GUBERNUR Aceh Zaini Abdullah mengatakan, Pemerintah Aceh siap untuk mencari solusi bersama dan menghindari gontok-gontokan yang tak perlu terkait polemik bendera dan lambang Aceh. Pasalnya, berlanjutnya perdamaian di Aceh jauh lebih penting.
Hal tersebut disampaikan Zaini usai bertemu dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan di Pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh, Selasa (2/4/2013).
Dalam pertemuan tersebut, Djohermansyah menyerahkan hasil klarifikasi Mendagri terhadap Qanun 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Zaini meminta agar masyarakat Aceh bersabar dan tak mengibarkan bendera Aceh. "Saya sudah kali-kali minta supaya bersabar, sampai saatnya nanti akan berkibar, saya tak akan melarang," kata dia.
Pemerintah Aceh, lanjut dia, akan mempelajari secara seksama selama 15 hari hasil klarifikasi Mendagri terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh tersebut. Namun, proses tersebut kemungkinan bisa lebih cepat karena Mendagri akan dat ang ke Aceh tanggal 4 April 2013.
"Kami akan bicarakan lagi dalam waktu dekat ini untuk menjawabnya. Kami akan lihat apa yang kami perlukan, saya belum bisa memberi komentar dalam hal ini," kata dia.
Mengenai apakah Pemerintah Aceh akan mengubah bendera dan lambang Aceh atau tidak, Zaini mengatakan hal tersebut terlalu dini untuk diungkapkan.
"Semuanya belum bisa dijawab sekarang, kami akan lihat nanti apa yang menjadi keperluan bersama, yang paling penting adalah kedamaian di Aceh bisa berlanjut, bukan sebaliknya," ujar Zaini.
Mengenai penolakan Qanun Bendera dan Lambang Aceh di berbagai daerah di Aceh seperti di Takengon dan Aceh Barat, Zaini mengatakan, hal itu hanyalah ulah golongan-golongan kecil yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.
"Saya kira kami harus bersama menjaga berlanjutnya perdamaian yang ada di Aceh," ujar dia. | sumber: kompas.com