lamurionline.com -- Kota Jantho – Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9.

Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi menyerahkan penghargaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali di ruang kerja Bupati Aceh Besar, Senin (11/1/2021). FOTO/ PROKOPIM SETDAKAB ACEH BESAR



Penghargaan bergengsi itu diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi di ruang kerja Bupati Aceh Besar di Kota Jantho, Senin (1/11/2021).

Ikut mendampingi Bupati Aceh Besar, Sekdakab Drs Sulaimi MSi, Kepala Badan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Besar Andria Shahputra SE MM, Inspektur Aceh Besar Zia Ul Azmi SH, dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Besar Carbaini SAg.

“Kami diamanahkan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk memberikan penghargaan kepada Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali atas keberhasilan pencapaian WTP 9 kali berturut-turut terhadap penyusunan laporan keuangan hasil audit BPK,” terang Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi.

Harapannya, prestasi tersebut bisa terus dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di tahun-tahun mendatang. “Selamat untuk Kabupaten Aceh Besar yang telah mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ini,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga WTP ke-9 dapat diraih untuk mengharumkan nama Kabupaten Aceh Besar.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan dan jajarannya yang telah memberikan penghargaan ini.

Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan tersebut, dapat lebih memotivasi kami semua untuk bekerja lebih baik lagi di masa mendatang untuk kemajuan Aceh Besar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh juga menjelaskan berbagai hal dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait realisasi transfer ke daerah dan dana desa, realisasi APBD, Laporan Keuangan, kinerja pelaksanaan anggaran, serta Indeks Kesehatan Keuangan Pemda.( Reza/Rel)

SHARE :
 
Top