Lamuri Online

Plt. Camat Fata Muhammad Resmi Buka TC Kafilah MTQ Kecamatan Kuta Malaka

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjazdgFfentChAcxsPrpvIGcKClh1SsX6GxaRS2YFIOL7g34KzcYJ5mY8oXANrsnsZqBmj4q6Ilj1PRvunzlGFsKaoCv86UdvpXzOvpqIWqdmrAUUkk_o9ZrR6skOrojIO4OW1l9fZ4BeHRDqyDT7ZAqDGH_HPI_BkRSRcRDvXRgbseiyzjIjYoAWpl1RPB/s1280/1cac20f1-1bd1-4b06-a415-efcccd97e319.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="526" data-original-width="1280" height="264" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjazdgFfentChAcxsPrpvIGcKClh1SsX6GxaRS2YFIOL7g34KzcYJ5mY8oXANrsnsZqBmj4q6Ilj1PRvunzlGFsKaoCv86UdvpXzOvpqIWqdmrAUUkk_o9ZrR6skOrojIO4OW1l9fZ4BeHRDqyDT7ZAqDGH_HPI_BkRSRcRDvXRgbseiyzjIjYoAWpl1RPB/w640-h264-rw/1cac20f1-1bd1-4b06-a415-efcccd97e319.jpg" width="640" /></a></div> lamurionline.com -- Kuta Malaka -- Plt. Camat Kuta Malaka, Fata Muhammad, S.Pd.I., M.M., secara resmi membuka kegiatan Training Center (TC) Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Kafilah Kecamatan Kuta Malaka sebagai bagian dari persiapan menghadapi MTQ ke-35 Kabupaten Aceh Besar.Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu, 13 September 2026, bertempat di Aula UDKP Kecamatan Kuta Malaka. TC ini menjadi salah satu upaya Kecamatan Kuta Malaka dalam mempersiapkan para peserta agar mampu tampil maksimal dan memberikan prestasi terbaik pada pelaksanaan MTQ ke-35 Kabupaten Aceh Besar.Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala KUA Kuta Malaka, Mustamir, S.Ag., Ketua LPTQ Kecamatan Kuta Malaka, para pelatih, peserta MTQ, serta orang tua peserta.Dalam arahannya, Plt. Camat Kuta Malaka, Fata Muhammad, S.Pd.I., M.M., menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh peserta yang telah bersedia mengikuti TC sebagai bagian dari persiapan menghadapi MTQ tingkat Kabupaten Aceh Besar.Beliau berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh semangat. Menurutnya, keberhasilan dalam sebuah perlombaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga oleh kesungguhan dalam berlatih, kedisiplinan, serta dukungan dari para pelatih dan orang tua.“Ikutilah TC ini dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan kesempatan untuk belajar dan berlatih bersama para pelatih, sehingga nantinya dapat memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kecamatan Kuta Malaka pada MTQ ke-35 Kabupaten Aceh Besar,” ujar Fata Muhammad.Selain meningkatkan kemampuan peserta dalam berbagai cabang MTQ, kegiatan TC juga diharapkan dapat membangun mental, kepercayaan diri, serta kesiapan para kafilah sebelum mengikuti perlombaan.Sementara itu, para pelatih diharapkan dapat memberikan pembinaan secara maksimal kepada peserta, baik dari sisi teknik maupun mental bertanding. Dukungan orang tua juga dinilai sangat penting dalam menjaga motivasi dan semangat peserta selama menjalani proses latihan.(Cek Man/*)

Plt. Camat Fata Muhammad Resmi Buka TC Kafilah MTQ Kecamatan Kuta Malaka

lamurionline.com -- Kuta Malaka -- Plt. Camat Kuta Malaka, Fata Muhammad, S.Pd.I., M.M., secara resmi membuka kegiatan Training Center (TC...

Nasib Pendidikan di Aceh: Anggaran Besar, Uang Kuliah Mahal

Oleh: Juariah Anzib, S.AgPenulis Buku Wakaf di Aceh, Tradisi, Inovasi dan Keberkahan<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj76FWJyeY3J4YxYAxA_JCrYM0beLiudEgaP8FTNt_Dmxq59mZdq5QdgEkML3gVbXMDtT0aFYAfjEfyG7oxJB4z58gNqlZvfMVb1n6z_mT7FUetlMhZuBtL1bDB0bGu2xnpRT_RBeLVxgwn6996ZYDV8VZsnlyZldrzfZeu5Cwd6y57WMjOejOFYvfLHE0/s1540/1000078887.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1013" data-original-width="1540" height="420" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj76FWJyeY3J4YxYAxA_JCrYM0beLiudEgaP8FTNt_Dmxq59mZdq5QdgEkML3gVbXMDtT0aFYAfjEfyG7oxJB4z58gNqlZvfMVb1n6z_mT7FUetlMhZuBtL1bDB0bGu2xnpRT_RBeLVxgwn6996ZYDV8VZsnlyZldrzfZeu5Cwd6y57WMjOejOFYvfLHE0/w640-h420-rw/1000078887.jpg" width="640" /></a></div> Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar. Melalui pendidikan, masa depan anak bangsa lebih terjamin dan terarah. Pendidikan bukan hanya untuk memperoleh titel atau kebanggaan, namun bekal menjalani kehidupan yang lebih layak dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.Karena itu, setiap orang tua berharap anak-anak mereka dapat memperoleh pendidikan dari satu jenjang ke jenjang berikutnya hingga perguruan tinggi. Namun, biaya kuliah yang semakin mahal menjadi hambatan bagi generasi Aceh dalam menggapai cita-cita. Ada di antara mereka yang memiliki potensi dan kemampuan, tetapi tidak mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena terbentur biaya.Kondisi ekonomi masyarakat Aceh, terutama setelah konflik politik, tsunami, dan bencana hidrometeorologi, masih menghadapi berbagai persoalan. Selain itu, masih banyak masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan, sementara biaya pendidikan semakin sulit dijangkau. Pada sejumlah program studi, seperti kedokteran, biaya masuk dapat mencapai sekitar Rp150 juta. Belum lagi biaya kuliah yang mencapai sekitar Rp35 juta per semester. Angka tersebut tentu sangat tinggi jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat Aceh yang sebagian masih hidup pas-pasan.Haruskah mereka menyerah pada keadaan hanya karena keterbatasan ekonomi?Persoalan tersebut menjadi pembahasan serius dalam Perbincangan Sabtu Pagi, Sabtu (12 September 2026), di Radio Baiturrahman. Juniazi Yahya, Pimpinan Redaksi Gema Baiturrahman, mempertanyakan besarnya anggaran pembangunan di Aceh, tetapi biaya pendidikan di perguruan tinggi justru semakin mahal.Bagaimana nasib pendidikan di Aceh ke depan jika keadaan ini terus berlanjut? Bagaimana masa depan generasi bangsa yang seharusnya mendapatkan pelayanan pendidikan secara layak?Masyarakat merasa terbebani oleh tingginya biaya pendidikan di perguruan tinggi. Ada pula persoalan terkait APBN, termasuk dana otonomi khusus, yang semestinya dapat lebih diutamakan untuk sektor pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Namun, pemanfaatannya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.Anggaran besar cenderung lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, sementara pendidikan dan kesehatan belum mendapat perhatian sebanding. Otonomi perguruan tinggi semestinya tidak dimaknai hanya sebagai keleluasaan mengelola kampus, tetapi juga harus diiringi tanggung jawab sosial dan keberpihakan kepada masyarakat.Kampus seharusnya mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Jangan sampai perguruan tinggi justru menjadi beban bagi mahasiswa dan orang tua. Lebih memprihatinkan lagi, ada orang tua yang telah mengeluarkan puluhan juta rupiah untuk biaya masuk kuliah, tetapi anaknya belum tentu diterima atau berhasil menyelesaikan pendidikan.Lulusan perguruan tinggi dengan biaya mahal juga tidak otomatis menjamin keberhasilan dan masa depan generasi muda. Setelah menyelesaikan kuliah, mereka masih harus berpikir ke mana akan mencari pekerjaan. Sementara itu, kampus seolah telah menunaikan tanggung jawab setelah mahasiswa memperoleh ijazah.Tidak sedikit lulusan perguruan tinggi akhirnya harus mencari pekerjaan secara mandiri, seperti menjadi pengemudi ojek daring, kurir paket, dan pekerjaan lainnya. Orang tua telah mengeluarkan biaya pendidikan dalam jumlah besar, tetapi anak akhirnya tetap menghadapi persoalan pengangguran.Kita mengakui biaya operasional sejumlah program studi, seperti kedokteran, memang tinggi. Buku dan bahan ajar mahal, peralatan praktik membutuhkan biaya besar, begitu pula kebutuhan mendatangkan dosen yang kompeten. Namun, seluruh beban tersebut semestinya tidak dibebankan kepada orang tua mahasiswa.Pemerintah harus berperan melalui subsidi pendidikan yang lebih proporsional. Kehadiran pemerintah akan membantu meringankan beban orang tua dalam menyelesaikan pendidikan anak-anak mereka.Redaktur Senior Tabloid Gema Baiturrahman, Sayed Muhammad Husen, menambahkan, dahulu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) disetor ke negara, sedangkan sekarang sebagian pengelolaannya berada di tangan perguruan tinggi. Menurutnya, keterbatasan transparansi dan akuntabilitas dapat menyulitkan kerja sama dengan pihak lain.Kampus jangan sampai dipersepsikan seperti perusahaan yang hanya mengejar pendapatan dan menguntungkan segelintir pihak. Perguruan tinggi tetap memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan akses pendidikan yang adil dan terjangkau.Jika kita kembali kepada amanat dasar negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, biaya pendidikan yang semakin mahal patut menjadi perhatian serius. Negara dan semua pihak terkait memiliki tanggung jawab dalam mencerdaskan anak bangsa.Masa depan negara berada di pundak generasi yang cerdas, berilmu, dan bermartabat.Amanat negara harus dilaksanakan sesuai konstitusi. Generasi Aceh memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Negara-negara maju mampu melahirkan ilmuwan dan tenaga profesional karena memiliki sistem pendidikan yang baik dan dukungan pembiayaan memadai. Untuk itu, Aceh pun harus mampu membangun sistem pendidikan yang memungkinkan generasinya bersaing secara nasional dan global.Biaya pendidikan yang mahal berpotensi memperlebar kesenjangan sosial. Kelompok masyarakat menengah ke atas memiliki peluang lebih besar memilih program studi dan perguruan tinggi berkualitas. Sebaliknya, masyarakat menengah ke bawah sering kali harus menyesuaikan pilihan pendidikan dengan kemampuan ekonomi.Akibatnya, kesempatan memperoleh masa depan yang lebih baik tidak selalu terbuka secara merata. Ada lulusan yang segera memperoleh pekerjaan setelah kuliah, tetapi ada pula yang harus menganggur karena keterbatasan kesempatan dan kondisi ekonomi.Lantas, di mana semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?Dalam persoalan ini, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional. Anggota DPR juga hendaknya aktif mencari solusi  meringankan beban rakyat. Beasiswa perlu diperluas dan ditambah, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tetapi memiliki potensi akademik.Pemerintah juga perlu meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai lembaga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pendidikan. Dengan demikian, kesenjangan akses pendidikan dapat ditekan secara efektif.Solusi cepat mengatasi persoalan ini dengan menyesuaikan kebijakan pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Semangat gotong royong juga harus diperkuat agar keadilan dan kesempatan memperoleh pendidikan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata.Generasi bangsa harus memperoleh pendidikan yang layak sebagai bekal membangun masa depan. Jangan sampai anak-anak Aceh kehilangan kesempatan mengembangkan potensi hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya kuliah.Semoga generasi Aceh  memperoleh pendidikan sesuai dengan cita-cita mereka. Miskin maupun kaya harus memiliki hak yang sama  memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak.Sebab, mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya amanat konstitusi, tetapi investasi masa depan Aceh dan Indonesia.*

Nasib Pendidikan di Aceh: Anggaran Besar, Uang Kuliah Mahal

Oleh: Juariah Anzib, S.Ag Penulis Buku Wakaf di Aceh, Tradisi, Inovasi dan Keberkahan Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar. Melalui pendi...

Rektor UIN Ar-Raniry Mujiburrahman Terpilih Jadi Ketua ICMI Aceh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiSQxHqjOBKNJ8LcrT_JkhdFIDsQ2hhmKuC-LQvXpU5UX9UgsIwoagHZCDTNPA73i5tRotHLhvTJnGDBuxPOUFoSAETTfVLZRq8WEniKiRVIm7zzYZyDoW1tavsjD0rqXmDgWWSPekdCpLf4BbJgL2MPnMdXKjyMsaCt_lOY64UfTI6dOxrRLmYG0XAmE/s1280/1000077835.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiSQxHqjOBKNJ8LcrT_JkhdFIDsQ2hhmKuC-LQvXpU5UX9UgsIwoagHZCDTNPA73i5tRotHLhvTJnGDBuxPOUFoSAETTfVLZRq8WEniKiRVIm7zzYZyDoW1tavsjD0rqXmDgWWSPekdCpLf4BbJgL2MPnMdXKjyMsaCt_lOY64UfTI6dOxrRLmYG0XAmE/w640-h480-rw/1000077835.jpg" width="640" /></a></div> LAMURIONLINE.COM | BANDA ACEH  — Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman MAg terpilih sebagai Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Aceh periode 2026-2031.Mujiburrahman terpilih dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII ICMI Orwil Aceh yang berlangsung di Azana Oasis Hotel Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).Dalam pemilihan tersebut, Mujiburrahman memperoleh 13 suara, unggul dua suara dari Prof. Rajuddin yang meraih 11 suara. Pemilihan diikuti 24 pemilik suara.Mujiburrahman menggantikan Dr Taqwaddin yang memimpin ICMI Aceh periode sebelumnya. Sebelum terpilih sebagai ketua, Mujiburrahman menjabat Wakil Ketua ICMI Orwil Aceh periode 2021-2026.Dalam sambutannya setelah terpilih, Mujiburrahman mengatakan dirinya tidak sejak awal berencana maju sebagai kandidat ketua. Keputusan itu diambil setelah mendapat dorongan dari sejumlah anggota ICMI.Ia mengingat kembali keterlibatannya dengan ICMI yang bermula dari Muswil di Jantho pada 2021. Saat itu, Ketua ICMI Aceh periode sebelumnya, Prof Dr Farid Wajdi Ibrahim, memintanya menjadi Ketua Panitia Muswil VII, meski ketika itu Mujiburrahman belum menjadi bagian dari ICMI."Amanah Prof. Farid waktu itu ada dua. Tolong jadi ketua panitia Muswil ke-7 dan tolong maju sebagai rektor UIN Ar-Raniry," kata Mujiburrahman dalam sambutannya.Mujiburrahman mengatakan ICMI harus menjadi rumah besar bagi umat Islam sekaligus organisasi yang mampu memperkuat kebersamaan para cendekiawan.Menurut dia, ICMI juga perlu membangun hubungan yang produktif dengan pemerintah. Ia menegaskan ICMI bukan lawan pemerintah, melainkan mitra yang dapat memberikan gagasan bagi pembangunan."Banyak ide di ICMI yang sangat diperlukan dalam pembangunan umat, masyarakat, dan bangsa. Tetapi kalau tidak menjadi masukan bagi pemerintah, tentu tidak akan bermanfaat," ujarnya.Ia mengatakan kepengurusan ICMI Aceh ke depan akan memikirkan agenda strategis dan teknis agar organisasi tersebut dapat bergerak lebih maju. Berbagai capaian kepengurusan sebelumnya, kata dia, akan dijadikan sebagai praktik baik untuk menentukan langkah organisasi selanjutnya."Kita sudah punya modal yang sangat kuat untuk dinegosiasikan dengan multipihak. Karena itu, kita para cendekiawan mesti sadar potensi dan perlu mengelolanya dengan baik untuk kemajuan organisasi serta kemanfaatannya bagi umat, masyarakat, dan bangsa," katanya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvA2jzTRbYFGoep7buJ7w-1t1zLxSknenKfMQcsYCSQy1nY9qTrGdWjnlYYe47b2Y4wcGXRqnHq7sAybsxvSEVwML6ODE2RREgX0wuFW5K0PPulSQ_PphRtm5E3M-C7IJYCPFFoes8RjkMdliHPvim0Vc_8Q9o8ybksQqylZ8w2ZxVNUjmEcC9gk4Zgtw/s1040/1000077830.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="611" data-original-width="1040" height="376" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvA2jzTRbYFGoep7buJ7w-1t1zLxSknenKfMQcsYCSQy1nY9qTrGdWjnlYYe47b2Y4wcGXRqnHq7sAybsxvSEVwML6ODE2RREgX0wuFW5K0PPulSQ_PphRtm5E3M-C7IJYCPFFoes8RjkMdliHPvim0Vc_8Q9o8ybksQqylZ8w2ZxVNUjmEcC9gk4Zgtw/w640-h376-rw/1000077830.jpg" width="640" /></a></div> Mujiburrahman juga mengatakan susunan kepengurusan ICMI Aceh periode 2026-2031 akan melibatkan tokoh dari berbagai latar belakang. Langkah itu, menurut dia, diperlukan agar para pengurus dapat saling melengkapi dan memperkuat organisasi.Ia berharap ICMI Aceh dapat menjadi organisasi yang bermarwah sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat."Kita berharap solid sampai Muswil ke-9 tahun 2031," ujar Mujiburrahman.Terpilihnya Mujiburrahman menambah tanggung jawab kepemimpinannya di Aceh. Selain memimpin ICMI Aceh hingga 2031, ia saat ini juga kembali dipercaya sebagai Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk periode 2026-2030.Muswil VIII ICMI Aceh dipimpin Prof. Apridar sebagai ketua rapat, dengan Dr. Khairan dan Dr. Safwan sebagai anggota pimpinan rapat.*

Rektor UIN Ar-Raniry Mujiburrahman Terpilih Jadi Ketua ICMI Aceh

LAMURIONLINE.COM | BANDA ACEH — Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman MAg terpilih sebagai Ketua Majelis Pengurus Wilayah...

Pemikir Bukan Pengamat: Epistemologi Islam untuk Membaca Masalah Aceh

Oleh: Hijrah SaputraMahasiswa Program Doktoral Studi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaGRNRztkM5MYT3rzCY5_1HWhm0-QcD72IMFCBaG42FWMowyByexjM9_iyWPRAxLZvqKjIeyNhI56XbQFHzuVwl0lFvqaxd-ctNQ3cB0ugL9UFvosx7YxPD5xKmeG-ZRRudKJF5jeEwIY0ia9XXtyBuAfk0Ynj3cyOwO1fZbWcsjG833v95xDWqM27Wi8/s687/IMG-20260912-WA0144.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="687" data-original-width="615" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaGRNRztkM5MYT3rzCY5_1HWhm0-QcD72IMFCBaG42FWMowyByexjM9_iyWPRAxLZvqKjIeyNhI56XbQFHzuVwl0lFvqaxd-ctNQ3cB0ugL9UFvosx7YxPD5xKmeG-ZRRudKJF5jeEwIY0ia9XXtyBuAfk0Ynj3cyOwO1fZbWcsjG833v95xDWqM27Wi8/s320-rw/IMG-20260912-WA0144.jpg" width="286" /></a></div><div>Aceh memiliki banyak masalah seperti kemiskinan, narkoba, kekerasan, persoalan anak dan perempuan, pendidikan, lingkungan, ketimpangan, hingga berbagai persoalan pembangunan terus menjadi bagian dari percakapan publik. Kita telah banyak mengamati, mendiskusikan, meneliti, dan melaporkannya. Tetapi ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kita benar-benar memahami masalah yang kita hadapi? Sebab melihat masalah tidak selalu berarti memahami masalah.Di sinilah filsafat menjadi penting. Filsafat tidak mengajarkan manusia sekadar untuk mengetahui, tetapi mendorong manusia mempertanyakan kembali apa yang dianggapnya telah diketahui. Dalam tradisi filsafat ilmu Jujun S. Suriasumantri, pertanyaan mendasar tentang ilmu dapat diletakkan dalam tiga wilayah: ontologi, epistemologi, dan aksiologi apa yang dikaji, bagaimana kita mengetahuinya, dan untuk apa pengetahuan itu digunakan. Tiga pertanyaan tersebut sesungguhnya sangat relevan untuk membaca Aceh.Dalam konteks Aceh yang memiliki identitas keislaman kuat, ketiganya semestinya tidak terpisah dari nilai Islam. Tradisi Islam sejak awal menempatkan ilmu dan akal pada posisi penting. Wahyu pertama dimulai dengan perintah Iqra’—bacalah. Membaca bukan hanya teks, tetapi juga kehidupan, masyarakat, perubahan, dan tanda-tanda kebesaran Allah.Ontologi mengajarkan kita bertanya tentang hakikat persoalan. Kemiskinan, misalnya, tidak cukup dilihat sebagai ketiadaan pendapatan. Ia bisa berkaitan dengan pendidikan, kesempatan kerja, akses terhadap sumber daya, kebijakan, dan struktur sosial. Narkoba juga tidak cukup dilihat sebagai kesalahan moral individu; ada keluarga, lingkungan, ekonomi, pergaulan, jaringan, dan sistem sosial yang perlu dipahami.Cara kita mendefinisikan masalah akan menentukan cara kita mencari solusinya. Namun memahami hakikat masalah membutuhkan dasar pengetahuan. Di sinilah epistemologi menjadi penting. Epistemologi bertanya: bagaimana kita mengetahui sesuatu dan bagaimana kita memastikan bahwa pengetahuan itu dapat dipercaya? Pertanyaan ini sangat penting dalam membaca Aceh. Kita memperoleh pengetahuan dari statistik, penelitian, laporan pemerintah, media, pengalaman masyarakat, dan berbagai sumber lainnya. Tetapi tidak semuanya otomatis memberikan gambaran utuh. Angka adalah data, tetapi data membutuhkan penafsiran. Pengalaman adalah pengetahuan, tetapi pengalaman perlu ditempatkan dalam konteks. Penelitian adalah sumber penting, tetapi metodologinya tetap harus diuji.Jujun S. Suriasumantri menempatkan filsafat ilmu sebagai refleksi kritis terhadap hakikat ilmu, cara memperoleh pengetahuan, dan kegunaannya. Dengan demikian, ilmuwan tidak cukup mengumpulkan data; ia harus mempertanyakan bagaimana data diperoleh, bagaimana kesimpulan dibangun, dan sejauh mana kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Aceh, epistemologi menjadi semakin penting karena masalah sosial tidak pernah berdiri sendiri.Dalam Islam, sikap semacam ini memiliki landasan kuat. Al-Qur'an mengajarkan tabayyun: tidak tergesa-gesa menerima informasi sebelum memeriksa kebenarannya. Dalam pengertian yang lebih luas, tabayyun dapat menjadi etika epistemologis—kesediaan memeriksa, menguji, dan mempertanggungjawabkan apa yang kita anggap benar.Islam juga mengenal tradisi tafakkur, tadabbur, dan ta‘aqqul: berpikir, merenung, dan menggunakan akal. Maka, keislaman tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti bertanya. Justru iman memberi orientasi agar pencarian pengetahuan tidak kehilangan arah.Amin Abdullah mengkritik cara berpikir yang memisahkan ilmu agama dari ilmu-ilmu umum. Ia menawarkan paradigma integrasi-interkoneksi, yakni suatu cara pandang yang membuka dialog antara berbagai disiplin ilmu sehingga ilmu agama, ilmu sosial, sains, dan filsafat tidak berjalan dalam ruang yang terpisah. Dalam kerangka Amin Abdullah, setidaknya ada tiga wilayah keilmuan yang perlu didialogkan: hadlarah al-nash, hadlarah al-'ilm, dan hadlarah al-falsafah teks keagamaan, ilmu empiris, dan refleksi filosofis. Ketiganya bukan untuk saling meniadakan, melainkan saling melengkapi.Gagasan ini penting untuk Aceh. Persoalan kemiskinan tidak cukup dijawab dengan ayat tentang kewajiban membantu fakir miskin. Ayat memberi orientasi moral, tetapi ilmu ekonomi, sosiologi, pekerjaan sosial, kebijakan publik, dan data empiris diperlukan untuk memahami mengapa kemiskinan terjadi dan bagaimana menguranginya.Di titik inilah kita perlu membedakan pengamat dengan pemikir. Pengamat melihat bahwa Aceh memiliki masalah. Pemikir bertanya mengapa masalah itu terjadi. Pengamat melihat kemiskinan. Pemikir mencari struktur yang membuat kemiskinan bertahan. Pengamat melihat narkoba. Pemikir menelusuri lingkungan sosial yang memungkinkan penyalahgunaan narkoba berkembang. Pengamat melihat kekerasan. Pemikir membaca relasi kuasa, budaya, keluarga, hukum, dan institusi yang berada di belakangnya. Pengamat berhenti pada gejala. Pemikir masuk ke akar persoalan. Karena itu, Aceh tidak hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu menunjukkan masalah. Aceh membutuhkan orang yang mampu memproduksi pengetahuan tentang masalah dan mengubahnya menjadi jalan keluar.Di sinilah aksiologi mengambil peran. Aksiologi bertanya: untuk apa pengetahuan digunakan? Pertanyaan ini menjadi penting karena ilmu tidak boleh berhenti sebagai koleksi pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu membawa amanah. Manusia bukan hanya makhluk yang mengetahui, tetapi juga khalifah yang bertanggung jawab atas kehidupan. Maka, penelitian tentang kemiskinan seharusnya membantu orang miskin. Pengetahuan tentang kekerasan seharusnya memperkuat perlindungan korban. Epistemologi Islam dapat memberi warna. Akal digunakan untuk menganalisis, pengalaman untuk belajar, penelitian untuk menguji, realitas sosial untuk dibaca, sementara wahyu memberikan orientasi nilai. Tetapi mengislamkan ilmu tidak berarti setiap persoalan harus dijawab dengan menempelkan ayat atau hadis. Justru nilai Islam harus mendorong kita untuk bekerja lebih serius: menghargai bukti, menggunakan metode yang tepat, mendengarkan masyarakat, dan berani mengoreksi kesimpulan sendiri.Islam tidak membutuhkan pembelaan yang dangkal. Islam membutuhkan manusia berilmu yang mampu menjadikan ilmu sebagai rahmat dan kemaslahatan. Karena itu, persoalan Aceh tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa kemiskinan harus dilawan, narkoba itu haram, kekerasan harus dihentikan, atau anak adalah amanah. Semua itu benar sebagai prinsip moral. Tetapi prinsip harus diterjemahkan menjadi pengetahuan, kebijakan, pelayanan, dan tindakan.Pada akhirnya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi memberi kita tiga pertanyaan sederhana sekaligus mendasar: Apa sebenarnya masalah kita?, Bagaimana kita mengetahuinya? Dan untuk apa pengetahuan itu digunakan?Jika tiga pertanyaan ini tidak hadir, kita mudah terjebak pada kebijakan yang hanya menangani gejala, penelitian yang hanya memenuhi kewajiban akademik, atau perdebatan yang hanya menghasilkan kebisingan.Aceh membutuhkan tradisi berpikir yang lebih kuat: membaca teks sekaligus membaca realitas; memahami agama sekaligus memahami masyarakat; menggunakan akal tanpa kehilangan nilai; dan mengubah pengetahuan menjadi tindakan.Sebab menjadi intelektual bukan sekadar memiliki gelar. Menjadi akademisi bukan sekadar menghasilkan publikasi. Menjadi orang berilmu bukan sekadar mampu menjawab pertanyaan.Menjadi manusia berilmu adalah kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan bagi kebaikan.Aceh tidak kekurangan orang yang melihat masalah. Aceh membutuhkan pemikir yang berani masuk ke dalam masalah, mengujinya dengan pengetahuan, membacanya dengan nilai, lalu bekerja untuk mengubahnya. Sebab pemikir bukan pengamat masalah. Pemikir adalah manusia yang menjadikan pengetahuan sebagai jalan menuju perubahan.Dalam perspektif Islam, perubahan itu bukan sekadar agenda pembangunan. Ia merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah: menjaga martabat, menegakkan keadilan, mencegah kerusakan, dan menghadirkan kemaslahatan. Aceh membutuhkan pemikir yang berani masuk ke dalam masalah, mengujinya dengan ilmu, membacanya dengan filsafat, mendialogkannya dengan nilai-nilai Islam, mendengarkan pengalaman masyarakat, lalu bekerja untuk mengubahnya.*</div>

Pemikir Bukan Pengamat: Epistemologi Islam untuk Membaca Masalah Aceh

Oleh: Hijrah Saputra Mahasiswa Program Doktoral Studi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Aceh memiliki banyak masalah seperti kemiskinan, narkob...

Gelar Ngopi Kebangsaan, IKAL Lemhannas Aceh Serukan Sinergi Lintas Sektor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBE_EvluPlQiJc33TodJ6d7nzVDFcndJ9xkTL0aPeJbPYcFsZc3jkNyumyLEZrEHCYyjjuY5jltiV9Kdj-SuRcniMNgeUtwhXA_II1zkr4XF60REgA-vAEjohYjTaZiv063OS1GTmQ4ontFVODSoy2ARoFL2TJCGXSNqgQyw9zA2C_m0YQXuqWgbTjxX0/s1600/1000077669.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1066" data-original-width="1600" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBE_EvluPlQiJc33TodJ6d7nzVDFcndJ9xkTL0aPeJbPYcFsZc3jkNyumyLEZrEHCYyjjuY5jltiV9Kdj-SuRcniMNgeUtwhXA_II1zkr4XF60REgA-vAEjohYjTaZiv063OS1GTmQ4ontFVODSoy2ARoFL2TJCGXSNqgQyw9zA2C_m0YQXuqWgbTjxX0/w640-h426-rw/1000077669.jpg" width="640" /></a></div> LAMURIONLINE.COM | BANDA ACEH - Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKAL-Lemhannas) Aceh kembali menggelar “Ngopi Kebangsaan” di Warkop dKupi Aceh 2, Jalan AMD Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026). Forum yang mengangkat topik “Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional”,  mempertemukan berbagai unsur strategis, mulai dari Pemerintah Aceh, Polda Aceh, dan Kodam Iskandar Muda. Unsur lainnya TNI-Polri, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), BUMN, BUMD, akademisi, ulama, tokoh masyarakat, dunia usaha, alumni Lemhannas dari berbagai angkatan, serta insan media.Ketua DPD IKAL-Lemhannas Aceh, Prof Dr Syahrizal Abbas MA, Alumni Lemhannas PPRA Angkatan 46 dan peraih Bintang Seroja, menjelaskan, Ngopi Kebangsaan telah menjadi tradisi sejak 2019. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang silaturahmi, tetapi juga wadah membicarakan berbagai persoalan strategis dan melahirkan gagasan konkret bagi Aceh, bangsa, dan negara.“Kegiatan ini akan kembali kita laksanakan secara rutin. Selain untuk mempererat silaturahmi, forum ini menjadi wadah melahirkan ide dan gagasan konkret yang akan direkomendasikan bagi daerah, bangsa, negara, serta pentingnya sinergi lintas sektor,” ujar Syahrizal.Pemerintah Aceh yang diwakili Plt Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, ST, MT, menegaskan komitmen pemerintah akan terus memacu langkah strategis dalam menuntaskan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana. Upaya tersebut, kata dia, mendapat dukungan jajaran Polri.Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan  SIK SH MH, Alumni Lemhannas PPPN Angkatan 25, mengapresiasi inisiatif IKAL-Lemhannas Aceh yang membuka ruang dialog lintas sektor. Menurutnya, percepatan pemulihan membutuhkan kekompakan dan sinergi seluruh komponen.“Jajaran Polda Aceh siap memperkuat sinergitas demi mempercepat pemulihan fisik maupun sosial masyarakat,” tegasnya. Hal senada disampaikan perwakilan Satgas PRR yang menekankan pentingnya kolaborasi tanpa kompromi dalam proses pemulihan.Kepala Staf Kodam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko SE MH, Alumni Lemhannas PPPN Angkatan 25, menyampaikan, TNI terus berkoordinasi mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan penghubung di berbagai wilayah Aceh.“Untuk saat ini, Aceh merupakan daerah dengan jumlah terbanyak pembangunan jembatan pascabencana. Untuk itu, kami terus berupaya mempercepat penyelesaian pembangunan,” ujarnya.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVlMKwL_2LIMu2e0Zf0P2qC9pCP3FEERYu-A4ToWRb_H4-KdumWiwIsD_lglwK1p_Te_UPlNBdxT-xaLUQll64J981-SxRUvSTJ4VK0X-iDMEU8xLwvj3IrDM6OzMYkWjeCoJKu_kOUa3Pd3qSvMX-KbVuAc_RRaCPCb7Y0xjXupNdKC25hEL4NiiuZU8/s1600/1000077668.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1066" data-original-width="1600" height="426" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjVlMKwL_2LIMu2e0Zf0P2qC9pCP3FEERYu-A4ToWRb_H4-KdumWiwIsD_lglwK1p_Te_UPlNBdxT-xaLUQll64J981-SxRUvSTJ4VK0X-iDMEU8xLwvj3IrDM6OzMYkWjeCoJKu_kOUa3Pd3qSvMX-KbVuAc_RRaCPCb7Y0xjXupNdKC25hEL4NiiuZU8/w640-h426-rw/1000077668.jpg" width="640" /></a></div> Sementara itu, Ketua Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Dr Drs Imran MSi, mengingatkan seluruh pihak agar mengesampingkan perbedaan dan menghentikan narasi saling menyalahkan. Menurutnya, pemulihan harus ditempatkan sebagai kepentingan bersama, pusat dan daerah.“Pemulihan pascabencana dan penyelesaian rehab rekon di Aceh harus dilaksanakan secara sinergis. Fokus kita semata-mata pemulihan masyarakat terdampak,” tegas Imran.Sekretaris Jenderal DPD IKAL-Lemhannas Aceh, Dr. Yusri Kasim, M.Si menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang hadir dan berkontribusi. Dia memastikan Ngopi Kebangsaan akan terus dipertahankan sebagai agenda berkala karena gagasan yang lahir dari forum itu diharapkan memberikan kontribusi terhadap ketahanan sosial.  Owner dKupi Aceh, Dedi Sumardi, Alumni Lemhannas PPPN Angkatan 26, selaku tuan rumah, berharap kegiatan tersebut terus berlangsung secara rutin dan terencana. Menurutnya, alumni Lemhannas memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. (Sayed M. Husen)

Gelar Ngopi Kebangsaan, IKAL Lemhannas Aceh Serukan Sinergi Lintas Sektor

LAMURIONLINE.COM | BANDA ACEH - Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (DPD IKAL-Lemhannas) Aceh kembali m...

Daud Breueh Dan Akhir Dari Suatu Pergolakan

Oleh: FajriGuru dan Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4kSn1TRvCWsYHq9E-xn05ewh9G-Att1FspO_pgZbOeygUCqK4xqTz2WZNt3xQGbnsN-2UFIib4HG1ShqNwnHHgK8eo5aFXgI-3EpM-zi3LVb0gv7bBgadGDo-NEweTkY2ZWInRKBzQVOnTz1C85iNjIqi2mHPmcQLkh_CVCF1IbIe4Fq-NKo94gxA-4w/s1600/1000077587.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4kSn1TRvCWsYHq9E-xn05ewh9G-Att1FspO_pgZbOeygUCqK4xqTz2WZNt3xQGbnsN-2UFIib4HG1ShqNwnHHgK8eo5aFXgI-3EpM-zi3LVb0gv7bBgadGDo-NEweTkY2ZWInRKBzQVOnTz1C85iNjIqi2mHPmcQLkh_CVCF1IbIe4Fq-NKo94gxA-4w/w640-h480-rw/1000077587.jpg" width="640" /></a></div> Sejarah sering membuat kita tergoda untuk memilih satu sisi dari kehidupan seseorang. Seorang tokoh disebut pahlawan karena jasanya, atau dicap pemberontak karena perlawanannya. Di antara dua label itu, bagian-bagian yang tidak sesuai dengan penilaian kita sering kali kita sisihkan.Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak mudah ditempatkan dalam cara pandang seperti itu. Ia pernah berdiri di barisan perjuangan Republik. Ia pernah memimpin Aceh dalam masa revolusi. Ia pernah menjadi gubernur militer. Tetapi ia juga pernah mengangkat senjata melawan pemerintah Republik melalui pergolakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh sejak 1953.Yang membuat perjalanan hidupnya semakin menarik, pergolakan itu tidak berakhir dengan kematiannya akibat terkena timah panas. Daud Beureueh justru menutup perjalanan panjang tersebut dengan kembali kepada Republik pada 1962.Di situlah persoalan kepahlawanan Daud Beureueh menjadi menarik. Bukan karena sejarahnya bersih dari pertentangan, melainkan karena sejarahnya penuh dengan pertentangan.Pejuang RepublikSebelum menjadi tokoh DI/TII, Daud Beureueh adalah salah satu figur penting dalam perjuangan Aceh pada masa revolusi.Ia bukan sekadar ulama yang berbicara dari mimbar. Ia terlibat dalam pergulatan politik dan sosial yang menyertai kelahiran Republik Indonesia. Dalam situasi ketika kekuasaan kolonial belum sepenuhnya berakhir dan masa depan Indonesia belum pasti, ulama memiliki posisi penting dalam menggerakkan masyarakat. Daud Beureueh termasuk di antara tokoh tersebut.Keterlibatannya dalam PUSA membuatnya menjadi salah satu figur penting dalam perubahan sosial-politik Aceh. Setelah revolusi berlangsung, kedudukannya semakin kuat. Pada 1947 ia dipercaya menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo.Kepercayaan itu menunjukkan bahwa hubungan Daud dengan Republik pada masa awal bukanlah hubungan seorang tokoh yang sejak awal berdiri di luar negara. Ia pernah menjadi bagian dari perjuangan dan pemerintahan Republik.Karena itu, ketika membicarakan Daud Beureueh, titik berangkatnya tidak semestinya langsung tahun 1953.Ada perjalanan panjang sebelum itu. Ia adalah ulama, pemimpin masyarakat, tokoh PUSA, pejuang revolusi, sekaligus pejabat Republik. Ada masa ketika kepentingan Aceh dan Republik dipandang dapat berjalan dalam satu arah.Namun sejarah tidak berhenti pada masa revolusi. Setelah Indonesia merdeka, pertanyaan baru muncul: seperti apa bentuk hubungan antara Aceh dan pemerintah pusat?Di sinilah jalan Daud Beureueh mulai berbelok.PergolakanKekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat tidak muncul dalam ruang kosong. Persoalan kedudukan Aceh, perubahan administrasi, sentralisasi kekuasaan, hubungan agama dan negara, serta harapan terhadap posisi khusus Aceh menjadi bagian dari ketegangan yang semakin lama semakin besar.Bagi sebagian tokoh Aceh, persoalannya bukan sekadar siapa yang berkuasa di Jakarta. Ada persoalan tentang bagaimana cita-cita yang diperjuangkan selama revolusi seharusnya diejawantahkan setelah Republik berdiri.Pada 1953, ketegangan itu berubah menjadi pemberontakan. Daud Beureueh memimpin gerakan DI/TII Aceh dan menyatakan bergabung dengan Negara Islam Indonesia. Sejak saat itu, sejarahnya tidak lagi dapat dibaca hanya sebagai sejarah seorang pejuang Republik. Ia telah memilih jalan yang jauh lebih rumit.Pemerintah Republik melihatnya sebagai pemberontakan yang harus dihentikan. Dari sudut pandang Daud dan para pendukungnya, pergolakan itu dikaitkan dengan tuntutan agar kehidupan politik dan pemerintahan Aceh lebih sesuai dengan cita-cita Islam serta janji-janji yang mereka yakini pernah diberikan kepada Aceh.Dua cara pandang tersebut kemudian bertemu dalam konflik yang berlangsung hampir satu dekade. Namun Aceh sendiri tidak pernah sepenuhnya satu suara. Tidak semua ulama mendukung jalan yang ditempuh Daud. Tidak semua tokoh DI/TII memiliki pandangan yang sama mengenai bagaimana pergolakan harus diakhiri. Bahkan di dalam gerakan itu sendiri muncul perbedaan antara mereka yang memilih jalan perlawanan dan mereka yang melihat perundingan dengan pemerintah sebagai jalan keluar.Karena itu, menyebut pergolakan Aceh hanya sebagai pertentangan antara “Aceh” dan “Jakarta” juga terlalu sederhana. Ada Republik. Ada Aceh. Ada Islam. Ada kepentingan politik. Ada pengalaman revolusi. Ada kekecewaan. Ada perbedaan antartokoh Aceh sendiri. Semua itu bertemu dalam perjalanan seorang Daud Beureueh.Pada 1959, pemerintah pusat memberikan status Daerah Istimewa kepada Aceh melalui kebijakan yang dikenal sebagai Misi Hardi. Aceh memperoleh kekhususan terutama dalam bidang agama, adat, dan pendidikan.Bagi pemerintah, kebijakan tersebut merupakan jalan penyelesaian. Tetapi tidak bagi Daud Beureueh, persoalannya belum selesai hanya dengan sebuah status administratif. Yang ia persoalkan adalah bagaimana kekhususan tersebut benar-benar diwujudkan. Maka pergolakan belum segera berakhir.Di sinilah sejarah Daud Beureueh kembali memperlihatkan sesuatu yang penting: seseorang dapat memiliki tujuan yang menurut dirinya benar, tetapi cara yang ditempuh untuk mencapainya dapat membawa konsekuensi yang panjang dan menyakitkan.Karena itu, mengakui jasa Daud Beureueh tidak mengharuskan kita membenarkan pemberontakannya. Pun sebaliknya, mengakui bahwa ia pernah memberontak juga tidak mengharuskan kita menghapus seluruh jasa dan pengabdiannya kepada Republik.Keduanya harus diletakkan dalam satu halaman sejarah yang sama.Jalan PulangBarangkali bagian paling penting dari perjalanan Daud Beureueh justru bukan ketika ia mengangkat senjata, melainkan ketika ia memilih untuk mengakhiri pergolakan.Pada awal 1960-an, komunikasi antara pihak Daud dan pemerintah kembali terbuka. Surat-menyurat berlangsung. Pertemuan dilakukan. Sejumlah tokoh mulai mengambil jalan berbeda.Daud sendiri terus menyampaikan tuntutannya mengenai pelaksanaan syariat Islam dan kedudukan khusus Aceh. Perundingan tidak berlangsung sederhana. Ia datang setelah bertahun-tahun konflik, ketika ketidakpercayaan sudah terlanjur dalam.Dan komunikasi itu akhirnya menemukan jalan. Pada 9 Mei 1962, Daud Beureueh turun gunung dan kembali kepada Republik Indonesia. Kepulangannya merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan komunikasi dan perundingan dengan pemerintah.Di sinilah perjalanan Daud Beureueh memperlihatkan suatu paradoks sejarah. Pada tahun yang sama, pemimpin DI/TII di Jawa Barat, S.M. Kartosoewirjo, menghadapi akhir yang sangat berbeda. Setelah ditangkap pada Juni 1962 dan dijatuhi hukuman mati, ia dieksekusi oleh regu tembak pada 5 September 1962. Di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakkar juga mengalami akhir yang berbeda. Ia tewas tertembak dalam operasi militer pada Februari 1965. Di Kalimantan Selatan, Ibnu Hadjar memilih menyerahkan diri pada 1963. Tetapi setelah proses hukum, ia juga dijatuhi hukuman mati dan akhirnya dieksekusi.Tiga tokoh. Tiga wilayah. Tiga akhir yang tragis. Daud Beureueh tidak berakhir seperti mereka. Beberapa bulan sebelum Kartosoewirjo menghadapi regu tembak, Daud justru telah memilih jalan pulang.Kontras ini tidak berarti Daud lebih benar daripada tokoh-tokoh tersebut. Tidak pula berarti kepulangannya menghapus pemberontakan yang pernah ia pimpin. Sejarah tidak sesederhana itu.Tetapi perbedaan cara mengakhiri pergolakan itu penting. Ada perlawanan yang berakhir dengan peluru. Ada yang berakhir dengan kematian dalam pengejaran. Ada yang berakhir di hadapan hukuman mati. Dan ada pula perlawanan yang akhirnya menemukan jalan perundingan.Daud Beureueh berada pada jalan yang terakhir. Ia pernah berhadapan dengan Republik. Tetapi ia tidak menutup hidupnya dengan terus memerangi Republik. Ia pulang.Kalimat itu mungkin sederhana. Namun di dalamnya terdapat persoalan sejarah yang besar. Sebab kepulangan tidak menghapus masa lalu. Tetapi masa lalu juga tidak seharusnya menghapus kepulangan.Di sinilah kita perlu membaca Daud Beureueh dengan ukuran sejarah yang lebih dewasa. Kepahlawanan tidak selalu berarti tidak pernah salah.Seorang tokoh sejarah dapat memiliki jasa besar sekaligus keputusan yang kontroversial. Ia dapat berjasa kepada Republik pada satu masa dan berhadapan dengan Republik pada masa yang lain. Yang dibutuhkan bukan penghapusan salah satu bagian, melainkan keberanian untuk melihat keseluruhannya.Jika Daud Beureueh hendak diajukan sebagai Pahlawan Nasional, argumentasinya semestinya tidak dibangun dengan cara menghapus pergolakan 1953–1962.Justru sebaliknya. Pengusulan itu akan lebih bermakna apabila seluruh perjalanan tersebut dibuka kepada publik: perjuangannya pada masa revolusi, perannya dalam kehidupan politik Aceh, pergulatannya dengan pemerintah pusat, tuntutan yang diperjuangkannya, perbedaan di antara para pengikutnya, proses perundingan, hingga kepulangannya kepada Republik.Sebab seorang tokoh tidak menjadi lebih terhormat ketika bagian gelap hidupnya disembunyikan. Ia justru menjadi lebih layak dipahami ketika seluruh perjalanan hidupnya berani dibaca.Daud Beureueh pernah berjuang untuk Republik. Ia kemudian berhadapan dengan Republik. Dan pada akhirnya ia memilih kembali kepada Republik.Tiga kenyataan itu tidak perlu saling menghapus. Justru di antara ketiganya terdapat manusia sejarah yang sesungguhnya: seorang ulama dan pemimpin yang hidup dalam zaman penuh pergolakan, membuat keputusan-keputusan besar, menanggung konsekuensinya, dan pada akhirnya menemukan jalan untuk mengakhiri perlawanan.Karena itu, jika hari ini namanya kembali dibicarakan untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional, pertanyaannya bukan apakah seluruh perjalanan hidupnya tanpa cela. Pertanyaannya adalah: apakah seluruh pengabdian, pergulatan, kesalahan, dan jalan pulangnya telah kita baca secara utuh?Sejarah tidak selalu memberi kita tokoh yang sederhana. Ada yang dikenang karena menang. Ada yang dikenang karena gugur. Ada yang namanya tertulis dalam sejarah karena dihukum mati. Tetapi ada pula yang sejarahnya berakhir dengan sebuah keputusan yang lebih sunyi: pulang.

Daud Breueh Dan Akhir Dari Suatu Pergolakan

Oleh: Fajri Guru dan Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry Sejarah sering membuat kita tergoda untuk memilih satu sisi dari kehidupan seseora...

Dari Ruang Penyuluhan ke Ruang Akademik, Penyuluh KUA Samalanga Raih Gelar Doktor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi1PN7FVwf22b8AhpCCffW8D4a_ohEuiSZvec7dl67LYpJcF1digfnBeRhTsjAJQa0HC10UCZc5QfGFxYPmOaboioZ2NOpiKnSt4MilRc7a4GCeS0wAdd7mPTzdYT89iaIWd6NxRZWDtzgWp7c8bOfc2zLprbeRDO6AepjlA5TiUKtiTt3Fh0y69DllE0/s1566/1000077337.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1566" data-original-width="1079" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhi1PN7FVwf22b8AhpCCffW8D4a_ohEuiSZvec7dl67LYpJcF1digfnBeRhTsjAJQa0HC10UCZc5QfGFxYPmOaboioZ2NOpiKnSt4MilRc7a4GCeS0wAdd7mPTzdYT89iaIWd6NxRZWDtzgWp7c8bOfc2zLprbeRDO6AepjlA5TiUKtiTt3Fh0y69DllE0/s320-rw/1000077337.jpg" width="220" /></a></div>LAMURIONLINE.COM | BIREUEN – Peran Penyuluh Agama Islam tidak hanya sebatas menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Di tengah tuntutan pengabdian yang semakin kompleks, penyuluh juga dituntut untuk terus belajar, membaca fenomena sosial-keagamaan, dan mengembangkan pengetahuan melalui kajian akademik.Semangat tersebut tercermin dari capaian Tgk. Ishak, M.Pd., Penyuluh Agama Islam yang bertugas pada KUA Kecamatan Samalanga, Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, yang berhasil meraih gelar doktor pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).Dalam disertasinya, Tgk. Ishak mengangkat kajian tentang strategi dayah dalam membangun budaya takzim santri. Penelitian tersebut berangkat dari realitas pendidikan dayah yang tidak hanya menekankan penguasaan ilmu, tetapi juga pembentukan adab dan penghormatan santri kepada guru.Keterangan tersebut disampaikan Tgk. Ishak kepada media saat ditemui di KUA Kecamatan Samalanga, Rabu (9/9/2026).Kajian ini berada dekat dengan konteks kehidupan keagamaan masyarakat Bireuen, khususnya Samalanga yang dikenal sebagai salah satu kawasan penting dalam tradisi pendidikan dayah di Aceh.Sebagai seorang penyuluh yang sehari-hari berhadapan langsung dengan masyarakat melalui tugas di KUA Samalanga, pengalaman tersebut menjadi bagian dari ruang pengabdian sekaligus ruang belajar. Apa yang ditemui dalam kehidupan sosial-keagamaan tidak berhenti sebagai pengalaman lapangan, tetapi dapat dikembangkan menjadi gagasan dan kajian ilmiah.Penelitian Tgk. Ishak menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan studi multisitus. Penelitian dilakukan pada dua lembaga pendidikan dayah dan menemukan bahwa budaya takzim dibangun melalui berbagai proses, antara lain keteladanan guru, pembiasaan, integrasi nilai adab dalam pembelajaran, pengawasan serta evaluasi.Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan karakter tidak cukup hanya dengan menyampaikan nilai-nilai secara teoritis. Nilai tersebut perlu dihidupkan melalui keteladanan dan pembiasaan sehingga menjadi bagian dari perilaku santri.Bagi dunia penyuluhan, capaian ini memberi pesan bahwa seorang penyuluh juga memiliki ruang yang luas untuk berkembang sebagai pembelajar dan penghasil pengetahuan. Penyuluh tidak hanya menyampaikan ilmu kepada masyarakat, tetapi juga dapat belajar dari masyarakat, membaca persoalan yang berkembang, kemudian mengolahnya menjadi pengetahuan yang bermanfaat.Capaian Tgk. Ishak juga menambah daftar penyuluh agama di Kabupaten Bireuen yang berhasil menyelesaikan pendidikan doktoral. Sebelumnya, T. Faisal, yang juga berasal dari kalangan Penyuluh Agama Islam Bireuen, telah lebih dahulu meraih gelar doktor.Keberhasilan tersebut menjadi bagian dari perkembangan kapasitas sumber daya manusia penyuluh di Kabupaten Bireuen. Semakin kuat kapasitas keilmuan penyuluh, semakin besar pula peluang lahirnya pendekatan-pendekatan baru dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama di tengah masyarakat.Lebih dari sekadar gelar akademik, perjalanan tersebut menunjukkan bahwa tugas sebagai penyuluh dan aktivitas akademik dapat berjalan beriringan. Ruang penyuluhan dapat menjadi sumber inspirasi untuk penelitian, sementara hasil penelitian dapat kembali dibawa ke tengah masyarakat sebagai bagian dari penguatan pengabdian.(Syahrati)

Dari Ruang Penyuluhan ke Ruang Akademik, Penyuluh KUA Samalanga Raih Gelar Doktor

LAMURIONLINE.COM | BIREUEN – Peran Penyuluh Agama Islam tidak hanya sebatas menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Di tengah...

Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif

Oleh: Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfL7Obad1feEJBmlgl4cbA-pYKVChzy5pN2r_c9dELqkuVDXzDgEmaUr2UprUAGFvTJfAzQXyU2r9pevs8ufAPOLA0jvjjbAyUFtyDtYmvl3Fpk_h1fMpecWHEjxBn_LQ61s_AeqmzJ-Kmh1ZVQTxUYJ541f7UF_lMDLZqhFef4idTX8dp4gzgN2gVQpU/s729/1000077317.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="729" data-original-width="624" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfL7Obad1feEJBmlgl4cbA-pYKVChzy5pN2r_c9dELqkuVDXzDgEmaUr2UprUAGFvTJfAzQXyU2r9pevs8ufAPOLA0jvjjbAyUFtyDtYmvl3Fpk_h1fMpecWHEjxBn_LQ61s_AeqmzJ-Kmh1ZVQTxUYJ541f7UF_lMDLZqhFef4idTX8dp4gzgN2gVQpU/s320-rw/1000077317.jpg" width="274" /></a></div>Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampai setengah periode memegang kekuasaan, tetapi sudah cukup  untuk membaca watak seorang presiden. Dalam dua tahun, seorang presiden biasanya sudah memperlihatkan apa yang menjadi obsesinya, bagaimana ia menggunakan kekuasaan, siapa orang-orang yang dipercayainya, dan seberapa jauh gagasan yang dibawanya dari kampanye dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik. Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah menang dalam pemilihan presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar. Lebih dari itu, ia bukan figur yang tiba-tiba muncul di panggung politik. Ia telah puluhan tahun berada dalam orbit kekuasaan: sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai, calon presiden, dan akhirnya presiden. Karena itu, menarik menilai dua tahun pertama kepemimpinannya bukan semata dari daftar program yang sudah dikerjakan, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar: apakah Prabowo sudah menunjukkan keberhasilannya membangun negara yang kuat atau baru berhasil membangun pemerintahan yang kuat? Keduanya tentu berbeda.Modal Seorang PetarungSalah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah kalah dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Dalam politik, kemampuan bangkit dari kekalahan bukan perkara kecil. Ia menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan pada tujuan politiknya. Prabowo juga mempunyai karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi baginya bukan sekadar sektor-sektor kebijakan, melainkan bagian dari gagasan besar tentang Indonesia yang berdaulat.Pengalaman sebagai prajurit ikut membentuk cara pandangnya. Ia cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi dan negara sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah dipermainkan oleh kekuatan lain. Pandangan tersebut mendapatkan relevansi baru ketika dunia memasuki era ketidakpastian geopolitik: perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat-China, perubahan rantai pasok, perang dagang dan perebutan sumber daya strategis. Dalam konteks seperti itu, gagasan tentang kemandirian nasional bukanlah romantisme belaka. Tetapi di sinilah terdapat persoalan penting.Dari Kapasitas Personal ke Kapasitas Institusional.Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya kaya dan tegas. Negara menjadi kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali, dan masyarakat percaya kepada institusi negara.Prabowo mempunyai sejumlah obsesi yang relatif jelas: swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, dan pembangunan manusia. Di antara semua program tersebut, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling kuat selama dua tahun pemerintahannya. Secara filosofis, MBG sebenarnya memiliki dasar yang sangat menarik. Negara tidak hanya bertugas membangun jalan, bendungan, atau kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan mempunyai kesempatan yang relatif sama untuk mengembangkan potensinya. Prabowo menyebut MBG sebagai investasi untuk generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.Tetapi semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan tata kelolanya. Program yang menyangkut makanan puluhan juta anak tidak cukup hanya memiliki niat baik. Ia membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional, dan sistem pertanggungjawaban yang ketat. Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan keras. Ribuan siswa dan guru dilaporkan sakit, dan pemerintah kemudian memperketat pengawasan dapur serta distribusi makanan. Di sini terlihat sebuah hukum sederhana pemerintahan:“Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya”.Perlu Dukungan Data EmpirisPemerintahan Prabowo juga menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama. Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat secara signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton. Ini tentu merupakan perkembangan penting. Namun, swasembada pangan jangan berhenti pada angka produksi dan cadangan pemerintah. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah petani menjadi lebih sejahtera? Apakah konsumen mendapatkan pangan dengan harga terjangkau? Apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan? Apakah ketergantungan pada impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga? Jawaban atas semua pertanyaan ini mesti didukung dengan data yang akurat dan lengkap. Bukan sekedar jawaban politik.  Swasembada bukan sekadar kemampuan negara menumpuk beras di gudang.Swasembada adalah kemampuan sebuah bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu sampai hilir. Petani harus untung. Konsumen harus terlindungi. Infrastruktur harus baik. Teknologi harus berkembang. Dan generasi muda harus mau menjadi petani modern. Jika tidak, swasembada hanya menjadi slogan yang ujungnya akan menurunkan kepercayaan rakyat pada pemerintah.Membangun Institusi yang KuatPrabowo tampaknya percaya pada negara yang kuat. Pandangan ini mempunyai akar sejarah yang panjang dalam pemikiran politik Indonesia. Setelah bertahun-tahun negara dianggap terlalu lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan tentang strong state memang mempunyai daya tarik.Tetapi negara kuat mempunyai dua wajah. Wajah pertama, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan. Wajah kedua, negara kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi kontrol institusional. Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara. Melainkan Ia harus memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.Demokrasi memang membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus juga masyarakat sipil yang kuat. Membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas. Membutuhkan birokrasi yang disiplin sekaligus parlemen dan lembaga hukum yang mampu melakukan kontrol.Kekuatan negara tanpa kontrol dapat berubah menjadi kekuasaan yang bisa mengarah pada pemerintahan otoriter yang tak akan bertahan lama.Politik akomodasiPrabowo mempunyai kemampuan yang menarik dalam mengelola politik. Ia mampu merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya. Koalisi pemerintahan menjadi sangat besar. Secara praktis, ini menguntungkan. Pemerintah relatif tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat. Tetapi dari perspektif demokrasi, terdapat paradoks. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi formal. Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang. Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin.Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.Tidak Cukup Hanya Gagasan, Melainkan EksekusiPrabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai terlalu banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.Pertanyaannya adalah apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan. Di sinilah peran menteri yang dinilai kegemukan menjadi sangat menentukan.Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden. Menteri adalah penyaring, penerjemah dan penguji gagasan presiden. Seorang menteri seharusnya mampu mengatakan kepada presiden:“Ini bisa dilakukan.” - “Ini terlalu mahal.”- “Ini berisiko.”- “Ini harus ditunda.”- “Ini sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.” Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya. Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu kompak dalam arti selalu setuju. Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi kompak ketika keputusan telah dibuat. Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya diukur dari banyaknya tokoh terkenal di dalamnya atau besarnya koalisi politik yang mendukungnya. Ukuran sesungguhnya adalah output. Berapa masalah yang selesai? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang menjadi lebih sederhana? Dan yang paling penting: apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?Catatan dan Harapan ke DepanSetelah mendekati dua tahun, saya melihat sedikitnya lima hal yang perlu menjadi perhatian Prabowo.Pertama, jangan terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Presiden yang kuat memang diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada figur yang kuat. Masa jabatan presiden akan berakhir, sedangkan institusi harus bertahan. Kedua, perkuat meritokrasi. Jangan sampai loyalitas politik lebih menentukan daripada kemampuan profesional. Negara terlalu besar untuk dikelola dengan prinsip kedekatan.Ketiga, jaga disiplin fiskal. Program populis dapat disukai rakyat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus mempunyai social return yang jelas. Keempat, perbaiki komunikasi publik. Presiden dan para menterinya perlu lebih terbuka terhadap kritik. Kritik bukan sabotase. Kritik adalah mekanisme koreksi. Kelima, jangan menyamakan negara kuat dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik.Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.Jadi, bagaimana kita menilai dua tahun Prabowo? Banyak agenda besar yang perlu didukung, namun banyak pula catatan dan kritik yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa capaian yang patut dicatat, terutama dalam keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan program gizi, dan orientasi kemandirian ekonomi. Pemerintah sendiri mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian penting. Namun terlalu dini menyebutnya berhasil. Sebab sebagian besar agenda besar Prabowo baru menunjukkan arah dan membangun fondasi. Yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya.  Bukan pidato, bukan jumlah program, bukanya banyaknya proyek, bukan pula besarnya koalisi. Sementara itu dengan sarana media sosial di tangan, rakyat memiliki peluang yang sama untuk mengawasi dan menilai proses serta  hasil kinerja Prabowo. Rakyat akan selalu bertanya:  Apakah anak miskin memperoleh gizi yang lebih baik? Apakah petani hidup lebih sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah pendidikan semakin bermutu? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah pintu korupsi semakin sempit? Apakah birokrasi semakin profesional? Dan apakah rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara? Keluh kesah dan harapan rakyat bermunculan mengisi ruang publik yang mudah sekali didengarkan melalui media sosial.   Dari Kekuasaan Menuju PeradabanPrabowo adalah presiden yang memiliki obsesi besar tentang Indonesia. Ia ingin Indonesia berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati. Obsesi semacam itu diperlukan. Bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar. Tetapi ada satu tahap yang jauh lebih sulit: mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial. Di sinilah tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menentukan. Apakah kemenangan yang diraih lewat pemilu akan diikuti dengan keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanyenya?  Sejauh ini ia telah mengonsolidasikan kekuasaan. Kini tantangannya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah. Sebab pada akhirnya seorang presiden tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya. Ia akan dikenang karena apa yang dilakukan dengan kekuasaan itu. Dan ukuran paling sederhana dari semuanya adalah pertanyaan seorang rakyat biasa: “Apakah hidup saya menjadi lebih baik?” Samar-samar genderang persaingan untuk memenangkan pemilu 2029 sudah mulai ditabuh. Saatanya Prabowo melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya. Ibarat dalam permainan sepak bola, mereka yang tidak efektif dan tidak memiliki cukup keahlian menggiring bola mesti diganti dengan pemain yang professional. Professionalitas dan prinsip meritokrasi lebih penting dari loyalitas yang selalu ingin menggembirakan dan memuji bosnya. (*)

Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif

Oleh: Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan Pers Dua tahun adalah waktu yang terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum sampa...

SMSI Aceh Besar Gelar Rapat Perdana, Matangkan Persiapan Pelantikan Pengurus 2026–2029

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2kxZoW9QhPDG8jEIINC-UACsaUW5W7LLvGkVxgWZbPAnrWmYFU8648sHR1MNUf4Ag1n0DtJsPM7yQOL8kZuPpPeInanrZPBjiLz-g6pzoj_KOgLNib0dxxyG6JsmmgpjZvBwCspt5CmcnAFp1wHICoTmSMg2vJTyUI3-YM9aUIDc1LokDagPTTKGNNSI/s1600/1000075522.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2kxZoW9QhPDG8jEIINC-UACsaUW5W7LLvGkVxgWZbPAnrWmYFU8648sHR1MNUf4Ag1n0DtJsPM7yQOL8kZuPpPeInanrZPBjiLz-g6pzoj_KOgLNib0dxxyG6JsmmgpjZvBwCspt5CmcnAFp1wHICoTmSMg2vJTyUI3-YM9aUIDc1LokDagPTTKGNNSI/w640-h480-rw/1000075522.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pengurus SMSI Aceh Besar mengikuti rapat perdana persiapan pelantikan kepengurusan masa bakti 2026–2029 di salah satu warung kopi kawasan Lambaro cafe, Aceh Besar, Kamis (10/9/2026). FOTO: (SMSI Aceh Besar).</td></tr></tbody></table> LAMURIONLINE.COM | ACEH BESAR – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar menggelar rapat perdana jajaran pengurus sebagai langkah awal mematangkan berbagai persiapan pelantikan kepengurusan masa bakti 2026–2029.Rapat berlangsung di salah satu warung kopi kawasan Lambaro cafe, Aceh Besar, Kamis (10/9/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris SMSI Aceh Besar, Sadhali, S.Pd., Bendahara Azhari Usman, serta sejumlah pengurus lainnya.Pertemuan tersebut digelar setelah jajaran pengurus menerima mandat kepengurusan untuk periode 2026–2029 pada 28 Agustus 2026.Rapat perdana ini menjadi momentum bagi pengurus untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, sekaligus membahas berbagai kebutuhan teknis dan administratif menjelang pelantikan yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.Kegiatan diawali Sekretaris SMSI Aceh Besar, Sadhali, S.Pd. Sejumlah agenda dibahas dalam rapat, mulai dari konsep pelantikan, pembentukan kepanitiaan, penyusunan undangan, hingga koordinasi dengan berbagai pihak yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut.Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, S.Pd., mengapresiasi semangat dan kekompakan seluruh pengurus dalam mempersiapkan agenda perdana organisasi.Menurutnya, pelantikan nantinya tidak boleh hanya dimaknai sebagai seremoni, tetapi harus menjadi momentum awal bagi SMSI Aceh Besar untuk menjalankan peran organisasi secara lebih aktif dalam memperkuat keberadaan perusahaan pers media siber di Aceh Besar.“Kita ingin membangun pers yang sehat, profesional dan berkelanjutan. Kemajuan industri pers tidak hanya penting bagi perusahaan media, tetapi juga penting dalam mendukung program pembangunan dan kemajuan daerah,” ujar Zulfikar.Ia menegaskan, SMSI Aceh Besar ke depan tidak boleh sekadar menjadi wadah berkumpulnya perusahaan media. Organisasi harus mampu menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi, membangun kerja sama, meningkatkan profesionalisme, sekaligus mendorong perusahaan pers agar dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.“Organisasi ini bukan hanya sekadar berkumpul. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun silaturahmi, kebersamaan dan kerja sama untuk kemajuan perusahaan pers serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” katanya.Zulfikar juga mengajak seluruh pengurus untuk menjaga kekompakan serta menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab.“Kita mulai dari langkah kecil, tetapi dengan semangat dan kebersamaan yang besar. Pelantikan ini harus menjadi titik awal bagi SMSI Aceh Besar untuk bergerak dengan melaksanakan berbagai program,” tambahnya.Seluruh pengurus diharapkan mengambil bagian dalam setiap tahapan persiapan pelantikan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.Dengan terbentuknya kepengurusan masa bakti 2026–2029, SMSI Aceh Besar berkomitmen memperkuat peran perusahaan pers media siber, membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional, serta memperluas sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, organisasi pers dan masyarakat.*

SMSI Aceh Besar Gelar Rapat Perdana, Matangkan Persiapan Pelantikan Pengurus 2026–2029

Pengurus SMSI Aceh Besar mengikuti rapat perdana persiapan pelantikan kepengurusan masa bakti 2026–2029 di salah satu warung kopi kawasan La...

Ketika Dunia Datang ke Sibreh: SMA Negeri 1 Sukamakmur Menjadi Tujuan USU Spirit Summer Course 2026

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibuLjzxlDpXuKjvp2IMNiNnnBZ5Z1pMvDjFWZsxeaXl_3eCcJ66m6jtxcS8PzVHzQ2S3WWBS0ai9ip_nuym3N13so15OwqcQ_3fR7DkuCeik2KPusxlsuQIDi58NthsmvysTCkJDLMxbi9e-Gsn_1sMvjnoNXv5c3QtBhiln6H4lDTIC4CThEP6LaoM1s/s1600/1000075502.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1131" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibuLjzxlDpXuKjvp2IMNiNnnBZ5Z1pMvDjFWZsxeaXl_3eCcJ66m6jtxcS8PzVHzQ2S3WWBS0ai9ip_nuym3N13so15OwqcQ_3fR7DkuCeik2KPusxlsuQIDi58NthsmvysTCkJDLMxbi9e-Gsn_1sMvjnoNXv5c3QtBhiln6H4lDTIC4CThEP6LaoM1s/s320-rw/1000075502.jpg" width="226" /></a></div>LAMURIONLINE.COM | ACEH BESAR — Pagi itu, Rabu, 9 September 2026, suasana di SMA Negeri 1 Sukamakmur Sibreh terasa berbeda. Sekolah yang selama ini menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak Aceh Besar itu menjadi tempat bertemunya gagasan dari berbagai penjuru dunia.Bukan sekadar kunjungan akademik. Hari itu, Sibreh menjadi ruang perjumpaan lintas negara, lintas budaya, dan lintas generasi melalui USU SPIRIT Summer Course 2026, sebuah program yang dikoordinasikan oleh Universitas Sumatera Utara (USU) di bawah koordinasi Dr. Dina.Para dosen, mahasiswa, dan akademisi dari berbagai negara hadir membawa satu pesan penting: bahwa persoalan dunia tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau satu kelompok saja. Dibutuhkan kolaborasi, pengetahuan, kepedulian, dan keberanian generasi muda untuk mengambil bagian.Di antara para akademisi internasional yang hadir terdapat Ivan Salazar Chang, Ph.D. dari University Polytechnic of Valencia, Margarita Gozalo Delgado, Ph.D. dari Universidad de Extremadura, serta Thanuja Prabashani Liyanage dari Sabaragamuwa University of Sri Lanka. Kehadiran mereka bersama para mahasiswa menjadikan SMA Negeri 1 Sukamakmur seolah berubah menjadi sebuah kelas global.Dunia Tidak Lagi JauhBagi sebagian siswa, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan berbagai isu strategis dunia mungkin selama ini hanya mereka kenal melalui buku pelajaran, media sosial, atau pemberitaan.Namun pada hari itu, isu-isu tersebut hadir dalam bentuk manusia. Para akademisi dari berbagai negara datang langsung ke sekolah mereka untuk berbagi perspektif dan pengalaman.Program USU SPIRIT Summer Course 2026 memang berfokus pada kolaborasi global dalam menghadapi isu-isu strategis, salah satunya perubahan iklim. Kehadirannya di SMA Negeri 1 Sukamakmur menjadi momentum penting untuk memperluas cara pandang peserta didik bahwa pendidikan tidak berhenti pada ruang kelas dan batas geografis.Dunia yang mereka pelajari bukan hanya Indonesia. Dunia adalah ruang yang saling terhubung.Perubahan iklim di satu tempat dapat memberikan dampak kepada tempat lain. Kerusakan lingkungan tidak mengenal batas negara. Demikian pula solusi terhadap persoalan global membutuhkan kerja sama dari berbagai bangsa.Pesan inilah yang menjadi salah satu nilai penting dari kunjungan tersebut.Belajar dari Mahasiswa Lintas NegaraMenariknya, pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa tidak hanya berhenti pada diskusi mengenai isu global.Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para mahasiswa lintas negara juga memberikan seminar edukasi tentang dehidrasi kepada siswa SMA Negeri 1 Sukamakmur.Topik tersebut terasa dekat dengan kehidupan para siswa. Dehidrasi merupakan kondisi yang dapat terjadi ketika tubuh kehilangan cairan lebih banyak daripada yang masuk. Bagi pelajar yang aktif mengikuti berbagai kegiatan, berolahraga, atau beraktivitas di bawah cuaca panas, pemahaman tentang pentingnya menjaga kecukupan cairan menjadi bagian penting dari pola hidup sehat.Melalui seminar tersebut, para mahasiswa berbagi pengetahuan dan mengajak siswa untuk lebih mengenali pentingnya menjaga hidrasi tubuh, memahami tanda-tanda dehidrasi, serta membangun kebiasaan hidup sehat.Bagi siswa, kegiatan ini menjadi pengalaman belajar yang menarik karena pengetahuan kesehatan disampaikan langsung oleh mahasiswa dengan latar belakang dan pengalaman pendidikan yang beragam.Di sinilah kekuatan program tersebut terasa.Isu global dibicarakan, sementara persoalan yang dekat dengan kehidupan siswa juga mendapatkan perhatian.Pembelajaran akhirnya tidak hanya berbicara tentang apa yang ada di dalam buku, tetapi juga tentang bagaimana ilmu pengetahuan digunakan untuk menjaga diri, lingkungan, dan masyarakat.Kebanggaan Seorang Kepala SekolahRombongan USU SPIRIT Summer Course 2026 disambut langsung oleh Kepala SMA Negeri 1 Sukamakmur, Khairul Zami, S.Pd., M.Pd.Dalam sambutannya ketika membuka kegiatan, Khairul Zami menyampaikan rasa bahagia dan bangga karena sekolahnya dipercaya menjadi salah satu tujuan kegiatan akademik internasional tersebut.Baginya, kehadiran para akademisi dan mahasiswa dari berbagai negara bukan sekadar sebuah agenda seremonial.Ini adalah kesempatan berharga bagi siswa untuk melihat bahwa sekolah mereka juga memiliki ruang untuk terhubung dengan dunia.Ia memandang kegiatan tersebut sebagai pengalaman yang sangat berarti bagi dirinya, para guru, dan terutama peserta didik.Kehadiran akademisi internasional di sekolah, menurutnya, dapat menumbuhkan kepekaan siswa terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat dunia.Lebih jauh, pengalaman semacam ini diharapkan mampu membangun keberanian siswa untuk memiliki cita-cita yang lebih tinggi, berpikir lebih terbuka, dan menyadari bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat global.Sekolah, dalam pandangannya, bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga ruang untuk menumbuhkan kepedulian terhadap persoalan yang terjadi di sekitar dan di dunia.Dari Sibreh untuk DuniaSMA Negeri 1 Sukamakmur mungkin berada di Sibreh, Aceh Besar. Namun lokasi geografis tidak semestinya menjadi batas bagi mimpi dan wawasan peserta didik.Justru dari sekolah-sekolah di daerah, generasi muda harus dibekali kemampuan untuk memahami dunia yang semakin terkoneksi.Kehadiran USU SPIRIT Summer Course 2026 memperlihatkan bagaimana sekolah menengah dapat menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang lebih luas. Perguruan tinggi, sekolah, dosen, mahasiswa, dan masyarakat pendidikan dapat bertemu dalam satu ruang untuk berbagi gagasan.Kolaborasi seperti ini menjadi semakin penting di tengah tantangan abad ke-21 yang semakin kompleks.Siswa tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik. Mereka juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, kepedulian terhadap lingkungan, serta kesadaran bahwa keputusan dan tindakan mereka dapat memberikan dampak yang lebih luas.Dalam konteks perubahan iklim, kesadaran tersebut menjadi semakin penting.Generasi muda hari ini bukan hanya pewaris bumi, tetapi juga generasi yang akan menghadapi secara langsung berbagai konsekuensi perubahan lingkungan pada masa depan.Karena itu, membangun kepedulian sejak bangku sekolah bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.Alumni yang Kembali ke RumahAda satu hal lain yang membuat kegiatan tersebut terasa semakin istimewa bagi keluarga besar SMA Negeri 1 Sukamakmur.Kegiatan itu turut dihadiri Dr. Yeni, Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Syiah Kuala, yang juga merupakan salah satu alumni SMA Negeri 1 Sukamakmur.Kehadiran seorang alumni dalam kegiatan akademik yang mempertemukan sekolah dengan dunia perguruan tinggi dan akademisi internasional memberikan pesan tersendiri.Sekolah bukan hanya tempat seseorang menempuh pendidikan pada masa lalu. Sekolah adalah rumah intelektual yang dapat terus menjadi bagian dari perjalanan hidup para alumninya.Para alumni yang telah melanjutkan pendidikan dan berkiprah di berbagai bidang dapat menjadi jembatan bagi sekolah untuk membuka lebih banyak peluang kolaborasi.Kehadiran Dr. Yeni menjadi gambaran bahwa keberhasilan seorang alumni tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga dapat kembali memberi energi dan inspirasi kepada generasi yang sedang belajar.Belajar Menjadi Warga DuniaPada akhirnya, USU SPIRIT Summer Course 2026 di SMA Negeri 1 Sukamakmur bukan hanya tentang dosen dari berbagai negara, mahasiswa, seminar dehidrasi, atau sebuah agenda akademik.Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan sebuah pengalaman tentang bagaimana pendidikan mempertemukan manusia.Siswa-siswa SMA Negeri 1 Sukamakmur mendapatkan kesempatan untuk melihat bahwa dunia ternyata tidak sejauh yang mereka bayangkan.Ada banyak bahasa, budaya, pengalaman, dan perspektif yang berbeda. Tetapi di balik perbedaan tersebut terdapat persoalan bersama yang membutuhkan kepedulian bersama pula.Perubahan iklim adalah salah satunya. Kesehatan dan kualitas hidup generasi muda adalah bagian lainnya.Dari sebuah sekolah di Sibreh, pesan itu menemukan ruang: bahwa menjadi bagian dari dunia tidak harus dimulai dengan pergi jauh. Ia dapat dimulai dari keberanian untuk belajar, bertanya, berdiskusi, menjaga lingkungan, menjaga kesehatan, menghargai perbedaan, dan berkolaborasi.Hari itu, dunia datang ke SMA Negeri 1 Sukamakmur.Dan bagi para siswa, mungkin yang paling berharga bukan hanya siapa yang mereka temui, tetapi seberapa jauh pertemuan itu mampu mengubah cara mereka memandang masa depan.Sebab pendidikan yang bermakna bukan hanya membuat anak mengetahui lebih banyak tentang dunia.Pendidikan yang bermakna membuat mereka merasa ikut bertanggung jawab terhadap dunia.*

Ketika Dunia Datang ke Sibreh: SMA Negeri 1 Sukamakmur Menjadi Tujuan USU Spirit Summer Course 2026

LAMURIONLINE.COM | ACEH BESAR — Pagi itu, Rabu, 9 September 2026, suasana di SMA Negeri 1 Sukamakmur Sibreh terasa berbeda. Sekolah yang se...

Ustaz Rizal Candra Widana Alrasyid: Taati Pemimpin, Jauhi Perpecahan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgPhdaIWsyJgtEbzrw0sz10zb34ZL7kk_ir8AErHWdAm8niPPaSUFkKgKcO6h4Oa7KZjBfHT3OvQ3GeGis6gO15cd0e_QupDj8akxnmV1TKLSW_I0DrjWaNS111eD4QRRVNAmSbTJl2b9xCvT3gSkwpAUh9L6hb6KK4yxyHZ5yiftF84GVJZ5PkxVomnY/s1600/1000075493.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjgPhdaIWsyJgtEbzrw0sz10zb34ZL7kk_ir8AErHWdAm8niPPaSUFkKgKcO6h4Oa7KZjBfHT3OvQ3GeGis6gO15cd0e_QupDj8akxnmV1TKLSW_I0DrjWaNS111eD4QRRVNAmSbTJl2b9xCvT3gSkwpAUh9L6hb6KK4yxyHZ5yiftF84GVJZ5PkxVomnY/w640-h480-rw/1000075493.jpg" width="640" /></a></div> LAMURIONLINE.COM | ACEH BESAR - Salah satu prinsip dalam agama Islam, pilar  kestabilan masyarakat, dan keamanan negeri ialah menaati pemimpin dalam perkara yang baik, menjaga persatuan, dan menjauhi perpecahan dan hawa nafsu.Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Ustaz Rizal Candra Widana Alrasyid, menyampaikan hal tersebut dalam khutbah Jumat di Masjid Jami’ PMDG Kampus 8, Seulimuem, Aceh Besar, Jumat (11/9/2026).Dia menegaskan, Allah Swt memerintahkan orang-orang beriman menaati Allah, Rasulullah, dan ulil amri sebagaimana firman-Nya:“Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59)Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi SAW bersabda: "Barang siapa menaati aku, sungguh ia telah menaati Allah. Barang siapa mendurhakaiku, sungguh ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa menaati pemimpin, ia telah menaatiku. Dan barang siapa mendurhakai pemimpin, ia telah mendurhakaiku.” (HR. Bukhari dan Muslim)Ustaz Rizal menjelaskan, prinsip ketaatan kepada pemimpin harus dipahami secara benar. Apabila seorang pemimpin memerintahkan kemaksiatan, perintah tersebut tidak boleh ditaati dalam perkara maksiat. Namun, ketaatan kepada pemimpin dalam perkara lain yang baik tetap berlaku.Menurutnya, penolakan terhadap kemaksiatan juga tidak boleh dijadikan alasan untuk memberontak kepada pemimpin, menyebarkan kekacauan, atau menebar fitnah di tengah masyarakat.Ustaz Rizal menjelaskan, keberadaan pemimpin memungkinkan hukum ditegakkan, jalan-jalan menjadi aman, orang yang dizalimi mendapat pembelaan, dan keamanan negeri dapat terjaga. Tanpa kekuasaan dan kepemimpinan, kekacauan dapat merajalela, orang kuat berpotensi merampas hak orang lemah, serta berbagai hak masyarakat terabaikan.Dia mengingatkan, keamanan dan kestabilan merupakan nikmat besar dari Allah Swt kepada hamba-Nya. Nikmat tersebut tidak akan terwujud tanpa persatuan, hubungan yang kuat antara rakyat dan pemimpin, dan kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. (Sayed/Kaffah)

Ustaz Rizal Candra Widana Alrasyid: Taati Pemimpin, Jauhi Perpecahan

LAMURIONLINE.COM | ACEH BESAR - Salah satu prinsip dalam agama Islam, pilar kestabilan masyarakat, dan keamanan negeri ialah menaati pemim...

Wagub Aceh di Forum DPD RI: Perpanjang Otsus, Naikkan Jadi 2,5 Persen untuk Pulihkan Aceh

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk0O_tr_EjaP2OPzVhfX-79cpPRiJH1NGafhL-2RwjZImLHpOjgunHbYQCkJ4e3wsNy1KPNRKKNv8tK9s4SBz2folwbUAknS8WeLakgmkUuH1ItNfEgcqvFJwfUvavQaQeXibM0vKNj0WIM5xtByBeVIT6lDMEBFBMNO0bjEfnSPAYc_yNf9Dwh7Ut0e4/s1280/1000075482.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk0O_tr_EjaP2OPzVhfX-79cpPRiJH1NGafhL-2RwjZImLHpOjgunHbYQCkJ4e3wsNy1KPNRKKNv8tK9s4SBz2folwbUAknS8WeLakgmkUuH1ItNfEgcqvFJwfUvavQaQeXibM0vKNj0WIM5xtByBeVIT6lDMEBFBMNO0bjEfnSPAYc_yNf9Dwh7Ut0e4/w640-h480-rw/1000075482.jpg" width="640" /></a></div> LAMURIONLINE.COM | BATAM – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mendorong agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh diperpanjang setelah 2027 dan alokasinya ditingkatkan menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.Menurut Dek Fadh, keberlanjutan sekaligus peningkatan dana Otsus menjadi salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pemulihan Aceh, terutama setelah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh.Hal itu disampaikan Dek Fadh dalam Rapat Anggota DPD RI Subwilayah Barat I yang membahas isu-isu strategis di Pulau Sumatera, di Hotel Wyndham Panbil, Batam, Jumat (11/9/2026).Forum tersebut turut dihadiri Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sestama BNPB, perwakilan kementerian terkait, serta sejumlah kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Uma dan Azhari Cage, juga hadir dalam pertemuan tersebut.Dalam pemaparannya, Dek Fadh menyampaikan kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana Aceh yang diusulkan melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) mencapai Rp153 triliun. Namun, pemerintah pusat menyetujui sekitar Rp58 triliun.Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan masih terdapat kebutuhan pembiayaan yang besar untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berjalan optimal.“Solusinya adalah perpanjang kembali dana Otsus Aceh yang tahun 2027 akan berakhir,” ujar Dek Fadh.Ia menjelaskan, sejak 2023 dana Otsus Aceh telah mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 2 persen menjadi 1 persen dari DAU nasional. Kondisi tersebut semakin dirasakan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.“Sejak kami menjabat selain tinggal 1 persen, kena lagi efisiensi,” katanya.Karena itu, Dek Fadh berharap revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan keberlanjutan dana Otsus.Ia mengusulkan agar dalam revisi UUPA, masa berlaku dana Otsus diperpanjang dan porsinya ditingkatkan menjadi 2,5 persen dari DAU nasional.“Jadi ini adalah solusi pembangunan Aceh. Kami mau pemberian dana Otsus 2,5 persen langsung dimulai tahun 2027,” tegasnya.Selain persoalan dana Otsus, Dek Fadh juga menyoroti kebutuhan anggaran pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana.Ia mempertanyakan apakah bantuan pembangunan kembali rumah sebesar Rp60 juta masih relevan di tengah tingginya harga bahan bangunan, khususnya semen.Menurutnya, kapasitas produksi Semen Andalas di Aceh sekitar 3.700 ton per hari, sedangkan kebutuhan Aceh mencapai sekitar 4.200 ton per hari. Ketimpangan tersebut menyebabkan kelangkaan semen dan kenaikan harga.Bahkan, kata Dek Fadh, harga semen di sejumlah kabupaten di Aceh telah mencapai Rp120 ribu per sak.“Dengan harga semen mahal saat ini apakah wajar nilai bantuan bangun ulang rumah Rp60 juta? Karena itu perlu dievaluasi dan ditinjau kembali,” ujarnya.Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, Dek Fadh juga meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap kondisi sungai yang rusak akibat bencana.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtM3n8wJasDluTqCy8_uP8Dq4iVyTMRFwHNpE_Rp3ySZZH-2wHRuejY8q9wXO_5RuEKc8S6V__B4klUQiNucN1WY1qOuXbjkeHLHsWs8xhyphenhyphenrwASCdg1rQWH78l99j6k1cR8iHh7qFFelg-uexXxlht1ifEvVMhRjlKhQKP-JdZ64NNzSsY6iZFKSViOJE/s4160/1000075492.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="4160" data-original-width="3120" height="320" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtM3n8wJasDluTqCy8_uP8Dq4iVyTMRFwHNpE_Rp3ySZZH-2wHRuejY8q9wXO_5RuEKc8S6V__B4klUQiNucN1WY1qOuXbjkeHLHsWs8xhyphenhyphenrwASCdg1rQWH78l99j6k1cR8iHh7qFFelg-uexXxlht1ifEvVMhRjlKhQKP-JdZ64NNzSsY6iZFKSViOJE/s320-rw/1000075492.jpg" width="240" /></a></div>Menurutnya, pembangunan rumah dan infrastruktur harus dibarengi dengan pembenahan sungai agar memiliki kapasitas menampung debit air saat hujan deras.Ia mengingatkan, tanpa pembenahan sungai, bangunan yang telah dibangun kembali berisiko rusak akibat luapan air.“Harus kita pastikan sungai mampu menampung air kalau hujan. Tidak merembes ke darat,” katanya.Selain itu, Dek Fadh turut meminta kejelasan mengenai legalitas bendera Aceh sebagai simbol daerah. Ia menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan kesepakatan damai Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki.Dalam forum tersebut, Dek Fadh menegaskan bahwa pembahasan mengenai keberlanjutan dana Otsus menjadi penting untuk memastikan Aceh memiliki ruang fiskal yang memadai dalam melanjutkan pembangunan sekaligus mempercepat pemulihan pascabencana.*

Wagub Aceh di Forum DPD RI: Perpanjang Otsus, Naikkan Jadi 2,5 Persen untuk Pulihkan Aceh

LAMURIONLINE.COM | BATAM – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh mendorong agar dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh diperpanjang setela...