LAMURIONLINE.COM I ACEH - Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Aceh menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan TAPM Kabupaten/kota, Kamis (2/2). Rakor TAPM ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya SPMT BPSDM kemendesa nomor 5 tahun 2023 tentang Perintah Melaksanakan Tugas kepada seluruh Tenaga Pendamping Profesional (TPP), yang berjumlah lebih kurang 2.552 pendamping di Aceh untuk segera melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan tanggung jawabnya di lokasi wilayah kerja masing-masing dan wilayah kerja ini sudah tercantum semua di dalam lampiran surat keputusan /SPMT BPSDM tersebut. 

Beberapa hal yang diperintahkan dalam SK BPSDM tersebut, yaitu kepada seluruh TPP/ Pendamping Desa untuk melaksanakan tugas sebagai TPP sesuai dengan posisi dan lokasi tugasnya masing-masing dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing posisi sebagai mana sudah diatur dalam surat keputusan tersebut. Selanjutnya melaporkan keberadaan tenaga pendamping profesional kepada pemerintah setempat sesuai posisi dan lokasi tugasnya serta melaporkan keberadaan TPP kepada supervisor. Selain itu, melaporkan setiap laporan sesuai  format yang telah disiapkan Kementerian Desa (Kemendesa) seperti daily reports pendamping desa dan laporan-laporan terkait lainnya.

Rakor TAPM Kabupaten se Aceh ini juga menindaklanjuti Memo Kornas Nomor 1 Tahun 2023 dimana memo tersebut melahirkan Memo Korprov Nomor 3 Tahun 2023. Isi memo tersebut antara lain untuk segera menetapkan PIC bidang kab/kota sesuai format terlampir,

Lebih lanjut Koordinator Provinsi Aceh, Mursyidan juga meminta kepada seluruh kabupaten kota untuk menetapkan bidangnya masing-masing dan percepatan finalisasi upload APBDes Perubahan 2022 pada aplikasi Monev DD. 

"Ini perlu kita genjot bersama percepatannya paling telat 17 Februari 2023" tegas Mursyidan

"Selain itu finalisasi penyaluran DD dan BLT DD 2023 pada aplikasi monev DD, ini tentu realisasi kegiatan sudah dilaksanakan tapi uploadnya ini perlu percepatan oleh teman-teman PD PLD" lanjutnya.

Mursyidan juga meminta percepatan update data perencanaan pembangunan desa tahun 2023,  selanjutnya adalah  memerintahkan kepada seluruh PD dan PLD di wilayahnya untuk percepatan penyaluran Dana Desa tahap 1 dan 2 tahun  2023 ini.

"Tentunya setiap kegiatan lapangan melaporkannya ke aplikasi Daily Report Pendamping/DRP" jelasnya lagi.


Ia menambahkan perlunya pendataan dan pemutakhiran data induk TPP tahun 2003 dan pendataan serta pemutakhiran data SDGs  desa di aplikasi Kementerian Desa.

"Kepada seluruh TPP mari sama-sama kita dukung kegiatan Kementerian Desa untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan publikasi dan informasi kegiatan Kementerian Desa, misalnya ada kegiatan Kementerian Desa terkait dengan Hari Bumdesa, nah ini tentu harus kita viralkan dan publikasikan bersama supaya gaung Kegiatan Kementerian tersampaikan ke lorong-lorong kampung, lorong-lorong desa sehingga semangat  kebangkitan Bumdes terus bergema" ulas Mursyidan.

"Terakhir, harapan kami kepada seluruh stakeholder baik pemerintah provinsi, pemerintah kecamatan dan desa, ayo sama-sama kita bersinergi membangun desa. Pendamping Desa tidak mungkin bergerak sendiri, tapi harus bersama-sama kita dukung dan bersinergi, Insya Allah dengan kerjasama yang baik dari kita semua semakin meningkatkan kemandirian desa di Aceh" tutup Mursyidan

Pelaksanaan Rakor TAPM Provinsi bersama seluruh TAPM kabupaten/kota perdana ini berjalan sukses dan seluruh peserta dari TAPM diberikan kesempatan untuk bertanya jawab terhadap kendala-kendala ataupun permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya seluruh pertanyaan ditampung dan dijawab oleh  PIC masing-masing sesuai dengan bidangnya.*

Editor: Cek Abrar

SHARE :

0 facebook:

Post a Comment

 
Top