Saat Aceh Berjaya di Bawah Kendali Profesor

Oleh: Mizaj Iskandar Usman

Dosen UIN Ar-Raniry, Komisioner Baitul Mal Banda Aceh dan Ketua Yayasan Wakaf Baitul Asyi

Ada ironi dalam sejarah modern Aceh. Daerah ini pernah menikmati limpahan anggaran paling besar di Indonesia melalui dana otonomi khusus pasca-MoU Helsinki 2005. Triliunan rupiah mengalir setiap tahun. Namun, pada saat yang sama, Aceh justru berkutat dalam lingkaran kemiskinan, ketergantungan fiskal, rendahnya investasi, serta stagnasi kualitas sumber daya manusia. Padahal, jika menoleh ke belakang, Aceh pernah dipimpin oleh figur-figur akademik yang bekerja dengan sumber daya jauh lebih terbatas, tetapi meninggalkan warisan pembangunan yang jauh lebih nyata. Mereka bukan sekadar politisi, melainkan teknokrat dan intelektual yang memimpin dengan visi jangka panjang.

Dalam sejarah Aceh, setidaknya ada empat gubernur bergelar akademik profesor yang layak dicatat sebagai penanda masa kejayaan pembangunan: Ali Hasjmy, Abdul Madjid Ibrahim, Ibrahim Hasan, dan Syamsuddin Mahmud. Selain empat nama tadi, ada dua nama lagi gubernur Aceh yang memperoleh gelar profesor, yakni Nyak Ada Kamil dan Abdullah Puteh. Namun gelar profesor keduanya lebih kepada gelar kehormatan (honorary professor) dibandingkan gelar akademik (earned professor). Sejarah menunjukkan bahwa pondasi kemajuan paling pesat justru lahir pada era empat profesor akademik tersebut. Pertanyaannya sederhana: mengapa Aceh justru lebih visioner ketika dipimpin kaum intelektual?

Kerangka Berpikir Akademis

Jawabannya mungkin terletak pada cara berpikir. Akademisi terbiasa bekerja dengan data, perencanaan, dan orientasi jangka panjang. Mereka tidak semata memikirkan proyek lima tahunan, tetapi visi pembangunan lintas generasi. Warisan terbesar Profesor Ali Hasjmy adalah kesadarannya bahwa kemajuan Aceh harus dimulai dari pendidikan. Pada masa itu, Aceh baru saja keluar dari turbulensi politik DI/TII. Infrastruktur terbatas, ekonomi lemah, dan akses pendidikan tinggi nyaris tidak tersedia. Namun Ali Hasjmy memahami satu hal penting: bangsa yang ingin bangkit harus membangun pusat ilmu pengetahuan. Dari visi itu lahirlah proyek besar “Darussalam”. Sebuah kawasan pendidikan yang kemudian menjadi jantung intelektual Aceh hingga hari ini. Dari rahim Darussalam lahir tiga institusi penting: Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, dan Dayah Manyang Teungku Chik Pantee Kulue yang menjadi simbol integrasi pendidikan tradisional dan modern. 

Darussalam bukan sekadar kompleks kampus. Ia proyek peradaban. Sebuah “jantoeng-hatee” Aceh yang terus memompa lahirnya birokrat, ulama, akademisi, dokter, insinyur, dan pemimpin sosial selama puluhan tahun. Bahkan sampai hari ini, denyut intelektual Aceh masih bertumpu pada kawasan yang dirintis Ali Hasjmy tersebut.Yang menarik, proyek sebesar itu dibangun ketika Aceh belum menikmati dana otsus, belum memiliki APBA raksasa, dan belum memperoleh perhatian pusat sebesar sekarang, tetapi Ali Hasjmy memiliki sesuatu yang lebih penting daripada uang: visi.

Hal serupa terlihat pada Abdul Madjid Ibrahim. Ia bukan tipe pemimpin populis yang gemar retorika. Ia seorang perencana. Dalam sejarah pembangunan Indonesia, namanya tercatat sebagai salah satu penggagas sistem perencanaan nasional modern melalui pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan konsep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kontribusi itu begitu besar sehingga pemerintah kemudian mengabadikan namanya sebagai penghargaan pembangunan nasional bagi daerah dengan kualitas perencanaan terbaik.  Pencapaian yang jarang disadari publik Aceh sendiri bahwa salah satu arsitek perencanaan pembangunan nasional berasal dari Aceh. 

Abdul Madjid Ibrahim memahami bahwa pembangunan tidak boleh bergantung pada spontanitas politik. Pembangunan harus berbasis desain, data, prioritas, dan kesinambungan. Tanpa itu, anggaran sebesar apa pun hanya akan berubah menjadi proyek tambal sulam. Ironisnya, justru pada era sekarang (saat Aceh memiliki dana luar melimpah, budaya perencanaan itu perlahan melemah). RPJM sering berubah mengikuti kepentingan politik sesaat, banyak proyek lahir tanpa arah strategis. Akibatnya, Aceh terus tertinggal dalam berbagai indikator nasional.

Kemudian datang Ibrahim Hasan. Ia memimpin Aceh pada masa sulit. Fiskal terbatas, otsus pun tiada. Saat itu eskalasi konflik bersenjata meningkat. Namun, justru dalam keterbatasan itu lahir proyek-proyek infrastruktur paling visioner dalam sejarah Aceh modern. Salah satunya adalah proyek Krueng Aceh atau Aceh’s Floodway. Tanpa proyek ini, Banda Aceh selalu menjadi kota langganan banjir. Selain itu, Ibrahim Hasan dikenal dengan proyek “jaring laba-laba”, yakni pembangunan konektivitas jalan yang membuka keterisolasian wilayah Barat-Selatan Aceh. 

Pada masa sebelumnya, banyak daerah masih bergantung pada rakit untuk mobilitas. Jalan darat belum tersambung memadai. Ibrahim Hasan mengubah itu. Di tangan seorang ekonom, pembangunan dipahami sebagai pembukaan akses. Ketika jalan terbuka, ekonomi bergerak, pendidikan masuk, layanan kesehatan menjangkau desa, dan integrasi sosial tercipta. Infrastruktur bukan sekadar beton dan aspal, tetapi instrumen transformasi masyarakat.

Terakhir, Syamsuddin Mahmud, seorang pakar moneter yang percaya bahwa kualitas manusia lebih penting daripada sekadar eksploitasi sumber daya alam. Ia mungkin salah satu gubernur Aceh yang paling serius membangun pendidikan unggul berbasis meritokrasi. Dari besutannya lahir sekolah-sekolah unggulan “bangsa” seperti SMA Modal Bangsa, Pesantren Ruhul Islam Anak Bangsa, dan SMA Negeri 9 Tunas Bangsa. Gagasan Pak Syam (begitu ia biasa dipanggil) sederhana tetapi revolusioner: Aceh tidak akan maju jika terus memproduksi kualitas rata-rata. Aceh harus melahirkan elite intelektual baru yang mampu bersaing secara nasional dan global. Karena itu ia membangun ekosistem pendidikan berkualitas, bukan sekadar memperbanyak gedung sekolah.

Visi Melahirkan Legasi

Keempat profesor ini jika kita perhatikan memiliki satu kesamaan: mereka membangun legasi, bukan sekadar pencitraan. Warisan mereka abadi hingga hari ini. Kampus Darussalam masih berdiri. Sistem perencanaan pembangunan masih digunakan. Jalan Barat-Selatan masih menjadi urat nadi ekonomi. Sekolah unggulan “bangsa” masih melahirkan generasi berprestasi. Bandingkan dengan sebagian besar kepemimpinan Aceh pasca-MoU Helsinki. Dana otsus yang berlimbah justru gagal dikonversi menjadi lompatan pembangunan. Angka kemiskinan tinggi, industri minim, investasi stagnan. Anak muda terdidik banyak yang hijrah ke luar Aceh. 

Masalah utamanya bukan semata korupsi atau salah urus anggaran, melainkan krisis visi. Banyak pemimpin lebih sibuk mengelola kekuasaan daripada membangun peradaban. Meritokrasi mandeg, politik menjadi arena distribusi patronase, bukan kompetisi gagasan. Aceh sesungguhnya tidak kekurangan uang. Aceh kekurangan kepemimpinan visioner. Karena itu, masa depan Aceh memerlukan redefinisi tentang siapa yang layak memimpin daerah ini. Popularitas, sentimen identitas dan kemampuan mobilisasi politik saja tidak cukup. Aceh membutuhkan pemimpin dengan kapasitas teknokratis, kemampuan membaca perubahan global, keberanian mengambil keputusan berbasis data, dan orientasi jangka panjang. 

Ini bukan berarti hanya profesor yang layak menjadi gubernur, tidak sesederhana itu, tetapi sejarah Aceh membuktikan satu pelajaran penting, ketika kekuasaan berada di tangan orang-orang yang menghargai ilmu pengetahuan, pembangunan bergerak lebih terarah. Aceh membutuhkan pemimpin yang berpikir seperti arsitek peradaban, bukan sekadar operator kekuasaan, sebab daerah ini tidak bisa terus hidup dari nostalgia sejarah dan dana Otsus yang suatu saat akan berakhir. Dan mungkin, jawaban untuk masa depan Aceh sebenarnya sudah pernah ditunjukkan oleh sejarahnya sendiri: Aceh berjaya ketika dipimpin oleh ureng carong (orang cerdas).

Editor: Sayed M. Husen

SHARE :