Musibah banjir bandang (hidrometeorologi) yang menimpa wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar pada 25 November 2025 yang lalu menyimpan duka dalam memori korban. Mengapa tidak, banjir bandang telah meluluhlantakkan sejumlah kawasan yang padat penduduk, areal pertanian, dan tempat usaha. Bahkan banjir bandang juga mengakibatkan kehilangan nyawa, kerusakan rumah sebagai tempat tinggal dan bahkan kampung halaman. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan itu, para korban sangat membutuhkan berbagai bantuan dari pemerintah dan donatur lainnya. Saat itu, para korban memerlukan pertolongan dan bantuan yang sesegera mungkin, sehingga mereka tidak menderita dalam durasi waktu yang lama.
Syukur sehari pasca musibah berbagai bantuan berdatangan baik yang langsung dari pemerintah maupun sesama masyarakat di kawasan lain yang tidak berdampak bencana. Bahkan berbagai jenis bantuan masih saja berdatangan ke lokasi bencana dari berbagai elemen masyarakat lokal, nasional dan luar negeri seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan bahkan dari rakyat Palestina. Bantuan dimaksud berupa makanan, air mineral, pakaian, obat-obatan, mushaf al-Qur’an, pakaian shalat, sajadah, buku-buku, sembako, serta bantuan lainnya.
Hingga sekarang, pemerintah bersama para relawan sedang membangun kembali jembatan yang rusak, memindahkan batangan kayu dan lumpur, menormalisasikan sungai-sungai, membangun hunian sementara, menggali sumur bor, membersihkan rumah warga, meunasah, masjid, sekolah dan dayah. Demikian pemerintah Aceh telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan semua instansi pemerintah sehingga masyarakat korban bencana dapat hidup dan beraktifitas kembali sebagaimana sediakala tanpa hambatan dan kendala berarti.
Semua itu dilakukan agar masyarakat yang terdampak bencana kembali hidup tenang tanpa rasa takut kelaparan, kekurangan, dan keterbatasan. Hal yang paling urgen agar anak-anak bisa kembali belajar di sekolah, belajar mengaji di meunasah, masjid dan dayah, orang tua dapat kembali menempati rumah, dan masyarakat dapat beraktifitas mencari nafkah.
Hanya saja, satu hal yang menjadi perhatian kita bersama, dampak tidak langsung dari bencana, yaitu ketergantungan masyarakat pada bantuan yang datang dengan mudah dan terus menerus. Gejala tidak pantas ini awalnya dibawa oleh para pendonor, baik secara pribadi maupun organisasi khususnya bantuan dalam bentuk uang tunai, sembako, dan kebutuhan anak seperti makanan siap saji, makanan ringan, roti, susu, permen, buku dan mainan.
Bila datang bantuan dalam bentuk ini, warga korban bencana yang berada di posko-posko bencana dan di rumah-rumah pinggiran jalan yang dilewati oleh pembawa bantuan maka pada minggu pertama mereka masih menerima dengan perasaan dilematis, ada perasaan menolak bantuan yang diberikan karena menganggap itu aib bagi mereka. Namun memasuki minggu kedua dan ketiga para korban masih menunggu dengan tertip, kendati tidak menolak bantuan tersebut. Inilah karakter sosial dan budaya masyakat Aceh yang telah mengakar kuat. Karakter berupa menjaga harga diri yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang dianut.
Walaupun sampai saat ini trauma, kesedihan dan kerusakan yang ditinggalkan oleh bencana belum pulih secara permanen, tetapi kehidupan masyarakat korban sudah mulai menapaki fase kehidupan normal sebagaimana sebelum musibah terjadi. Namun hingga kini pemerintah terus melakukan berbagai upaya pemulihan, termasuk menata kembali dampak lingkungan jangka panjang yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut.
Dalam beberapa hari terakhir, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri sedang melatih para surveyor/enumerator yang akan diterjunkan ke lokasi atau wilayah berdampak bencana. Tim ini akan mendata perubahan lingkungan mencakup tanah dan air dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi survey.
Bagi tim dari kementerian dengan pelaksana teknis dipercayakan UGM dan UI, kegiatan di Aceh ini merupakan kelanjutan dari survey mereka di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Kegiatan di Aceh dilaksanakan oleh BPLH-USK melalui tim pelaksanan swakelola rona lingkungan hidup Tahun Aanggaran 2026. Hasil temuan tim surveyor/enumerator akan diajadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Dokumen Pemantauan Rona Lingkungan Hidup Provinsi Aceh.
Selama pelatihan berlangsung selama tiga hari, Jum’at sampai dengan Minggu (9-11 Oktober 2026) di Aula Lantai 2 Gedung UPT Laboratorium Terpadu USK, seluruh peserta yang terdiri dari dosen, alumni dan mahasiswa diberikan wawasan tentang ekoregion. Ekoregion adalah bidang kajian yang berkenaan antara daya dukung lingkungan dengan aktivitas manusia yang beraktivitas di sekitarnya.
Hadir sebagai pemateri tim dari KLHK Jakarta, tim dari UGM, UI, serta beberapa peserta dari mahasiswa dan alumni USK. Ada tujuh tim dengan tujuh titik yang akan melaksanakan survey. Satu tim terdiri masing-masing satu orang surveyor bidang morfologi, resapan, dan sosial-ekonomi serta driver (empat orang).
Lokasi yang akan dituju pada umumnya merupakan kawasan bencana ekologis yang terjadi di Aceh beberapa bulan yang lalu seperti di Pidie, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Timur, serta Aceh Tamiang.
Ketua tim pelaksanan swakelola rona lingkungan hidup Tahun Anggaran 2026, Dr Ir Purwandy Hasibuan, ST, M.Eng. IPU mengingatkan, agar tim yang akan diterjunkan ke lokasi bencana nantinya dapat bekerja secara maksimal dan memperoleh hasil berupa data yang berguna bagi perencanaan pembangunan lingkungan hidup yang lebih baik di Aceh. (Muhibuddin Hanafiah)
0 facebook:
Post a Comment