.jpg)
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 30 peserta, dihadiri oleh Ketua Panwaslu Aceh, KIP, serta organisasi dan LSM yang terlibat dalam pemantauan Pilkada Aceh beberapa waktu lalu. FGD tersebut membahas partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan Pilkada.
Mantan Ketua Panwaslu Aceh Nyak Arif Fadhilah Syah, yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menyampaikan jika keterlibatan perempuan dalam Pemilu nanti harus benar-benar mencapai 30 persen.
“Kita harus memastikan keterlibatan perempuan mencapai 30 persen dalam Pemilu. Baik itu keterlibatan partai politik, pemantau, pengawa, saksi dan sebagainya,” ujarnya.
Ia mengatakan, jika hari ini angka 30 persen tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada masalah apapun. Ia mencontohkan di partai politik, jika keanggotaan ataupun kepesertaan legislatif tidak mencapai 30 persen pihak perempuan tidak menimbulkan masalah apapun.
Namun, partai politik sudah mengedepankan usaha untuk memenuhi kuota 30 persen tersebut. Akan tetapi katanya kebanyakan yang muncul merupakan perempuan yang sulit untuk masuk dan berpartisipasi. “Maka ke depan kita perlu meningkatkan partisipasi perempuan di Pemilukada,” ujarnya.
Pernyataan tersebut juga didukung oleh perwakilan dari Yayasan Empaty, Cut Rahmawati, ia mengatakan jika partisipasi perempuan memang sangat sedikit dalam Pemilu.
“Yang ada hanya perekrutan dari partai politik, tapi dalam proses Pemilu perempuan jarang sekali terlibat, seperti contoh ketika pemungutan suara, keterlibatan perempuan tidak terlihat pada saksi maupun pemantau,” katanya.
Ke depan, Election MDP akan melakukan pengawasan dan pemantauan yang melibatkan pihak pemerintah, perempuan, pemuda dan mahasiswa, masyarakat disabilitas, dan tokoh agama untuk pengawasan dan pemantauan yang partisipatif.
Election MDP merupakan program kerjasama antara Pemerintah RI dengan UNDP.[] (ihn)