Mengapa Pendidikan Alternatif ?(2) B e r d a s a r k a n p e r m a s a l a h a n - permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, banyak para pakar yang m e nya ra n k a n u n t u k m e l a k u k a n reformasi system pendidikan (Faure, 1972; Allan and Evans, 2006; Sukarno, Handayani & Soewaytoyo, 2007). Hal tersebut perlu dilakukan untuk menutupi kesenjangan dan menghilangkan diskriminasi (Mutrofin, 2007, h. 349), untuk menampung aspirasi atau suarasuara para siswa (De la Ossa, 2005), dan untuk menjembatani dan merangkul kembali masyarakat serta merekamereka yang dianggap telah gagal atau pun terancam gagal (Swanson, 2005; Hyslop, 2007). Karena pada dasarnya tidak ada istilah “one size fits all / satu ukuran cocok untuk semuanya” (Wolk, 2004). Oleh karena itu, system pendidikan yang benar adalah yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan setiap permasalahan yang mereka hadapi. 

Untuk kasus di Negara kita, Mukhtar, Samsu and Rusmini (2002) menyimpulkan bahwa Indonesia seharusnya meletakkan dasar agenda reformasi pendidikan kepada 3 (tiga) ide utama, yaitu: (1) lamanya masa pendidikan, (2) kebebasan dari pengaruh pendidikan kolonial, dan (3) mendesain sebuah hasil yang lebih menjanjikan di masa mendatang (h. 4-5). Christina Hinton dan Kurt W. Fischer dalam tulisan berjudul Research Schools: Connecting Research and Practice at the Ross School menyatakan, “Sistem pendidikan dewasa ini bertumpu pada struktur top-down (atas-bawah) dimana para peneliti menuliskan rekomendasi kepada pengambil kebijakan, yang selanjutnya memasukkan ide tersebut kepada para administrator, praktisi, dan siswa-siswi. Kita perlu melakukan reformasi system tersebut untuk melibatkan guru-guru, siswa-siswi, dan administrator sebagai rekan kerja dalam membuat kebijakan dan penelitian pendidikan” (sebagaimana dikutip oleh Su├írez-Orozco & Sattin-Bajaj, 2010, h. 69). 

Kebijakan yang telah berjalan selama perlu kita tinjau ulang sehingga struktur pendidikan yang ada bisa melibatkan semua unsur sebagai peserta aktif dalam system tersebut. Sekarang lah waktunya untuk merubah system pendidikan kita (Littky & Grabelle, 2004) dan kita memerlukan komitmen (Galluzzon, 2004) karena k e b a n y a k a n s e k o l a h a l t e r n a t i f menghilang setelah kurang dari satu dekade kemunculannya (Fruchter, 2007). Jadi apa seharusnya yang menjadi objektif dari reformasi pendidikan? Di tahun 1995, Mozambique's Ministry of Education melakukan reformasi pendidikan dasar dengan memakai objektif utama sebagai berikut: Meningkatkan kualitas dari efisiensi pendidikan dasar; memastikan adanya kesatuan dalam hal kenyamanan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; berkontribusi terhadap politik, ekonomi, sosial, dan pengembangan b u d a y a N e g a r a ; m e m a s t i k a n keseluruhan pendidikan terhadap perseorangan melalui empat pilar pengetahuan: mengetahui bagaimana bersikap, belajar, melakukan, dan hidup bersama dengan orang lain. (Dhorson & Chachuaio, 2008, h. 202). 

Akhirnya para ahli memberikan beberapa solusi terhadap isu-isu pendidikan tersebut diatas. Bambang menyarankan reformasi yang ada harus menjamin lahirnya sekolah yang bebas dan bisa mengembangkan pendidikan alternatif (sebagaimana dikutip oleh Badrun & Bastian, 1999, h. 22), Karen Seashore Louis dan Debra Ingram dalam tulisannya Schools That Work for Teachers and Students mendorong a d a n y a p e n i n g k a t a n k o n s e p multiculturalism atau kebudayaan yang beragam (sebagaimana dikutip oleh Williams, 2003, h. 154), Llewellyn dan Silver (2001) setuju dengan ide homeschooling, Fantini (1976), Kozol (1982) dan Suparlan (2008) mendukung konsep sekolah bebas (free school), dan Melrose (2006) merekomendasikan adanya pembelajaran khusus untuk penyandang cacat. Menurut O'Callaghan (2004), hal yang paling penting adalah senantiasa mewaspadai beberapa tantangan yang dapat menghambat p e n g e m b a n g a n p e n d i d i k a n sebagaimana Dr. Healey kemukakan d a l a m B a r r i e r B u b b l e , y a i t u : “kesenjangan kepemimpinan, sedikitnya waktu, fasilitas dan peralatan yang tidak memadai, dana yang tidak mencukupi, masalah kronis orang banyak, kebijakan dan prosedur yang ketat, lemahnya dukungan orang tua dan masyarakat, rendahnya pengharapan terhadap pendidikan, minimnya rasa memiliki staff, l e m a h n y a s y s t e m r e f o r m a s i , ketidakpercayaan public, pemimpin sekolah, dan tidak cukupnya staff” (h. 88). Sinyeu (July 23, 2012/11:13 p.m.
SHARE :
 
Top