kepada simbol, melainkan kepada gagasan yang dianggap mampu menjawab kebutuhan zaman.

Ini tantangan bagi partai politik. Politik tidak cukup digerakkan melalui mobilisasi massa, pemasangan baliho, atau pidato-pidato seremonial. Generasi Z menghendaki politik yang transparan, komunikatif, dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang mereka hadapi, seperti kesempatan kerja, kualitas pendidikan, ekonomi digital, perubahan iklim, kesehatan mental, serta akses terhadap inovasi teknologi.

Sayangnya, banyak aktor politik masih memandang generasi muda hanya sebagai objek kampanye menjelang pemilu. Setelah kontestasi berakhir, ruang partisipasi mereka kembali menyempit. Kondisi ini berpotensi memperbesar apatisme politik di kalangan kaum muda. Demokrasi akhirnya kehilangan energi kreatif yang justru dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Demokrasi modern membutuhkan keterlibatan aktif kaum muda dalam seluruh proses pengambilan kebijakan. Mereka perlu didorong menjadi pemilih yang proaktif, serta menjadi pengawas kebijakan publik, penggerak komunitas, aktivis sosial, peneliti, jurnalis warga, hingga calon pemimpin di berbagai tingkatan. Politik mesti dipahami sebagai pengabdian kepada kepentingan publik, bukan semata-mata perebutan kekuasaan.

Tantangan di Aceh 

Tantangan ini memiliki dimensi yang lebih luas di Aceh. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan melalui UU Keistimewaan Aceh UU Pemerintahan Aceh, kaum muda Aceh dituntut mampu mengintegrasikan syariat Islam, budaya lokal, dan kemajuan teknologi. Mereka harus menjadi pelopor demokrasi islami, santun, kritis, serta mampu menjaga perdamaian Aceh. 

Partai politik di Aceh juga perlu melakukan regenerasi serius. Kaum muda jangan hanya dijadikan pelengkap struktur organisasi, tetapi diberi ruang merumuskan kebijakan, memimpin organisasi, dan berkompetisi secara sehat dalam sistem politik. Regenerasi bukan sekadar pergantian usia, melainkan pergantian cara berpikir dan cara bekerja.

Justru yang lebih penting adalah membangun literasi politik digital. Kemampuan membedakan fakta dari hoaks, memahami etika berdiskusi, menghargai perbedaan, serta mengedepankan argumentasi berbasis data merupakan landasan demokrasi. Tanpa literasi politik yang baik, media sosial hanya akan menjadi arena pertengkaran tanpa solusi.

Indonesia (dan juga Aceh) sedang memasuki era bonus demografi. Jika dikelola dengan baik, Generasi Z akan menjadi modal bagi kemajuan bangsa. Sebaliknya, jika diabaikan, bonus demografi bisa saja berubah menjadi beban demokrasi. Oleh sebab itu, negara, partai politik, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, media, serta keluarga memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk generasi yang cerdas digital sekaligus matang dalam berpolitik.

Masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memenangkan pemilu, tetapi oleh kualitas generasi yang akan memimpin republik ini dua atau tiga dekade mendatang. Politik mesti kembali menjadi ruang pengabdian, bukan hanya panggung pencitraan. 

Karena itu, di era scroll yang bergerak begitu cepat, Indonesia membutuhkan Generasi Z yang tidak hanya cepat menyukai (like) atau membagikan (share) konten politik, tetapi juga mampu berpikir kritis, berdialog secara sehat, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sebab pada akhirnya, kualitas demokrasi akan selalu ditentukan oleh kualitas warga negaranya.

Masa Depan Demokrasi

Masa depan demokrasi Indonesia sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memenangkan pemilu, tetapi juga oleh kualitas generasi yang akan memimpin negara dan bangsa ini.  Untuk ini, politik harus kembali menjadi ruang perjuangan, tempat lahirnya integritas, dan militansi memperjuangkan kepentingan kaum tertindas (mustadh’afin).

Dalam hal ini, generasi Z pastilah memiliki energi, kreativitas, dan keberanian menggerakkan perubahan. Namun, energi itu hanya akan berdampak  jika diarahkan untuk memperkuat syariat Islam, persaudaran, menggerakkan partisipasi, serta memenangkan nilai-nilai demokrasi yang relegius. Sudah saatnya kaum muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi perancang  dan penulis sejarah bangsa.

Sebab, Indonesia (dan Aceh) yang lebih adil, maju, dan bermartabat tidak akan lahir dari intrik dan kepentingan sempit, melainkan dari kebersamaan dan kolaborasi. Tidak akan tercipta dari sikap apatis, kecuali dari keberanian mengambil peran pollitik. Dan itu tidak akan diraih hanya dengan harapan dan perencanaan semata, namun harus dengan ikhtiar sungguh-sungguh secara kolektif.

Editor: Sayed M. Husen

SHARE :